TRP
Terbengkalai karena Masalah Tanah
15 November 2016 \\ \\ 203

Hasil Audit Proyek Listrik Diserahkan ke KPK

JAKARTA — Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melaporkan, salah satu penyebab terbengkalainya 12 dari 34 proyek listrik yang dicanangkan tahun 2006 adalah masalah tanah. Uang negara yang sudah dikeluarkan di proyek telantar itu harus dipertanggungjawabkan.

Namun, evaluasi proyek pembangkit tenaga listrik yang terkendala itu diakui BPKP belum mencakup penilaian atas kewajaran harga, aspek legal dan kontraktual ataupun kemajuan fisik pembangunan dan keabsahan pembayaran yang dikeluarkan APBN serta anggaran PT Perusahaan Listrik Negara.

BPKP melaporkan, ada sejumlah masalah dalam proyek listrik tersebut, di antaranya terkait perbedaan hasil soil investigation atau suatu penyelidikan tahap awal sebelum desain struktur bawah bangunan ditetapkan dengan data lapangan, kondisi tanah yang tak layak dibangun pembangkit, pembebasan lahan, dan perpindahan lokasi proyek yang menambah anggaran.

Dari laporan hasil evaluasi BPKP yang diterima Kompas, Jumat (11/11), masalah-masalah tersebut ada pada 12 proyek dari 34 proyek pembangkit yang dipertimbangkan tak dapat dilanjutkan lagi pembangunannya. Padahal, APBN dan anggaran PLN telanjur dikeluarkan. Evaluasi proyek listrik sebelumnnya dilaporkan Kepala BPKP Ardan Adiperdana kepada Presiden pada 2 November lalu.

Nilai kontrak 34 proyek pembangkit berkapasitas 621,8 MW dengan nilai total kontrak Rp 12,01 triliun merupakan bagian dari program percepatan proyek listrik tahap 1 dan tahap 2 serta reguler yang dicanangkan pemerintah tahun 2006 sebesar 7.000 MW. Dari total Rp 12,01 triliun dana yang disiapkan, sudah dikucurkan pembayarannya Rp 4,94 triliun dari APBN dan anggaran PLN. Adapun nilai kontrak dari 12 proyek pembangkit berkapasitas 169 MW yang terbengkalai mencapai Rp 3,76 triliun.

"Misalnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Timika berkapasitas 28 megawatt yang kemajuan fisik pembangunannya baru 28,94 persen dengan realisasi pembayaran mencapai Rp 29,095 miliar dan berstatus kontrak aktif, terdapat perbedaan hasil soil investigation pada bawah tanah proyek tersebut," demikian laporan BPKP. Itulah yang membuat proyek menjadi telantar atau tak dapat dilanjutkan.

PLTU Bengkalis berkapasitas 20 MW dengan realisasi pembayaran Rp 23,31 miliar yang diterminasi atau dihentikan, dalam laporan BPKP diakui, kondisi tanahnya tidak layak untuk sebuah pembangkit listrik. Namun, lokasi tersebut tetap disiapkan.

"PLTU Raha yang memiliki kapasitas 6 MW dengan kemajuan fisik sebesar 2,25 persen dengan realisasi pembayaran Rp 15,19 miliar, yang diterminasi, juga memiliki masalah karena lokasi proyeknya dipindah akibat lahannya tak bisa dibebaskan untuk pembangunan," papar laporan BPKP.

Faktor korupsi

Sekretaris Kabinet Pramono Anung, yang dikonfirmasi terkait laporan evaluasi BPKP atas proyek listrik tersebut, tak mau menjelaskan lebih rinci. "Yang jelas, dari proyek itu sudah ada uang negara yang dikeluarkan, bagaimana pertanggungjawabannya," tanya Pramono.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi mengatakan Presiden Joko Widodo ingin mengetahui apa penyebab proyek itu terbengkalai dan apakah proyek tersebut bisa diteruskan atau tidak.

"Kalau tidak diteruskan, apa langkah yang harus dilakukan, kemudian mangkraknya itu kenapa. Tidak diteruskan itu kenapa. Bahkan, di dalam rapat terbatas itu seperti disampaikan oleh Presiden, apakah memang mangkraknya itu karena faktor korupsi atau tidak. Audit akan dilakukan oleh BPKP. Hasilnya bisa saja diserahkan kepada KPK," urainya.

Ketua KPK Agus Rahardjo memastikan akan mendalami proyek-proyek itu jika sudah ada laporan dari pemerintah atau masyarakat. (HAR/REK)

Sumber: Kompas | 12 November 2016

Berikan komentar.