TRP
Proyek Pembangkit Terkendala Pembebasan Lahan
18 November 2016 \\ \\ 194

AMBON — Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi berkapasitas 2 x 10 megawatt di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, terkendala pembebasan lahan. Dari sekitar 18 hektar lahan yang dibutuhkan untuk proyek tersebut, sekitar 4 hektar belum berhasil dibebaskan pemerintah daerah.

Proyek tersebut menggunakan dana pinjaman dari Jepang. Tenggat yang diberikan untuk pembebasan lahan sampai dengan akhir Desember 2016. Jika pembebasan lahan belum juga tuntas, bukan tidak mungkin dana pinjaman itu akan ditarik kembali.

"Pembebasan lahan selalu jadi masalah. Jangan sampai hal ini menjadi kesan bagi investor pada umumnya," ujar Manajer Proyek Unit Induk Pembangunan XIV Maluku-Maluku Utara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tri Hariyanto di Ambon, Maluku, Kamis (17/11).

Menurut Tri, lahan seluas 4 hektar itu disengketakan tiga pihak yang masing-masing mengklaim sebagai pemilik hak ulayat. Mediasi yang diupayakan Pemerintah Provinsi Maluku selama dua tahun terakhir belum mencapai titik temu.

Padahal, jika pembebasan lahan rampung, pelaksanaan proyek mulai dari pengeboran hingga selesai diperkirakan memakan waktu sekitar empat tahun. Pembangunan pembangkit itu untuk mengatasi krisis listrik di Pulau Ambon, yang terdiri dari Kota Ambon dan tiga kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah, yakni Leihitu, Leihitu Barat, dan Salahutu.

Data yang dihimpun dari PT PLN (Persero) Area Ambon menyebutkan, pelanggan di Pulau Ambon saat itu sudah lebih dari 100.000 pelanggan, dengan pertumbuhan pelanggan 8-9 persen per tahun. Beban puncak sebesar 54 megawatt (MW) mulai pukul 18.00 WIT sampai dengan 21.00 WIT. Saat ini, mesin pembangkit listrik sering rusak sehingga pemadaman bergilir berkali-kali terjadi.

Sebagai solusi jangka pendek mengatasi krisis listrik, PLN berencana mendatangkan kapal pembangkit terapung berkapasitas 60 MW.

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Handry Far Far menyebutkan, sengketa lahan sudah dibawa ke pengadilan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pemerintah daerah telah menitipkan uang di pengadilan untuk diberikan kepada pemenang sengketa berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Selama gugatan berlangsung di pengadilan, investor sudah diperbolehkan melaksanakan proyek di lahan tersebut. Saat ini, Pemerintah Provinsi Maluku sedang mendekati pihak penggugat agar tidak mengganggu aktivitas proyek.

Harga tinggi

Persoalan terkait penyediaan lahan untuk ketenagalistrikan juga terjadi di Papua Barat. Penyediaan lahan untuk pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG) di Manokwari dan Fakfak terkendala sengketa di antara pemilik lahan. Persoalan lain dalam penyediaan lahan adalah biaya ganti rugi yang tinggi.

Deputi Manajer Perencanaan Umum dan Lingkungan Hidup Unit Induk Pembangunan (UIP) PT PLN Wilayah Papua Wily Siregar mengatakan, masyarakat di lokasi pembangunan PLTMG di Manokwari yang berkapasitas 20 MW minta biaya ganti rugi yang tak sesuai dengan nilai jual obyek pajak (NJOP).

"Kami hanya menyediakan biaya ganti rugi Rp 35.000 per meter. Namun, masyarakat pemilih hak ulayat meminta biaya hingga Rp 165.000 per meter," papar Wily.

Adapun penyediaan lahan untuk pembangunan PLTMG di Fakfak yang berkapasitas 10 MW terkendala persoalan saling klaim di antara dua pemilik hal ulayat.

"Kami harus merelokasi tempat untuk pembangunan dua PLTMG tersebut," tambah Wily.

Sementara itu, Manajer Hukum, Komunikasi, dan Pertanahan UIP PLN Papua Merry Lauw menyatakan berhasil membebaskan lahan 3,7 hektar untuk PLTMG di Kampung Urfu, Distrik Yandidori, Kabupaten Biak Numfor. Dana yang dibayarkan Rp 1,38 miliar.

"Pembangunan PLTMG di Papua dan Papua Barat sebesar 220 megawatt. Selain di Biak, kami juga akan membangun PLTMG di Serui, Jayapura, Timika, Nabire, Merauke, Fakfak, Sorong, Raja Ampat, Kaimana, dan Bintuni," tutur Merry. (FRN/FLO)

Sumber: Kompas | 18 November 2016

Berikan komentar.