TRP
Sebagian Besar Aset Belum Bersertifikasi
24 November 2016 \\ \\ 63

Sebagian Besar Aset Belum Bersertifikat

JAKARTA — Sekitar 85 persen aset lahan Tentara Nasional Indonesia saat ini belum bersertifikat. Baru 15 persen dari 1,7 miliar meter persegi lahan TNI yang sudah bersertifikat. Persoalan ini terjadi karena minimnya anggaran untuk mengurus sertifikat lahan tersebut.

Berangkat dari persoalan itu, pemerintah saat ini sedang menata kembali aset TNI di seluruh wilayah Indonesia. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tidak menginginkan kondisi ini terus berlarut-larut. Jika tidak ada terobosan mencari jalan keluar, bukan tidak mungkin sedikit demi sedikit aset lahan negara itu bisa berkurang.

"Jika tanah TNI yang belum bersertifikat dibiarkan berlarut-larut akan hilang. Selama ini TNI kesulitan melakukan sertifikasi lahan karena biayanya mahal. Presiden telah meminta agar persoalan itu diselesaikan," kata Menteri Ryamizard, Rabu (23/11), seusai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden di Jakarta.

Ryamizard berharap, proses sertifikasi dapat dijalankan secara bertahap. Beberapa contoh lahan TNI yang menjadi prioritas penataan di antaranya Pangkalan TNI AU di Medan (Sumatera Utara), Pekanbaru (Riau). Pada saatnya nanti, Ryamizard berharap, tidak ada persoalan lagi pada aset TNI. Hal ini penting, sebagai upaya untuk menyelamatkan nilai semua aset lahan TNI sebesar Rp 460 triliun.

Hal senada diakui Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Madya Hadiyan Sumintaatmadja. Ia menilai sertifikasi aset TNI penting dilakukan. Bertahun-tahun persoalan ini terganjal karena minimnya alokasi anggaran mengurus sertifikat. Namun, meski anggaran terbatas, TNI AU khususnya berupaya keras agar proses sertifikasi terus berjalan.

Dalam rapat terbatas, Rabu kemarin, muncul usulan agar sertifikasi aset TNI dapat digratiskan. Pertimbangannya, TNI merupakan lembaga negara yang mengelola aset milik negara.

"Namun, usulan itu masih belum dapat diputuskan. Masih perlu sejumlah pertimbangan," kata Hadiyan.

Saat memimpin rapat terbatas tentang optimalisasi aset TNI, Presiden Joko Widodo menyampaikan, Kementerian Pertahanan menguasai 21 persen aset negara. Aset Kemenhan yang dimaksud termasuk aset TNI di dalamnya. Adapun aset TNI itu adalah aset yang tidak secara langsung dipakai sebagai Markas Besar TNI ataupun sebagai penunjang tugas TNI.

Terkait lahan milik TNI yang belum bersertifikat, Presiden mengingatkan jumlahnya yang cukup banyak. Persoalan ini, kata Presiden, perlu ditata ulang dan diperjelas status hukumnya dengan mengutamakan asas kemanusiaan dan keadilan sosial.

Sebagaimana aset badan usaha milik negara (BUMN) sebenarnya aset lahan itu bisa dimanfaatkan lebih optimal untuk kepentingan umum.

"Namun, saya ingin mengingatkan, perlu dilakukan pendataan ulang mengenai aset-aset tersebut. Inventarisasi ini berguna untuk memetakan mana aset yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsinya, dipakai dengan sewa atau tanpa sewa, aset dalam keadaan sengketa, dipakai pihak lain, tidak dimanfaatkan, atau aset TNI yang berada di lahan lain," kata Presiden.

Inventarisasi aset TNI, menurut Presiden, akan memudahkan perencanaan pemanfaatan aset. Presiden juga meminta optimalisasi pemanfaatan aset tersebut. (NDY)

Sumber: Kompas | 24 November 2016

 

Berikan komentar.