TRP
Bandara Kertajati-Warga Sukamulya Ingin Negosiasi dengan Gubernur
21 November 2016 \\ \\ 154

MAJALENGKA, KOMPAS — Warga Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, yang lahannya termasuk kawasan pembangunan Bandara Internasional Jabar ingin bernegosiasi dengan Gubernur Ahmad Heryawan. Warga akan meminta kepastian jaminan hidup dan relokasi jika lahannya digusur untuk proyek bandara.

"Jangan sampai konflik terjadi akibat pembebasan lahan. Untuk itu, kami ingin segera bernegosiasi dengan Gubernur," ujar Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sukamulya Dedi Hidayat, Jumat (18/11), di Sukamulya.

Dia mengatakan, warga tidak menolak kehadiran bandara, tetapi tahapan dan proses pembebasan lahan tidak boleh merugikan warga. "Ini sudah kami sampaikan kepada pemerintah daerah," ujar Dedi

Jika saja negosiasi antara pemerintah daerah dan warga terjadi, lanjutnya, pengukuran lahan pada Kamis (17/11) tidak akan berujung bentrok. Meski 382 bidang tanah yang diukur tersebut milik warga yang sepakat lahannya dibebaskan, menurut Dedi, sejak 2010, terdapat kesepakatan bersama warga Desa Sukamulya untuk tidak menjual lahannya jika tuntutan mereka tak terpenuhi.

"Kalau lahan kami dijual, dari mana kami hidup? Saya cuma bisa bertani," ujar Tarkam (33), salah satu warga.

Tarkam dan keluarganya merupakan salah satu dari 1.478 keluarga yang masih bertahan di tanah mereka. Ia mengatakan tidak akan melepas lahannya seluas 100 bata atau 1.400 meter persegi jika tidak ada kepastian jaminan hidup dan relokasi. Apalagi, musim tanam di Sukamulya bisa tiga kali dalam setahun.

"Di sini, sekali panen warga bisa dapat Rp 20 juta hingga Rp 30 juta dari tanaman palawija. Dari itu, anak saya bisa sekolah sampai sekolah menengah atas. Kami sudah sejahtera di desa," ujar Tarkam yang hanya tamatan sekolah dasar ini.

Hampir semua warga Desa Sukamulya adalah petani. Desa seluas sekitar 740 hektar ini merupakan daerah terdampak pembangunan bandara seluas 1.800 hektar. Hingga kini, 957 hektar lahan untuk pembangunan bandara telah dibebaskan.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jabar Dedi Taufik mengatakan, pihaknya telah beberapa kali menyosialisasikan rencana pembangunan bandara. "Tahapannya sudah berjalan sesuai ketentuan. Kami akan ganti untung untuk lahan warga, bukan ganti rugi," ujarnya.

Kepala Biro Aset Daerah Jabar Muhamad Arifin mengatakan, setelah pengukuran lahan, akan dibentuk tim penilai independen untuk mengukur nilai tanah dan bangunan milik warga. Pihaknya menargetkan pembebasan lahan rampung akhir 2016.

Sejumlah aktivis mendukung perjuangan warga untuk mempertahankan hak-haknya secara adil. Mereka antara lain dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Konsorsium Pembaruan Agraria, Kontras, Institute for National Democratic Studies (Indies), Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia, dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Tolak Pembangunan BIJB.

Direktur Indies Kurniawan Sabar mengatakan, jika Pemprov Jabar tetap memaksakan pengukuran tanah dan penggusuran warga, pembangunan BIJB akan merampas tanah yang selama ini menjadi tempat mata pencaharian warga. (iki/dmu)

Berikan komentar.