TRP
Urbanisasi Munculkan Masalah Hunian
09 November 2016 \\ \\ 109

Ketersediaan Lahan Permukiman di Kota Terbatas

JAKARTA — Di tengah arus urbanisasi yang tak terbendung, penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan menjadi tantangan berat. Untuk itu, diperlukan perencanaan dan sistem berkelanjutan serta penyediaan lahan atau bank tanah.

Yang tak kalah penting, perlu disediakan pembiayaan jangka panjang.

"Laju urbanisasi mulai tahun 1960-an sampai 2014 rata-rata 4,4 persen per tahun. Tahun 2015, penduduk yang tinggal di kota sekitar 52 persen. Ada beberapa masalah perumahan, yang kalau tidak segera diatasi semakin rumit," kata Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo dalam seminar internasional "Urbanization, Urban Housing and Housing Finance in Indonesia", yang digelar Program Studi Kajian Pengembangan Perkotaan serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia bersama Tanoto Foundation, Senin (7/11), di Jakarta.

Kota menarik bagi pendatang karena menjanjikan lapangan kerja atau kesejahteraan. Diperkirakan pada 2045, sekitar 82 persen penduduk tinggal di kota. Hal ini memunculkan permasalahan tempat tinggal.

Menurut Wahyu, saat ini belum ada perencanaan mengenai penyediaan perumahan yang komprehensif, pola subsidi yang masih parsial, hingga fasilitas atau bantuan pemerintah yang terbatas. Sementara masyarakat yang bekerja di sektor informal belum dapat mengakses perbankan karena dipandang berisiko tinggi. Dari sisi perbankan, suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) masih tinggi dengan sumber pembiayaan untuk kredit pemilikan rumah berasal dari dana jangka pendek.

Lahan terbatas

Pengajar Universitas Tarumanagara, Jakarta, Jo Santoso, menyoroti ketersediaan lahan untuk kawasan permukiman yang terbatas. "Hingga 35 tahun ke depan diperlukan sekitar 1,2 juta hektar lahan untuk permukiman di Indonesia. Kalau kriteria satu-satunya untuk mendapatkan lahan adalah orang yang membayar paling tinggi, saya pesimistis masalah perumahan dapat diselesaikan," kata Santoso.

Menurut pengajar Institut Teknologi Bandung, Haryo Winarso, kenaikan harga tanah di perkotaan, seperti di Jabodetabek, sangat pesat.

"Tidak lebih dari 4,7 persen atau sekitar 19 pengembang di Jabodetabek menguasai lahan hingga 75,65 persen. Mereka menguasai lahan di atas 500 hektar. Mengherankan, harga rumah naik bukan karena permintaan, melainkan karena ditentukan pengembang. Ada kecenderungan oligopoli," kata Haryo.

Pengajar Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Johan Silas mengatakan, kota-kota di Indonesia berawal dari kampung. Pengembangan kota Surabaya di Jawa Timur menjadi contoh pembangunan ekonomi tanpa menghilangkan perkampungan di kota. "Kota lama tidak boleh diganggu dan perkampungan masyarakat tetap ada," kata Johan.

Pengajar dari Program Studi Kajian Pengembangan Perkotaan Universitas Indonesia Gunawan Tjahjono mengusulkan pembangunan kampung sebagai alternatif menyelesaikan masalah perumahan di kota. "Dengan kampung, kita mendorong kehidupan yang inklusif dengan dasar membangun bersama-sama," katanya. (NAD)

Sumber: Kompas | 8 November 2016

Berikan komentar.