TRP
Bandara Kulon Progo-Pengurusan Amdal Tidak Bermasalah
09 November 2016 \\ \\ 165

YOGYAKARTA — Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta menilai, prosedur pengurusan analisis mengenai dampak lingkungan pembangunan bandar udara di Kabupaten Kulon Progo tidak bermasalah. Pengurusan amdal bisa dilakukan sesudah pembebasan lahan seperti yang terjadi pada bandara Kulon Progo.

"Saat ini, kan, masih tahap perencanaan pembangunan bandara sehingga penyusunan amdal itu tidak masalah," kata Kepala BLH DIY Joko Wuryantoro seusai tatap muka dengan warga yang keberatan dengan pembangunan bandara Kulon Progo, Senin (7/11), di Yogyakarta.

Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta dan warga penolak bandara yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) mempertanyakan rencana pengurusan amdal bandara Kulon Progo. Mereka menilai pengurusan amdal oleh PT Angkasa Pura I menyalahi aturan karena baru diurus sesudah pembebasan lahan berjalan (Kompas,5/11/2016).

Joko menyatakan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan memang mengharuskan amdal disusun dalam tahap perencanaan suatu usaha atau kegiatan. Namun, hal itu tak berarti amdal harus disusun sebelum proses pembebasan lahan suatu proyek.

Senin siang, ratusan warga yang tergabung dalam WTT mendatangi Kantor BLH DIY untuk berunjuk rasa. Mereka mempertanyakan proses pengurusan amdal bandara Kulon Progo. Didampingi aktivis LBH Yogyakarta, perwakilan WTT juga beraudiensi dengan BLH DIY untuk menyampaikan aspirasi mengenai pengurusan amdal bandara Kulon Progo.

"Ada beberapa hal yang kami sampaikan ke BLH DIY tentang rencana studi amdal bandara Kulon Progo, salah satunya tentang prosedurnya yang kami nilai tak sesuai aturan," ujar Kepala Departemen Advokasi LBH Yogyakarta Yogi Zulfadhli.

Kepala Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono meyakini, bandara baru itu akan mendorong perekonomian daerah.

"Oh, jelas akan meningkatkan perekonomian di sana. Akan muncul efek berganda ekonomi dari pembangunan itu. Bagi pihak yang menolak, tak sadar saja betapa besar potensi pertumbuhan ekonomi yang akan ditimbulkan," ujarnya. (HRS/BKY)

Sumber: Kompas | 8 November 2016

Berikan komentar.