TRP
12,7 Juta Hektar Lahan Bermasalah
26 Oktober 2016 \\ \\ 1

JAMBI — Setidaknya 12,7 juta hektar lahan berkonflik yang tersebar di sejumlah daerah membutuhkan penyelesaian. Pemerintah berinisiatif memfasilitasi penyelesaian konflik 2,5 juta hektar itu tuntas akhir tahun ini.

Direktur Penyelesaian Konflik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Eka Widodo Soegiri, di Jambi, Selasa (25/10), menyatakan, hingga saat ini, konflik lahan yang telah selesai seluas 1,4 juta hektar di Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. "Semua upaya penyelesaian dilakukan dengan pendekatan duduk bersama di antara pihak berkonflik," ujarnya.

Selasa kemarin, konflik lahan antara komunitas adat Orang Rimba dan PT Wana Perintis, pemegang izin konsesi hutan tanaman industri karet di Kabupaten Sarolangun, Jambi, berakhir damai. Kedua belah pihak menandatangani nota kesepakatan bersama yang isinya memberi hak kelola bagi empat kelompok Orang Rimba di wilayah Terab pada konsesi HTI karet Wana Perintis seluas 114 hektar.

Orang Rimba juga dapat membangun kehidupan di dalamnya, termasuk membangun hunian sederhana atau sudung serta menanami palawija dan tanaman kehidupan lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Orang Rimba berkewajiban merawat tanaman karet. Hasilnya dapat mereka nikmati sepenuhnya tanpa bagi hasil dengan perusahaan.

Eka mengapresiasi kerelaan perusahaan melepas lahan untuk dikelola Orang Rimba. Atas komitmen itu, pemerintah memberi penghargaan melalui pengurangan nilai kewajiban membayar provisi sumber daya hutan (PSDH) atas areal 114 hektar karet tersebut. PSDH wajib dibayarkan perusahaan kepada pemerintah saat tanaman telah menghasilkan. Nilai investasi penanaman karet akan dikompensasikan pada keringanan pembayaran PSDH secara bertahap.

Meski sudah ada kesepakatan, lanjut Eka, masih perlu konfirmasi soal batas-batas lahan bagi Orang Rimba. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) akan melakukan verifikasi. "Selama belum ada konfirmasi mengenai batas-batas lokasi tidak boleh dulu ada kegiatan di dalamnya," katanya.

Direktur Utama PT Wana Perintis Ridwan Gunawan menyatakan komitmennya mendukung perbaikan kehidupan bagi Orang Rimba. "Meskipun ada beban yang harus kami tanggung, ini merupakan bagian dari pemberdayaan Orang Rimba," ujarnya.

Salah satu pemimpin Orang Rimba, Tumenggung Nyenong, berharap kesepakatan ini menjadi awal yang baik untuk kehidupan komunitasnya. Nyenong menambahkan, 169 keluarga yang sebelumnya mengungsi siap untuk kembali ke lokasi itu dan merawat tanaman karet. (ITA)

Sumber: kompas | 26 Oktober 2016

Berikan komentar.