TRP
Kawasan Industri-Pengelola Inginkan Peran Aktif Pemerintah
18 November 2016 \\ \\ 28

JAKARTA — Pelaku usaha, terutama pengelola kawasan industri, menginginkan peran dan keterlibatan aktif pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, untuk mengembangkan kawasan industri berdaya saing. Peran dan keterlibatan itu meliputi masalah pembebasan lahan, sinkronisasi peraturan, pembangunan infrastruktur, dan upaya menciptakan keamanan di kawasan industri.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Sanny Iskandar mengungkapkan keinginannya itu, Selasa (15/11), di Jakarta. ”Selama ini, pembebasan dilakukan pengelola kawasan industri. Kalau bisa, pembebasan lahan dikoordinasi oleh pemerintah,” katanya.

Pemerintah, kata Sanny, bisa mengambil prakarsa dalam pembebasan lahan sehingga pengelola bisa membeli dari pemerintah, termasuk pemerintah daerah.

Direktur Eksekutif HKI Fahmi Shahab mengatakan, ada gagasan pembentukan bank tanah (land bank) yang dilaksanakan pemerintah. ”Konsep itu masih dalam pembahasan,” katanya. Salah satunya, prosedur lahan yang dikuasai pemerintah agar bisa diperjualbelikan kepada pengelola kawasan industri.

”Dasar hukum seperti apa yang perlu dibuat,” kata Fahmi. Dalam konsep bank tanah, lahan bukan digunakan untuk kepentingan umum, melainkan untuk kepentingan komersial.

Keamanan

Terkait masalah keamanan, menurut Sanny, pelaku usaha dan investor berharap aparat keamanan menjaga keamanan saat terjadi unjuk rasa pekerja di kawasan karena kawasan industri termasuk obyek vital. ”Unjuk rasa pekerja terjadi pada momen-momen tertentu,” katanya.

Sanny mengatakan, penekanan dari sekelompok orang yang mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan kadang menekan pihak pengelola kawasan industri.

Presiden Direktur Modern Cikande Industrial Estate Tonny Hadhiwalujo mengatakan, kelompok masyarakat di sekitar kawasan industri kadang ingin memanfaatkan limbah pabrik yang masih bernilai ekonomis. Untuk menata dan memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan, ia mengakui memerlukan perhatian pemerintah, termasuk pemerintah daerah.

Semua kawasan

Deputi Perencanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tamba Hutapea mengatakan, BKPM terus berupaya meningkatkan daya saing kawasan industri dengan menerapkan program kemudahan investasi langsung konstruksi.

Saat ini, ada 14 kawasan yang menerapkan kemudahan itu dari total 93 kawasan yang ada.

Secara terpisah, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan, pemerintah merencanakan merevisi ketentuan terkait izin lingkungan di kawasan untuk lebih memudahkan investor.

Selain itu, kata Edy, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional akan membuat pedoman, standar, atau kriteria pengembangan kawasan industri di lahan dengan luas di atas 400 hektar. Selama ini, pengembangan kawasan dengan luas lahan di atas 400 hektar membutuhkan rekomendasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN.

Wakil Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia Abdul Sobur mengatakan, integrasi dalam satu kawasan diyakini akan mengefisienkan industri, termasuk di industri mebel.

Sementara itu, PT Kawasan Industri Medan (PT KIM) menyatakan akan memperbaiki infrastruktur di dalam kawasan PT KIM yang dikeluhkan perusahaan-perusahaan di dalamnya.

Pelaksana Tugas Direktur Utama PT KIM Daly Mulyana mengatakan, pihaknya telah melakukan tender untuk memperbaiki prasarana di dalam kawasan. Diharapkan tahun 2017 sarana sudah mulai diperbaiki. (VDL/GRE/WSI/CAS/FER)

Sumber: Kompas | 16 November 2016


Notice: Use of undefined constant tag - assumed 'tag' in /home/u0201324/public_html/tataruangpertanahan.com/templates/khazanah/modul/temp/kliping.php on line 38
Artikel Terkait.
Berikan komentar.