TRP
Kerakusan Memicu Bencana
15 November 2016 \\ \\ 124

Drainase Buruk dan Koordinasi Lemah Sebabkan Banjir di Bandung

BANDUNG — Bencana banjir di Cekungan Bandung merupakan dampak kerakusan manusia membangun di lahan yang tak sesuai peruntukan. Posisi Kota Bandung semestinya tak banjir sebab memiliki kontur miring yang bisa membuang air hujan ke 47 sungai yang melewati kota ini.

Namun, kota seluas 16.700 hektar ini selalu banjir apabila diguyur hujan. ”Selain drainasenya sangat buruk, juga infrastruktur yang dibangun tidak selaras dengan infrastruktur alam. Padahal, lahan Kota Bandung miring ke selatan 10-15 derajat,” kata Ketua Dewan Pakar Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Supardiono Sobirin, Senin (14/11).

Jalan di kota ini, termasuk Tol Padalarang-Cileunyi, yang dibangun di Bandung timur posisinya melintang dengan 47 alur sungai. Karena melintang, infrastruktur, termasuk jembatan dan drainase yang ada, malah berfungsi sebagai tanggul air.

Total luas Cekungan Bandung sekitar 350.000 hektar. Dengan kemiringan lahan yang ada dan curah hujan yang tinggi, kawasan ini memerlukan lingkungan hijau 250.000 hektar, dan 100.000 hektar di antaranya merupakan kawasan basah penampung air.

”Faktanya, lingkungan hijau atau hutan konservasi yang dikelola pemerintah hanya 100.000 hektar. Dari luasan ini, lebih dari setengahnya rusak akibat penjarahan, kerusakan, dan lain-lain,” ujar Sobirin. Selebihnya, yakni 150.000 hektar, merupakan lahan milik masyarakat yang diincar investor.

Khusus lingkungan hijau di Kawasan Bandung Utara (KBU) seluas lebih dari 38.000 hektar yang masuk wilayah Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung, kini 80 persen sudah berubah menjadi hutan beton. Banyak pihak mengubah kawasan ini jadi bangunan dan tak peduli terhadap dampak lingkungan di daerah bawahnya.

”Mereka lebih tepat disebut orang-orang rakus karena tak pernah puas sampai harus membangun kawasan komersial di lahan yang tidak sesuai peruntukannya,” ujar Taufan Suranto, praktisi lingkungan dari DPKLTS.

Selain itu, kawasan Bandung Utara semestinya menjadi kawasan strategis provinsi sehingga setiap pembangunan di kawasan itu harus ada campur tangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Namun, koordinasi antara Pemprov Jabar dan kabupaten/kota terkait Bandung utara dinilai tak bagus. Walaupun KBU sebagai kawasan strategis, terjadi tarik ulur dalam pemberian izin sesuai otonomi daerah. ”Pemprov hanya merekomendasikan, tetapi perencanaan pembangunan ada di setiap kabupaten/kota,” ujar Sobirin.

Dikuasai pengembang

Saat ini lahan konservasi seluas 38.548 hektar di utara Kota Bandung dikuasai sekitar 350 pengembang. Mereka tak hanya membangun perumahan, hotel, dan restoran, tetapi juga lapangan golf di kawasan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah tangkapan air itu.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat Dadan Ramdan menyatakan, hingga kini di lokasi berketinggian 750 meter di atas permukaan laut itu, pembangunan terus dilakukan dengan mengabaikan fungsi lahan. ”Izin lokasi dikeluarkan Pemerintah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Bandung Barat. Padahal, Gubernur Jawa Barat belum mengeluarkan satu rekomendasi pun untuk keperluan izin-izin pembangunan itu,” ujarnya.

Untuk itu, Guru Besar Rekayasa Sungai-Sumber Daya Air Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB) Indratmo Soekarno meminta segera dilakukan terobosan pengurangan banjir secara terintegrasi dari hulu hingga hilir melibatkan multipihak. Sesegera mungkin Pemkot Bandung membangun sejumlah sumur resapan, kolam retensi atau danau perkotaan, serta merekayasa sungai.

”Untuk menghilangkan banjir secara total mungkin sulit, tetapi setidaknya banjir dapat diminimalisasi sehingga tak menimbulkan bencana dan kerugian yang besar bagi masyarakat,” ujarnya.

Pendapat senada ditegaskan Ketua Kelompok Kerja Banjir dan Banjir Bandang Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) Agus Maryono. ”Di daerah-daerah bagian atas Bandung itu kan sudah banyak dibangun rumah dan hotel sehingga wilayah resapan air berkurang,” katanya.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya terus berupaya mengurangi dampak banjir di Kota Bandung. Salah satunya dengan terus memperbaiki saluran air dan membangun tol air di kawasan rawan banjir, seperti Jalan Pagarsih.

Banjir di daerah lain

Banjir juga menggenangi 4.368 rumah di Kabupaten Karawang, Jabar. Menurut Sekretaris BPBD Karawang Supriatna, banjir akibat luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet itu melanda enam kecamatan. ”Sekitar 3.100 warga mengungsi,” ujar Supriatna.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Arie Setiadi Moerwanto juga menilai masalah dasarnya adalah drainase yang sudah ada tidak memadai dibandingkan perubahan tata guna lahan di kawasan itu.

Terkait banjir di Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Dwimawan Heru, Assistant Vice President Corporate Communications PT Jasa Marga, menegaskan, pihaknya telah meminta pengembang perumahan di kawasan itu menyelesaikan pembangunan sistem drainase lingkungan agar tidak terjadi peristiwa serupa di masa datang.

Menurut Heru, banjir di jalan tol Kilometer 37+500 itu dipicu meluapnya Situ Binong di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Banjir serupa pernah melanda Jalan Tol Jakarta-Cikampek di Km 37 pada 14 Februari 2016 yang juga dipicu luapan dua danau buatan, yakni Situ Binong dan Situ Alam Sari.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia Sanny Iskandar mengatakan, dampak banjir di Tol Cikampek tidak terlalu mengganggu. ”Banjir di jalan tol itu dalam waktu singkat langsung surut. Untung hari Minggu, jadi dampaknya tak terlalu mengganggu transportasi arus barang dari dan menuju industri di dalam kawasan industri,” katanya.

Banjir juga merendam ratusan rumah di Muara Enim, Sumatera Selatan. Ada 800 keluarga dengan jumlah 2.000 warga diperkirakan menjadi korban banjir kali ini. Hujan deras menimbulkan banjir di Kampar dan Rokan Hulu, Riau, sehingga ruas jalan Pekanbaru (Riau)-Bukittinggi (Sumatera Barat) terputus akibat longsor, sementara di Rokan Hulu, 700 rumah di Kecamatan Kabun, Ujung Batu, Rambah Hilir dan Rambah Samo terendam banjir setinggi 40-100 cm.

Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Nurhayati mengatakan, dalam sepekan ke depan, hujan lebat berpotensi terjadi di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Itu disebabkan munculnya pusat tekan rendah di barat Sumatera, utara Jawa, Selat Karimata, dan utara Papua.

Munculnya pusat tekanan rendah di zona itu terkait munculnya angin monsun dari Australia atau angin timuran bertemu dengan angin dari Asia atau angin baratan. Kondisi ini menandakan terjadinya masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Saat ini 90 persen zona musim di Indonesia. ”Pusat tekanan rendah ini memicu terjadinya angin kencang, guntur, dan hujan lebat,” katanya. (Tim KOMPAS)

Sumber: Kompas | 15 November 2016

Berikan komentar.