TRP
Ketidakadilan Pembangunan Memiskinkan Warga
09 November 2016 \\ \\ 98

DEPOK — Pembangunan dan industrialisasi di kawasan urban tidak berkorelasi positif dengan kesejahteraan warga sekitar. Warga justru menjadi kian miskin dan terpinggirkan karena tidak siap dengan perubahan dan kehilangan sumber daya yang diambil untuk pembangunan. Karena itu, intervensi pemerintah dibutuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat lebih luas.

Pengajar Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Sipil Universitas Indonesia, Ahmad Gamal, Selasa (8/11), mempresentasikan penelitian disertasinya tentang "Mengapa Urbanisasi dan Industrialisasi Gagal Membawa Kesejahteraan". Ia meneliti Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sebuah daerah pemekaran yang sebelumnya merupakan bagian Kabupaten Semarang menjadi Kota Salatiga.

Gamal yang memperoleh gelar doktor dari University of Illinois at Urbana-Champaign ini mengemukakan, ada banyak perubahan drastis yang terjadi dengan perubahan status sebuah desa menjadi kelurahan yang merupakan bagian dari kota. Pola pengaturan ruang berubah, lahan sawah atau ladang berubah menjadi kawasan industri. Tanah bengkok ditukar guling sehingga warga yang sebagian besar bekerja sebagai petani kehilangan alat produksinya, yaitu lahan.

Menurut Gamal, sudut pandang pada kasus ini juga dapat digunakan untuk melihat daerah lain. Daerah-daerah di seputar Jakarta, misalnya Depok, Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang, yang sebelumnya merupakan kawasan pedesaan, kini berubah menjadi kawasan urban dengan pesatnya pembangunan.

"Sudah banyak sekali penelitian tentang urbanisasi dan orang-orang yang datang dari desa ke kota. Tetapi, masyarakat yang sudah ada di desa dan harus menghadapi lingkungannya berubah, dalam kenyataannya, justru tertinggal dan tidak siap dengan perubahan. (Mereka) Selama ini tidak tersentuh," kata Gamal.

Hasil penelitian Gamal memperlihatkan penghasilan petani yang per tahun rata-rata Rp 10 juta pada 2000-2005 menurun Rp 1,4 juta-Rp 1,5 juta per tahun setelah tanah bengkok hilang. Berkurangnya pendapatan ini menurunkan kualitas hidup dan petani menjadi miskin.

Kelemahan pemerintah kota, kata Gamal, adalah sangat kurang menyertakan studi empiris dalam pembuatan kebijakan. Perencanaan pembangunan harus diikuti dengan identifikasi dampak, terutama dampak ekonomi pada masyarakat sekitar. Warga yang terkena dampak harus benar-benar mendapat kompensasi. Kompensasi tidak harus berupa uang, tetapi apa pun yang dapat menjamin warga setempat tidak kehilangan penghasilan.

Cara yang paling mudah, menurut Gamal, adalah menganalisis biaya-keuntungan (cost-benefit), berapa banyak keuntungan yang bisa didapat dari suatu pembangunan dan berapa biaya sosial yang harus ditanggung sebagai dampak dari pembangunan. Pemerintah dapat membebankan biaya sosial itu kepada perusahaan ataupun pengembang. Dengan begitu, perusahaan atau pengembang akan lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu.

Ketua Program Studi Kajian Pengembangan Perkotaan UI Komara Djaja mengatakan, banyak pembangunan di kota ditentukan para pemodal yang cenderung mengabaikan kepentingan publik. "Saat ini, banyak pengembang besar menguasai lahan. Kenyataan ini mengakibatkan masyarakat kelas bawah semakin tersingkir. Pemerintah harus mengintervensi, harus ada aturan untuk membatasi kepemilikan lahan," katanya. (UTI)

Sumber: Kompas | 9 November 2016

Berikan komentar.