TRP
Longsor Meningkat, Kajian Minim Terapan
18 November 2016 \\ \\ 51

Karawang Siap Tertibkan Bantaran Sungai

JAKARTA — Kejadian longsor cenderung meningkat sepuluh tahun terakhir. Berbagai kajian mengurangi risiko longsor atau memitigasi dampak bencana sudah tersedia, tetapi implementasi kajian itu lemah di daerah-daerah. Salah satu yang utama yakni kajian tata ruang.

"Longsor jenis bencana paling mematikan selama 2014-2016," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, dihubungi pada hari Rabu (16/11). Data hingga kemarin, selama 2016, terdapat 487 kejadian longsor yang menyebabkan 161 orang tewas, 88 orang luka, 38.092 pengungsi, serta ribuan rumah rusak.

Longsor terus meningkat, mulai dari 104 kejadian pada 2007, menjadi 112 kejadian (2008), 238 kejadian (2009), 400 kejadian (2010), 329 kejadian (2011), 291 kejadian (2012), 296 kejadian (2013), 600 kejadian (2014), dan 515 kejadian (2015). Jumlah korban tewas pun tinggi, yaitu 93 jiwa di 2007, 102 jiwa tahun 2008, 76 jiwa (2009), 266 jiwa (2010), 171 jiwa (2011), 119 jiwa (2012), 190 jiwa (2013), 372 jiwa (2014), dan 135 jiwa (2015).

Mitigasi bencana, struktural dan non-struktural, masih amat minim sehingga longsor terus mengancam. Padahal, kajian-kajian untuk membantu mitigasi atau pengurangan risiko bencana tersedia. Contohnya, daerah rawan longsor sudah dipetakan berskala 1 : 250.000 dan dibagikan kepada seluruh pemerintah daerah.

"Bahkan, PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) menyusun peta prediksi longsor bulanan sesuai ancaman curah hujan yang akan terjadi," ujar Sutopo. Namun, sebagian besar peta itu belum jadi dasar penyusunan dan implementasi rencana tata ruang wilayah.

Di Jawa Barat, 22 kabupaten/ kota berpotensi terjadi gerakan tanah yang bisa memicu longsor pada bulan November. Itu dikarenakan kondisi geologi Jabar yang banyak terdapat pelapukan bebatuan dan topografi yang terjal.

"Secara geologi, Jabar memang rentan terjadi gerakan tanah karena banyak perbukitan dan lembah. November ini, kondisinya makin rentan karena faktor curah hujan tinggi," ujar Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kasbani.

Potensi longsor, katanya, juga bisa disebabkan pembangunan infrastruktur masif, terutama di lahan topografi miring. Alih fungsi lahan tak terkendali membuat daerah resapan berkurang sehingga semakin rentan longsor.

Di Semarang, Jawa Tengah, curah hujan tinggi beberapa hari ini membuat Pemerintah Kota Semarang memetakan wilayah longsor. Tiga bulan terakhir, ada 38 laporan longsor ke BPBD Kota Semarang.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan, selain dataran rendah dan dekat laut, sebagian wilayah Semarang ada di perbukitan. Banyak warga yang tinggal di lereng rawan longsor.

Di Batu, Jawa Timur, longsor memutus jalur utama antardusun di Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji. Aktivitas warga desa terganggu karena harus memutar dan menempuh jalan lebih sempit dibanding sebelumnya.

Banjir Karawang

Hingga Rabu sore, sejumlah wilayah di Karawang masih terendam banjir. Di Kampung Gempol Rawa, Desa Tanjung Pura, Kecamatan Karawang Barat, genangan air setinggi 10-80 sentimeter. Sebagian warga masih mengungsi.

Pemerintah Kabupaten Karawang memastikan penanganan banjir akan dimulai 2017. Bantaran empat sungai pemicu banjir akan ditata.

Keempat sungai itu adalah Sungai Citarum, Cibeet, Cilamaya, dan Kalen Bawah. "Banjir di Karawang ini akibat luapan sungai. Tahun 2017, pemda akan banyak menggusur bangunan liar di bantaran sungai," ujar Wakil Bupati Karawang Ahmad Zamakhsyari, seusai rapat penanggulangan banjir.

Rapat penanggulangan banjir diikuti DPRD Karawang, Pemerintah Provinsi Jabar, BNPB, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, dan Perum Jasa Tirta II.

Menurut Ahmad, bangunan liar yang mengokupasi tanah negara di sepanjang bantaran Citarum, Cibeet, Cilamaya, dan Kalen Bawah akan digusur, baik itu rumah penduduk maupun tempat usaha. "Mereka membangun bukan di tanah miliknya," katanya. Untuk penertiban bangunan liar, pemkab siapkan dana Rp 3 miliar. (JOG/TAM/DIT/DIA/ILO)

Sumber: Kompas | 17 November 2016

Berikan komentar.