TRP
Rehabilitasi dan Pembangunan Irigasi Berkurang
26 Oktober 2016 \\ \\ 196

Terobosan Ketahanan Pangan

JAKARTA — Pemangkasan anggaran pembangunan irigasi pada 2016 diupayakan tidak memengaruhi program ketahanan pangan. Pemerintah terus berupaya mencari terobosan untuk meningkatkan produktivitas pangan dengan anggaran yang ada.

Salah satu terobosan yang akan dilakukan adalah membangun embung, yakni cekungan untuk menampung air hujan sebagai simpanan pada musim kemarau.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman seusai rapat membahas irigasi di Kantor Wakil Presiden, di Jakarta, Selasa (25/10), mengatakan, pemerintah akan membangun embung-embung di pedesaan.

Pemerintah menargetkan untuk membangun 1 juta hektar daerah irigasi baru dan memperbaiki 3 juta hektar daerah irigasi. Hingga saat ini, realisasi pembangunan daerah irigasi sekitar 213.000 hektar dan perbaikan 835.000 hektar. Koordinasi menjadi kunci percepatan.

"Memang harus koordinasi dengan Kementerian Pertanian. Tugas kami membangun bendung, saluran air yang masuk (intake), daerah irigasi primer dan sekunder. Sementara daerah irigasi tersier kewenangannya ada di Kementerian Pertanian," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Basuki mengatakan, pihaknya bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan air untuk daerah pertanian. Untuk itu, jaringan baru irigasi yang dibangun ataupun rehabilitasi jaringan lama mesti tersambung dengan bendungan sebagai penampung air. Saat ini, dari 7,14 juta hektar daerah irigasi permukaan, hanya sekitar 11 persen atau 735.522 hektar yang kebutuhan airnya dijamin dari bendungan.

Jika 49 bendungan yang menjadi program hingga tahun 2019 selesai dibangun, cakupan daerah irigasi yang airnya dijamin bendungan (daerah irigasi premium) akan bertambah menjadi 19 persen. Adapun produksi gabah kering giling ditargetkan meningkat dari 5,1 ton per hektar saat ini menjadi 6,5 ton per hektar dengan musim tanam sekali dalam setahun menjadi tiga kali tanam per dua tahun untuk padi.

Tahun ini, seluas 45.000 hektar jaringan irigasi baru dibangun Kementerian PUPR. Sementara 298.000 hektar jaringan irigasi direhabilitasi. Anggaran yang dialokasikan Rp 3,37 triliun.

Tahun depan, menurut Basuki, akan ada pengurangan target rehabilitasi karena ada pengurangan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 dari Rp 105,5 triliun menjadi Rp 101,4 triliun. Anggaran di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) turun dari Rp 34 triliun menjadi Rp 33,2 triliun.

"Dengan pengurangan itu, yang terpengaruh adalah rehabilitasi dan pembangunan irigasi. Luasan rehabilitasi irigasi berkurang dari 310.000 hektar menjadi 270.000 hektar. Lalu, air baku berkurang menjadi 4,15 meter kubik per detik dari 4,45 meter kubik per detik," tutur Basuki.

Kewenangan pusat

Direktur Jenderal SDA Kementerian PUPR Imam Santoso mengatakan, dari target 1 juta hektar irigasi yang dibangun hingga 2019, yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sekitar 56 persen. Pemerintah provinsi bertanggung jawab membangun 24 persen, dan 20 persen menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.

Adapun pembangunan jaringan irigasi baru juga memerlukan pembebasan tanah. Tahun depan, kebutuhan anggaran untuk tanah di Direktorat Jenderal SDA mencapai Rp 3,9 triliun.

Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 2,3 triliun akan dialokasikan ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan untuk membiayai pembebasan lahan bendungan yang termasuk proyek strategis nasional.

"Sisanya, Rp 1,6 triliun, diperlukan untuk membangun irigasi, pembebasan lahan, dan pengendalian banjir akan dialokasikan melalui Kementerian PUPR," kata Imam.

Sementara itu, Direktur Irigasi dan Rawa Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Adang Saf Ahmad mengatakan, untuk pembangunan daerah irigasi baru, tantangannya adalah pembebasan tanah.

Pembebasan tanah memerlukan tahapan dan proses, seperti sosialisasi, hingga masyarakat akhirnya rela melepaskan tanahnya. (NAD/NTA)

Sumber: kompas | 26 Oktober 2016

Berikan komentar.