TRP
Tolak Pengukuran Tanah, Warga Ingin Dialog
18 November 2016 \\ \\ 92

MAJALENGKA — Warga Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, yang lahannya terkena proyek pembangunan bandara internasional Jawa Barat menyatakan belum mendapatkan sosialisasi serta kepastian pembayaran lahan dan relokasi terkait pembangunan bandara. Meski demikian, warga tetap membuka ruang dialog yang setara dengan pemerintah daerah dan PT BIJB.

"Selama ini, kami menunggu Pemerintah Kabupaten Majalengka, Pemprov Jabar, dan PT BIJB untuk berdialog. Bahkan, kami telah berkomunikasi dengan DPRD Majalengka," ujar Bambang Nurdiansyah, perwakilan warga Sukamulya yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat Sukamulya (FPRS) kepada Kompas, di Sukamulya, Rabu (16/11).

"Namun, belum ada sosialisasi, tanah kami malah akan diukur" ucap Bambang.

Khawatir tanahnya akan diukur, warga mendirikan posko penolakan penggusuran dan pengukuran tanah sejak Agustus lalu. Dua posko yang beratapkan terpal tersebut dibangun setelah warga menerima surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka yang menyatakan bahwa 382 bidang tanah atau seluas 26 hektar di Sukamulya akan diukur.

Bambang mengatakan, pihaknya khawatir semua rumah juga ikut diukur. Padahal, belum ada kesepakatan dari warga terkait relokasi dan jaminan kehidupan warga jika tak tinggal di desa lagi. Hingga kini, terdapat 1.478 keluarga yang bertahan di tanahnya. Sekitar 90 persen warga Sukamulya merupakan petani yang kehidupannya bertumpu di lahan yang terkena proyek itu.

Seperti diketahui, bandara yang akan setara dengan Bandara Soekarno-Hatta itu akan dibangun di atas lahan seluas 1.800 hektar. Selain itu, terdapat kawasan perdagangan, jasa, dan bisnis atau aerocity di sekitar bandara dengan total luas lahan lebih dari 3.400 hektar. Dari luas bandara dan kawasan tersebut, seluas 740 hektar merupakan wilayah Desa Sukamulya.

Manajer Umum dan Humas Unit Manajemen Proyek PT BIJB Wasfan Widodo mengatakan, proses pembebasan lahan yang dilakukan pemerintah daerah telah sesuai prosedur, termasuk tahapan sosialisasi. "Bahkan, kami melibatkan masyarakat di lima desa yang terdampak pembangunan bandara seperti memberikan tanggung jawab sosial perusahaan," ujar Wasfan.

Menurut dia, dari 1.800 hektar luas inti bandara, seluas 948 hektar telah dibebaskan dan sudah menjadi lahan pembangunan infrastruktur bandara. Sisanya akan dilaksanakan pada 2017.

"Kami optimistis target pembangunan bandara selesai sesuai jadwal dan beroperasi Februari 2018," ujarnya.

Sementara itu, renovasi Bandara Raden Inten II di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, ditargetkan selesai dan beroperasi pada Desember 2016. Kepala Bandara Radin Inten II Satimin mengatakan, renovasi terminal penumpang sudah mencapai 88,6 persen.

"Pekerjaan konstruksi sudah selesai. Saat ini pekerja fokus pada tahap penyelesaian, misalnya memasang lampu dan mengecat tembok," kata Satimin.

Semula luas terminal hanya sekitar 3.000 meter persegi dengan daya tampung terminal hanya 2.500-3.000 orang per hari. Setelah direnovasi, gedung terminal dibuat dengan tiga lantai dengan luas 9.650 meter persegi.

"Nantinya, daya tampung terminal bisa mencapai 8.000 penumpang per hari," katanya. Landasan pacu bandara juga diperpanjang dari 2.500 meter menjadi 3.000 meter sehingga dapat didarati pesawat berbadan besar. (IKI/VIO)

Sumber: Kompas | 17 November 2016

Berikan komentar.