TRP
Bandara Kulon Progo-Pembebasan Lahan Capai 53 Persen
09 November 2016 \\ \\ 81

KULON PROGO — Pembebasan lahan untuk proyek bandar udara di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah mencapai 53 persen dari total lahan yang dibutuhkan seluas 587,2 hektar. Pembayaran ganti rugi ditargetkan selesai November ini dan pada akhir November dilakukan peletakan batu pertama pembangunan bandara.

Demikian dikatakan Pimpinan Proyek Persiapan Bandara Baru Kulon Progo PT Angkasa Pura I Sujiastono saat dihubungi dari Kulon Progo, Selasa (8/11).

Bandara baru di Kulon Progo dibangun untuk menggantikan Bandara Internasional Adisutjipto di Kabupaten Sleman, DIY, yang dinilai tak lagi memadai. Sejak 14 September lalu, PT Angkasa Pura I melakukan pembayaran ganti kepada warga terdampak proyek bandara.

Sujiastono menjelaskan, dari total lahan bandara seluas 587,2 hektar, sekitar 42 persen masih dalam proses administrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga PT Angkasa Pura I belum bisa membayarkan ganti ruginya. Selain itu, ada sekitar 5 persen lahan bandara yang belum bisa dibayarkan ganti ruginya karena pemilik lahan masih menolak pembangunan bandara.

Sebelum peletakan batu pertama, katanya, pembayaran ganti rugi harus selesai. "Jika administrasi dari BPN selesai, tanah yang bebas mencapai 95 persen. Sisanya 5 persen konsinyasi (uang ganti rugi dititipkan di pengadilan negeri), maka pembayaran ganti rugi akan 100 persen," ujar Sujiastono.

Konsinyasi tersebut sesuai dengan Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Legal and General Affair Department Head Proyek Persiapan Bandara Baru Kulon Progo PT Angkasa Pura I Didik Catur mengatakan, pembayaran ganti rugi berupa uang tunai dibagi ke dalam beberapa tahapan. Tahap pertama pembayaran dilakukan pada 14 September-18 Oktober 2016, tahap kedua pada 7-10 November, dan tahap ketiga pada pertengahan November.

Didik menambahkan, pembayaran ganti rugi belum selesai antara lain karena ada warga yang berubah sikap dari sebelumnya memilih ganti rugi dalam bentuk relokasi kemudian berganti memilih ganti rugi berupa uang tunai.

Kepala Desa Glagah Agus Parmono mengatakan, sejumlah warga terdampak bandara di desanya belum menerima ganti rugi. Tidak semua warga memilih ganti rugi dalam bentuk uang tunai, sebagian memilih ganti rugi dalam bentuk relokasi.

Berdasarkan pantauan Kompas di Balai Desa Glagah, kemarin sejumlah warga bergantian datang mengurus persyaratan administrasi ganti rugi lahan bandara. (BKY/HRS)

Sumber: Kompas | 9 November 2016

Berikan komentar.