TRP
Pembebasan Lahan Terkendala Gugatan Perdata
01 November 2016 \\ \\ 126

JAKARTA — Pembebasan lahan untuk proyek jalur angkutan massal cepat (MRT) terancam kembali molor dari target pemerintah, yaitu Desember tahun ini. Hal itu karena pemilik lahan bersikukuh mempertahankan lahannya melalui pengadilan. Pembebasan lahan jalur MRT itu masih terkendala gugatan perdata yang diajukan tujuh pemilik lahan.

Lahan bermasalah itu terletak di tiga lokasi yang direncanakan menjadi lokasi stasiun, yaitu dua orang di lahan untuk Stasiun Haji Nawi, tiga orang di lahan Stasiun Cipete, dan dua orang di lahan Stasiun Blok A. Hingga Senin (31/10), gugatan perdata itu masih terus berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Proses hukum di pengadilan ini biasanya memakan waktu 238 hari atau sekitar tujuh bulan. Persidangan gugatan itu baru dimulai sekitar dua bulan lalu.

Salah satu penggugat, Mahesh Lalmalani (69), mengatakan, dirinya juga akan terus naik banding apabila nantinya tuntutannya di pengadilan negeri kalah. "Saya pribadi akan terus melanjutkan kalaupun harus sampai peninjauan kembali di Mahkamah Agung," katanya ditemui di toko tirai miliknya di Jalan RS Fatmawati, Jakarta Selatan.

Dalam gugatan itu warga menuntut nilai ganti rugi sekitar Rp 150 juta per meter persegi, jauh lebih tinggi daripada tawaran pemerintah, yaitu Rp 39 juta per meter persegi. Menurut Mahesh, pemilik lahan tak pernah dimintai konsultasi mengenai rencana pembangunan MRT yang berdampak terhadap lahannya. Pertemuan mengenai penetapan ganti rugi pun dinilai hanya satu arah, yaitu tanpa memberikan kesempatan kepada warga mengutarakan pendapat.

Namun, Sekretaris Perusahaan PT MRT Jakarta Tubagus Hikmatullah menyatakan optimistis pembebasan lahan bisa diselesaikan pada Desember 2016. Kendati tak berkewajiban mengenai pembebasan lahan, PT MRT Jakarta turut memfasilitasi sejumlah pertemuan untuk mempercepat pembebasan lahan tersebut.

Minta pendapat hukum

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Yusmada, kemarin, seusai rapat pimpinan di Balai Kota DKI Jakarta menuturkan, untuk pembangunan MRT Jakarta, Bina Marga dan tim pembebasan lahan yang diketuai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jaksel terus mengupayakan pembebasan lahan untuk mendukung pembangunan MRT. Masalah utama saat ini terletak pada belum adanya kesepahaman, apakah tanah negara bisa dibayar atau tidak.

"BPN Jakarta Selatan tengah meminta legal opinion (pendapat hukum) kepada kejaksaan tinggi terkait dengan tanah negara itu. Apakah tanah negara itu bisa dibayar atau tidak," ujar Yusmada. (HLN/IRE)

Sumber: Kompas | 1 November 2016

Berikan komentar.