TRP
BPN Blokir 21 Sertifikat Prona dalam Kawasan Hutan Milik Perhutani
22 November 2016 \\ \\ 249

INDRAMAYU – Sebanyak 21 sertifikat prona dalam kawasan hutan milik Perum Perhutani Indramayu yang semula diklaim milik warga, kini telah diblokir.

Kaur Hukum dan Agraria Perum Perhutani Indramayu, Adang Mulyana menyebutkan, 21 objek lokasi sertifikat prona dalam kawasan hutanyang diblokir itu, terletak di petak 47a dan 48c RPH Jatimunggul Utara BKPH Jatimunggul KPH Indramayu sebanyak lima sertifikat. Selain itu, di petak 8g/f RPH Kroya BKPH Plosokerep KPH Indramayu sebanyak 16 sertifikat.

Pemblokiran 21 sertifikat prona itu dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Indramayu Nomor : 741/600-32.12/IX/2016 perihal Permohonan Pemblokiran Sertifikat Prona Dalam Kawasan Hutan pada 27 September 2016 serta Surat Kejaksaan Negeri Indramayu Nomor: B-2037/20.20/G.1/09/2011 tanggal 13 September 2016 perihal Bantuan Pemblokiran Sertifikat.  

‘’Ini bukan semata kerja Perhutani sendiri. Tapi ini semua berkat terjalinnya koordinasi dan silaturahmi yang harmonis dengan BPN dan Kejari Indramayu,’’ ujar Adang, Kamis (10/11).

Adang menjelaskan, bukti kepemilikan kawasan hutan itu adalah berita acara tata batas (BATB) yang diterbitkan dan dikukuhkan sejak 1923 silam. Sedangkan 21 sertifikat prona di lahan tersebut baru terbit pada 1997, 1998, 2001 dan 2011.

‘’Jadi tidak mungkin dalam satu objek ada dua dokumentasi,’’ tegas Adang.

Adang menyebutkan, saat ini, kondisi lahan yang luasnya sekitar 48 hektare itu dijadikan sawah dan kebun mangga. Pihaknya pun akan segera mengembalikan lahan itu pada fungsinya sebagai kawasan hutan.

Adang memprediksi, selain 21 sertifikat prona yang kini sudah diblokir, kemungkinan masih ada sertifikat lainnya yang ada di dalam kawasan hutan. Pihaknya pun sedang mengupayakanuntuk meluruskan status lahan tersebut sebagai kawasan hutan.

‘’Dan tidak akan mengusir yang bersangkutan berdiam di lahan yang disertifikatkan. Dia masih bisa bercocok tanam dengan pola PHBM atau pola pemanfaatan lahan dibawah tegakkan (PLDT). Tapi jalurnya akan kita resmikan,’’ kata Adang.

Terpisah, Kasi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu, Cecep, saat dikonfirmasi, membenarkan 21 sertifikat prona dalam kawasan hutan Perhutani Indramayu itu sudah diblokir.

‘’Buku tanah (21 objek lahan itu) sudah di BPN,’’ terang Cecep.

Cecep menjelaskan, dengan adanya pemblokiran tersebut, maka di lahan itu tidak boleh ada kegiatan perbuatan hukum maupun peristiwa hukum. Untuk perbuatan hukum contohnya peralihan hak atau balik nama, sedangkan peristiwa hukum misalnya waris.

‘’Kalau untuk pengelolaannya terserah Perhutani,’’ ujar Cecep.

Sumber: Republika Online | 10 November 2016

Berikan komentar.