TRP
Tanah dan Akses Jadi Kendala
15 November 2016 \\ \\ 80

Pengelola Kawasan Industri Tarik Investor

JAKARTA — Pengelola kawasan industri menghadapi sejumlah kendala dalam pengembangan kawasan tersebut, terutama terkait pertanahan dan akses infrastruktur. Para pengelola sudah berupaya mengembangkan dan mengelola kawasan agar lebih menarik bagi investor.

Hingga pekan lalu, Kompas mendatangi kawasan industri di Pulo Gadung, Jakarta Timur; Cikande, Serang, Banten; dan Marunda, Bekasi, Jawa Barat.

Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah kemudahan berbisnis ini tecermin di lapangan, khususnya di kawasan industri. Berdasarkan data Bank Dunia pada 2016, kemudahan berbisnis Indonesia di peringkat ke-91, naik 15 peringkat dari tahun sebelumnya. Presiden Joko Widodo menargetkan kemudahan berbisnis Indonesia di peringkat ke-40 pada 2017. Dari pengamatan lapangan Kompas, masih diperlukan kerja keras untuk menuju peringkat ke-40 itu.

Bangun infrastruktur

Di kawasan industri Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), pengelola memperbaiki dan membeton jalan di kawasan menjadi lebih lebar dan tidak berlubang, Arus keluar masuk kendaraan umum diatur melalui sistem portal pada 2014.

Kawasan JIEP seluas 500 hektar yang ditetapkan pada 1973 itu termasuk kawasan industri yang berlokasi di daerah padat penduduk dengan mobilitas kendaraan umum yang tinggi.

”Dulu, jalan di kawasan ini berlubang-lubang sehingga dikeluhkan. Pada 2014, jalan diperbaiki dengan biaya Rp 80 miliar sepanjang hampir 14 kilometer,” kata Kepala Departemen Komunikasi Korporat PT JIEP Ervida Prianti.

Sekretaris Perusahaan PT JIEP Asrul Waryanto mengatakan, PT JIEP berencana membangun instalasi pengelolaan air bersih dengan memanfaatkan air baku danau di kawasan. Selama ini, kawasan itu menggunakan air dari perusahaan daerah air minum (PDAM).

Di kawasan pergudangan dan industri Marunda Center, seluas 600 hektar, sudah dibangun dermaga tahap I sepanjang 300 meter dengan investasi Rp 350 miliar. Pengelola juga akan membangun dermaga tahap II sepanjang 600 meter dengan perkiraan nilai investasi Rp 1 triliun.

Namun, akses jalan di sekitar kawasan Marunda relatif belum terbangun baik. Akses jalan raya ke kawasan industri Marunda Center yang hanya satu jalur terasa sempit saat dilintasi truk peti kemas. Adapun akses lain, yakni dari Jalan Cakung-Cilincing, relatif lebih baik karena terdiri dari dua jalur.

”Kalau ada penggalian pipa, seperti pipa gas, akses jalan ke kawasan tambah sempit,” kata Direktur International Warehouse and Industrial Estate Marunda Center Iwan Djunaedi.

Kemacetan juga terjadi di beberapa akses kawasan industri Jatake dan Balaraja, Tangerang, Banten. Kendaraan yang melintasi jalur lingkar luar Cilegon, Banten, harus berbagi jalan aspal atau beton. Truk-truk dari arah Pulorida dan Bojonegara (Banten) menuju Pintu Tol Cilegon Timur melalui ruas Pulo Ampel berhadapan dengan jalan dan jembatan yang sempit.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mengatakan, kemacetan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek masih dihadapi pelaku industri. ”Tol ini penting karena dilewati truk pengangkut bahan baku plastik dari pabrik petrokimia di Cilegon menuju pabrik pengguna di Jabodetabek, Bandung, dan kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur,” kata Fajar.

Saat ini ada 70 anggota aktif Inaplas, yang terdiri dari 3 industri hulu, 27 industri menengah, dan 40 industri hilir. Industri hulu dan menengah anggota Inaplas tersebar antara lain di Cilegon, Jatake, Jababeka, dan Karawang, Jawa Barat.

Lahan

Masalah lahan juga masih kerap dikeluhkan investor dan pengelola kawasan industri. Lahan kawasan yang sudah bersertifikat kadang diklaim pihak lain yang memiliki surat girik. Hal ini menimbulkan ketidakpastian.

Iwan menuturkan, pengelola kawasan terpaksa memindahkan investor ke lahan lain. Sebab, pengelola harus menyelesaikan klaim atas lahan itu lebih dulu.

Direktur Eksekutif Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Fahmi Shahab mengatakan, masalah lahan kawasan industri penting untuk memberi kepastian, baik bagi pengelola kawasan industri maupun investor yang berinvestasi di kawasan industri. ”Pertama-tama yang ditanya investor, lokasi lahan di mana,” katanya.

Dengan ketentuan yang mewajibkan perusahaan industri berada di kawasan industri, kebutuhan lahan untuk kawasan industri menjadi lebih besar.

Sesuai Pasal 106 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perusahaan industri wajib berlokasi di kawasan industri. Pengecualian terhadap ketentuan ini antara lain perusahaan industri yang berlokasi di kabupaten/kota yang belum memiliki kawasan industri atau memiliki industri, tetapi kavlingnya sudah habis.

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035, kebutuhan lahan kawasan industri pada 2015-2019 mencapai 6.000 hektar, pada 2020-2024 seluas 9.000 hektar, dan pada 2025-2035 seluas 35.000 hektar.

Menurut Fahmi, saat ini ada 73 kawasan industri dengan luas lahan 54.650 hektar, dengan 12.937 hektar di antaranya sudah dibangun. Pada 2016, ada 9.212 industri di kawasan industri.

Masalah lain

Terkait perizinan, Fajar mengatakan, pengusaha masih kerap menghadapi duplikasi. Perizinan yang sudah diurus di tingkat pusat ternyata harus diurus lagi di daerah, misalnya tentang analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Adapun terkait listrik, sejauh ini industri mudah mendapatkan listrik. Namun, kata Fajar, layanan perlu ditingkatkan.

Sementara itu, Ketua Umum HKI Sanny Iskandar mengatakan, pengurusan izin industri atau pabrik di kawasan industri lebih mudah. Hal ini diakomodasi melalui program Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri dan Program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi.

Namun, pengawasan peraturan daerah terkait retribusi dan pungutan harus ditingkatkan. Begitu pula soal jaminan keamanan saat unjuk rasa.

Di Jawa Timur, kawasan industri sedang lesu. Direktur Utama Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) Rudhy Wisaksono mengatakan, tahun ini, tak ada investor yang membeli lahan di kawasan industri Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER) di Pasuruan. Ditengarai, penyebabnya upah buruh yang naik, yang di Surabaya sebesar Rp 3 juta per bulan. Investor dikhawatirkan akan memindahkan industrinya ke provinsi lain.

Tahun-tahun sebelumnya, lahan PIER—sebagai pengembangan SIER—terjual sekitar 10 hektar per tahun. Kawasan industri PIER yang seluas 535 hektar saat ini baru terisi sekitar 40 persen. (FER/CAS/DEN)

Sumber: Kompas | 14 November 2016

Berikan komentar.