TRP
Pembebasan Tanah Menjadi Kunci
21 November 2016 \\ \\ 53

Tol Dioperasikan Bertahap

JAKARTA — Sejumlah ruas tol Trans-Sumatera akan beroperasi secara bertahap. Pada 2017, sekitar 70 kilometer jalan tol yang tersebar di beberapa ruas tol diharapkan bisa mulai beroperasi. Pembebasan tanah menjadi kunci untuk mengejar target pengoperasian.

"Kalau dijumlahkan, ada sekitar 70 kilometer yang akan dibuka pada 2017. Pada ruas Medan-Binjai ada dua seksi," kata Direktur PT Hutama Karya (Persero) Bambang Pramusito, Jumat (18/11), di Jakarta.

Trans-Sumatera adalah ruas tol dengan pembangunan menggunakan skema penugasan kepada PT Hutama Karya (Persero). Bambang mengatakan, ruas Medan-Binjai (16,72 km) dibagi menjadi tiga seksi. Pada Februari 2017, seksi 2 dan 3, yakni Helvetia-Semayang-Binjai sepanjang 10,45 km, akan beroperasi. Saat ini, konstruksi jalan menghadapi tantangan berupa musim hujan. Sementara seksi 1, antara Tanjung Mulia dan Helvetia, direncanakan akan menggunakan jalan tol layang karena melewati kawasan padat penduduk. Tol layang dipilih untuk menekan biaya pembebasan lahan.

Pada ruas Palembang-Indralaya atau Palindra (24,48 km) terdapat tiga seksi. Pada Februari 2017, seksi 1, yakni Palembang-Pemulutan, dapat beroperasi. Menurut Bambang, sebagian lahan ruas Palindra saat ini sedang diproses di pengadilan karena proses konsinyasi. Jika proses di pengadilan lebih cepat, tidak menutup kemungkinan pada Agustus 2017 seksi 2 dan 3 di ruas tersebut dapat beroperasi.

Pada ruas Bakauheni-Terbanggi Besar (155,44 km) yang terbagi menjadi tiga seksi, lanjut Bambang, pembangunan fisiknya dibagi menjadi empat paket. Direncanakan pada April 2017 yang dapat beroperasi adalah paket 1, yakni Pelabuhan-Bakauheni-Kalianda-Sidomulyo.

Prioritas

Hutama Karya mendapat penugasan untuk membangun 11 ruas tol Trans-Sumatera. Delapan ruas menjadi prioritas untuk dapat diselesaikan pada 2019. Adapun tiga ruas lain akan dikerjakan secara bertahap. Tahun 2015, Hutama Karya mendapat penyertaan modal negara sebesar Rp 3,6 triliun. Selain itu, Hutama Karya juga menerbitkan obligasi berkelanjutan hingga total Rp 6,5 triliun.

"Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi tahap pertama adalah Rp 1 triliun, tahap kedua Rp 2 triliun, dan terakhir Rp 3,5 triliun. Dana dipakai untuk ruas Bakauheni-Terbanggi Besar," ujar Bambang.

Pada 2017, pemerintah akan menyuntikkan penyertaan modal negara sebesar Rp 2 triliun untuk Hutama Karya.

Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, Fasilitasi Jalan Daerah Direktorat Jenderal Bina Marga pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Subagyono menyebutkan, tantangan pada ruas Medan-Binjai adalah kepadatan penduduk. Oleh karena itu, konstruksi diputuskan akan menggunakan jalan tol layang.

"Untuk ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, ada bagian tanah milik Perum Perhutani. Kami sudah memproses dan minggu ini akan keluar izin pinjam pakai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang panjangnya sekitar 13 km," ujar Subagyono.

"Sementara di segmen 1 ada 3 km dan di segmen 2 ada 10 km. Juga ada beberapa petak tanah yang ditempati masyarakat," lanjut Subagyono.

Selain delapan ruas penugasan awal, Agustus lalu, Hutama Karya mendapat penugasan baru untuk membangun tiga ruas lain, yakni Banda Aceh-Medan (470 km), Pekanbaru-Padang (240 km), dan Tebing Tinggi-Prapat (60 km).

Menurut Subagyono, lahan ruas Banda Aceh-Medan akan dilakukan bertahap, yakni Banda Aceh-Sigli (75 km). Saat ini sedang dalam tahap finalisasi trase tol dengan Pemerintah Aceh.

"Untuk ruas Tebing Tinggi-Prapat, kami sudah finalisasi trase mana yang akan dipakai. Setelah itu, baru kami mintakan izin penetapan lokasi ke Gubernur Sumatera Utara," ucap Subagyono. (NAD)

Sumber: Kompas | 19 November 2016

Berikan komentar.