TRP
Sistem Informasi Geospasial Desa Dirintis
15 November 2016 \\ \\ 144

JAKARTA — Pembangunan nasional harus dimulai dari desa dan daerah pinggiran sesuai visi nawacita. Hal itu memerlukan penyediaan Sistem Informasi Geospasial Desa, termasuk batas wilayah. Program rintisan yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah didukung Badan Informasi Geospasial itu diharapkan diikuti provinsi lain.

Menurut Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial (BIG) Suprajaka, Sabtu (12/11), di Jakarta, untuk mempercepat pembangunan Sistem Informasi Geospasial Desa (SIGDes), BIG bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng menggelar Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Bimbingan Teknis SIGDes. Peserta bimbingan teknis itu adalah kepala bappeda, kepala dinas, dan perangkat desa di 29 kabupaten di Jateng.

SIGDes dan pemetaan wilayah serta batasnya menjadi unsur dasar perencanaan pembangunan desa atau kelurahan. Penyediaan informasi geospasial menjadi tantangan berat bagi BIG karena banyak desa dan kelurahan harus dipetakan, serta keterbatasan dana dan sumber daya manusia.

"Kami tak bisa memenuhinya tanpa dukungan lembaga terkait dan pemda," ujarnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015, Indonesia mempunyai 74.754 desa dan 8.430 kelurahan.

Tahun ini Jateng mengembangkan pembangunan desa melalui model Membangun Desa Berdikari. Jadi, satuan kerja perangkat daerah membangun Sistem Informasi Desa (SID) Jateng dengan membuat peta desa sesuai kebutuhan. Peta-peta tematik desa yang terkumpul di SID Jateng dipakai untuk analisis wilayah dan perencanaan pembangunan desa.

Sejak tahun lalu, BIG mendorong percepatan peta batas desa dan telah dilakukan di 222 desa di Kabupaten Temanggung, 401 desa di Kabupaten Klaten, 199 desa di Kabupaten Sragen, serta 67 desa di Boyolali. Tahun ini, BIG akan menuntaskan pemetaan 372 desa di Kabupaten Magelang. "Kami berharap itu dilakukan di desa lain oleh pemda. Norma Standar Pedoman Kerja dan Peraturan Kepala BIG jadi acuan," ucapnya.

Modul pembuatan peta dari BIG terkait model desa Mandiri Pangan dicanangkan Gubernur Jateng. Provinsi itu punya sembilan program desa mandiri, antara lain desa mandiri pangan, desa mandiri energi, desa vokasi, dan desa tangguh bencana.

Batas desa

Sementara peta batas desa dilakukan BIG bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Kemendagri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta jajaran pemerintah daerah. "Pemetaan batas desa akhir tahun ini ditargetkan 2.865 desa dan akhir 2020 ada 27.715 desa," kata Kepala Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja sama BIG Wiwin Ambarwulan.

"Perlu skema pemetaan partisipatif mencakup semua pemangku kepentingan, termasuk kementerian atau lembaga, pemda, perguruan tinggi, dan LSM," ujarnya.

Menurut peta batas desa, BIG bersama Universitas Gadjah Mada dan Universitas Diponegoro, melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Pemprov Jateng, membangun dan mengembangkan SIGDes. Sistem ini amat rinci berdasarkan data BIG, data BPN, dan data BPS. (YUN)

Sumber: Kompas | 14 November 2016

Berikan komentar.