TRP
Bandara Kertajati-Pembangunan BIJB Diminta Transparan
21 November 2016 \\ \\ 143

CIREBON — Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati, Kabupaten Majalengka, perlu transparan dan melibatkan warga dalam penentuan besaran nilai lahan milik warga. Dengan demikian, pembangunan bandara yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat bagian timur tak merugikan warga yang lahannya terdampak.

"Berdasarkan laporan warga Desa Sukamulya yang menolak pengukuran lahan sebelum ada kesepakatan dan anggota DPRD Kabupaten Majalengka, disinyalir ada manipulasi data pembebasan lahan oleh oknum tertentu," ujar anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Maman Imanul Haq, Minggu (20/11), di Cirebon, Jabar.

Menurut Maman, indikasi manipulasi tersebut, seperti terdapat sejumlah bidang tanah fiktif, tetapi masuk dalam target pembebasan tanah. Sejumlah bangunan berdinding tripleks di atas lahan persawahan juga marak berdiri. Hal ini diduga untuk menaikkan harga tanah.

"Kami akan memantau hal tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi juga perlu mengawal pembangunan BIJB. Jangan sampai ada oknum birokrat yang jadi makelar tanah," ujar Maman yang menemui warga Desa Sukamulya dan anggota DPRD Majalengka, Jumat (18/11).

Pertemuan tersebut sebagai tindak lanjut setelah bentrok antara warga dan aparat polisi dan TNI terkait pengukuran 382 bidang lahan, Kamis (17/11). Bentrokan itu menunjukkan belum ada kesepakatan antara warga, pemerintah daerah, dan PT BIJB terkait pembebasan lahan untuk bandara.

Menurut dia, selain transparan, pemerintah daerah dan PT BIJB perlu melibatkan warga dengan mengutamakan dialog.

"Saya sudah melaporkan ini ke Dewan Pertimbangan Presiden dan Menteri Perhubungan Budi Karya. Menhub akan bernegosiasi ulang dengan warga Sukamulya," ujarnya.

Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sukamulya Dedi Hidayat meminta pemda transparan terkait besaran harga penggantian lahan warga yang terdampak pembangunan bandara. Sebelumnya, sekitar 30 hektar lahan di Sukamulya telah dibebaskan. "Kami menerima kabar, lahan warga dibayar hanya Rp 700.000 per bata (14 meter persegi)," ujar Dedi.

Jumlah itu tidak sesuai dengan kebutuhan warga. Apalagi, lahan di Sukamulya merupakan lahan produktif yang mampu mencapai musim tanam hingga tiga kali. Sekitar 90 persen warga Sukamulya merupakan petani.

Bambang Nurdiansyah, perwakilan warga Sukamulya, yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat Sukamulya (FPRS) mengatakan, pihaknya menunggu pemda dan PT BIJB untuk berdialog. Ia menambahkan, polemik pembangunan BIJB akan dibawa ke tingkat nasional.

Ini adalah salah satu kesepakatan warga setelah pada Sabtu (19/11), Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Noer Fauzi Rachman berkunjung ke Sukamulya. Aparat keamanan yang berjaga di Sukamulya selama dua hari juga telah ditarik.

Pasca bentrok, sejumlah warga Sukamulya yang menolak pengukuran lahan takut pulang ke rumah masing-masing. Mereka memilih bertahan di balai desa. Namun, kini situasi di Sukamulya sudah kembali kondusif. (IKI)

Sumber: Kompas | 21 November 2016

Berikan komentar.