TRP
Bandara Kulon Progo - Pemkab Siapkan Lahan 293 Hektar untuk Wisata
15 November 2016 \\ \\ 100

YOGYAKARTA — Seiring dengan rencana pembangunan bandar udara baru, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyiapkan lahan seluas 293,5 hektar untuk mengembangkan pariwisata di wilayah itu. Ini dilakukan agar Kulon Progo bisa mendapatkan keuntungan maksimal dari keberadaan bandara yang diprediksi akan mendatangkan lebih banyak wisatawan.

"Di lahan itu nantinya kita coba bangun berbagai aktivitas pariwisata, misalnya wisata alam, wisata kuliner, penginapan, dan pengembangan suvenir," ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo Astungkoro, Senin (14/11), di Yogyakarta.

Bandara baru di Kulon Progo dibangun untuk menggantikan Bandara Internasional Adisutjipto di Kabupaten Sleman, DIY, yang dinilai tak lagi memadai. Bandara baru diyakini akan meningkatkan kunjungan wisatawan ke DIY karena kapasitasnya lebih besar daripada Bandara Internasional Adisutjipto. Saat ini, pembebasan lahan bandara yang ditargetkan beroperasi tahun 2019 itu masih berlangsung.

Ia menjelaskan, seiring dengan pembangunan bandara Kulon Progo, pemerintah pusat telah meminta Pemkab Kulon Progo menyiapkan lahan sebagai tempat pengembangan wisata. Lahan itu berlokasi di wilayah Pegunungan Menoreh yang merupakan jalur penghubung lokasi bandara baru dengan Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah.

Dengan lokasi yang dinilai strategis itu, diharapkan aktivitas wisata yang dikembangkan di sana bisa menarik wisatawan yang ingin berkunjung ke Borobudur.

"Kalau bandara baru jadi, jumlah kunjungan ke Candi Borobudur diharapkan meningkat. Nah, pasti ada dampak positif juga ke pariwisata Kulon Progo karena wisatawan yang menuju Borobudur akan melewati wilayah kami," tutur Astungkoro.

Dikatakan, sampai saat ini, ada dua opsi terkait pengelolaan kawasan wisata itu. Opsi pertama, membentuk badan pengelola sehingga manajemen wisata di kawasan itu dikelola secara terpusat oleh badan tersebut. Model ini sama dengan pengelolaan wisata di kawasan Danau Toba. Jika pilihan pertama ini yang diambil, kemungkinan pemerintah harus melakukan pembebasan lahan.

Opsi kedua, pengelolaan melalui kerja sama dengan pemilik lahan, termasuk warga. Menurut Astungkoro, Pemkab Kulon Progo mengusulkan model kerja sama dalam pengelolaan agar pemerintah tidak perlu melakukan pembebasan lahan.

"Kalau di Danau Toba, lahannya itu, kan, lahan perkebunan yang merupakan milik negara sehingga tidak masalah dikelola satu lembaga. Sementara itu, lahan yang kami siapkan, kan, beragam, ada yang tanah kas desa, lahan warga, dan lahan milik Keraton Yogyakarta," ujarnya.

Penjabat Bupati Kulon Progo Budi Antono menyatakan telah mengikuti lima kali pertemuan dengan pemerintah pusat untuk membahas pengembangan kawasan wisata itu. Namun, sampai sekarang, belum ada keputusan tentang model pengelolaan kawasan tersebut. (HRS)

Sumber: Kompas | 15 November 2016

Berikan komentar.