TRP
DKI Tunggu Aturan Baru BPN
18 November 2016 \\ \\ 163

Pembayaran Lahan untuk Normalisasi Ciliwung di Pejaten Timur Tuntas Pekan Ini

JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengupayakan percepatan pembebasan tanah negara untuk keperluan proyek MRT. Namun, Pemprov masih menunggu aturan baru dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Aturan baru itu mengatur pembayaran tanah negara untuk proyek negara sehingga DKI memiliki dasar hukum yang pasti.

Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, Kamis, mengatakan, ia sudah bertemu Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Rabu (16/11) petang. Dalam pertemuan itu, Sofyan menyatakan, Pemprov DKI bisa membayar ganti rugi atas tanah negara yang selama ini dikuasai pihak lain.

Pertemuan itu, ujar Sumarsono, perlu dilakukan karena tim pembebasan tanah DKI memiliki persepsi berbeda terkait pembebasan tanah negara. ”Secara umum, berdasarkan pengalaman daerah lain, untuk tanah negara yang akan dipakai untuk proyek negara tak usah dibayar ganti ruginya. Namun, dengan kondisi tertentu, seperti Jakarta yang merupakan Daerah Khusus Ibu Kota, pembebasan tanah negara boleh dibayar,” kata Sumarsono.

Dalam paparan PT MRT Jakarta di hadapan Sumarsono, Selasa (15/11), menyebutkan, untuk pembangunan MRT fase I (Lebak Bulus-Bundaran HI), ada 127 bidang lahan yang jadi prioritas pembebasan. Dari 127 bidang itu, 34 bidang di antaranya tanah negara.

William P Sabandar, Direktur Utama PT MRT Jakarta, menjelaskan, dari 34 bidang tersebut, ada 10 bidang lahan yang masih bermasalah. Lahan itu yang akan diselesaikan melalui pembahasan dengan Menteri ATR/BPN.

Sumarsono melanjutkan, dengan berstatus sebagai tanah negara yang sudah dikuasai, dipelihara, dan dipergunakan pihak lain sekian lama, muncul pertanyaan apakah aset itu harus dibayar atau tidak. ”Pemprov DKI tak berani membayar kalau aturannya tidak ada. Kalau dibayarkan, aturannya seperti apa? Nah, karena itu kemarin kami rapat dengan Pak Menteri Sofyan Djalil, yang intinya adalah tanah negara dengan syarat tertentu boleh dibayar,” ungkapnya.

Menteri ATR, kata Sumarsono, menetapkan salah satu parameternya adalah lahan tersebut sudah ditempati selama 25 tahun.

Untuk pembayaran pembebasan lahan MRT ini, lanjut William, proses musyawarah antara BPN dan warga sudah berlangsung. Akhir November sudah bisa dilakukan pembayaran bagi yang sepakat. Bagi yang tidak sepakat akan langsung digunakan cara konsinyasi, yakni Pemprov DKI menitipkan sejumlah dana di pengadilan dan pengadilan yang akan menyelesaikan pembayaran dengan warga.

Ganti rugi normalisasi

Dalam perkembangan lain, uang ganti rugi pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung di ruas Pejaten Timur, Jakarta Selatan, tuntas dibayarkan pekan ini. Ganti rugi sebesar Rp 153 miliar ini disalurkan ke 19 pemilik lahan.

Penyaluran uang ganti rugi itu berlangsung sepanjang hari di Kantor Pertanahan Wilayah Jakarta Selatan, Kamis. Dengan penyaluran ganti rugi ini, pembebasan 68 bidang lahan di tepi Kali Ciliwung dengan total luas 3,6 hektar tersebut tuntas.

Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Jakarta Selatan Alen Saputra mengatakan, dana ganti rugi itu berasal dari anggaran Dinas Tata Air DKI. Ganti rugi yang diberikan sesuai dengan harga taksiran (appraisal) oleh juru taksir independen.

Dengan tuntasnya pembayaran ganti rugi ini, pekerjaan konstruksi normalisasi Kali Ciliwung di Pejaten Timur sudah bisa dilakukan. ”Pengerjaan normalisasi akan dilaksanakan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane,” kata Alen di sela-sela proses pembayaran.

Lahan yang dibebaskan itu digunakan untuk revitalisasi bantaran Kali Ciwilung serta pembangunan jalan inspeksi. Lahan itu merupakan perluasan bantaran Kali Ciliwung, tetapi sudah terletak di luar bantaran. Adapun lahan di atas bantaran sudah dibebaskan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI pada 2.000.

Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi mengatakan, pembayaran ganti rugi sempat tertunda sekitar dua pekan. Penundaan terjadi karena tim pembebasan lahan perlu memastikan lahan belum pernah dibebaskan sebelumnya. (HLN/IRE)

Sumber: Kompas | 18 November 2016

Berikan komentar.