TRP
Peta Desa Resolusi Tinggi Terkendala
21 Oktober 2016 \\ \\ 180

JAKARTA — Pembuatan peta dasar untuk pembuatan peta skala desa dengan skala 1:5.000 hingga kini belum sampai 1 persen. Lambannya penyusunan informasi geospasial dasar itu terkait dengan pendanaan dan ketentuan hukum.

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) tidak bisa lagi memasok citra satelit resolusi tinggi akibat pemotongan anggaran lembaga riset, sementara dukungan dana dari kementerian dan pemerintah daerah terkendala perundang-undangan. "Dukungan pendanaan dari instansi lain tidak bisa begitu saja diberikan," kata Kepala Lapan Thomas Djamaluddin, yang dihubungi Kamis (20/10). Jika kementerian/lembaga lain membeli citra satelit resolusi tinggi (CSRT) sendiri, hal itu melanggar ketentuan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan Pasal 18 Ayat 3, pengadaan data CSRT hanya dapat dilaksanakan Lapan. Instansi pemerintah dan pemda diperintahkan hanya menggunakan data CSRT dari Lapan untuk efisiensi anggaran, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2012.

Selama Januari-September 2016, Badan Informasi Geospasial (BIG) dan sejumlah pemerintah kabupaten dan kota mengajukan data resolusi tinggi untuk area seluas 465.306,49 kilometer persegi. "Dengan citra beresolusi 1,5 meter milik Lapan, kurang baik untuk peta desa yang butuh resolusi kurang dari 60 sentimeter," ujar Thomas.

Untuk memenuhi permintaan CSRT itu, Lapan telah mengusulkan penambahan anggaran khusus kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/ Bappenas sebesar Rp 138 miliar. Namun, belum disetujui.

Hingga kini, peta rupa bumi skala 1:5.000 yang menjadi dasar pembuatan peta tematik desa baru selesai 1 persen. Adapun untuk batas wilayah desa atau kelurahan yang terpetakan kurang dari 2 persen. "Baru 1.612 desa dari total 74.954 desa," ujar Kepala BIG Priyadi Kardono

Sejak tahun lalu, untuk pembuatan peta desa, BIG bekerja sama dengan Lapan dalam pengadaan CSRT untuk wilayah sekitar 92.000 kilometer persegi. Data geospasial itu baru sekitar 50 persennya yang terpenuhi. Adapun peta citra yang terverifikasi tahun 2015 baru 1.600 desa. Tahun ini diharapkan 3.600 peta desa diselesaikan. "Jika CSRT untuk peta skala 1:5.000 tidak dipasok lagi, sebagai solusinya BIG akan memanfaatkan citra SPOT 6 atau SPOT 7 untuk skala 1:10.000 yang telah dibuat Lapan," kata Priyadi.

Dana desa

Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Gunalan menyatakan, pihaknya bersedia mendukung penyediaan peta desa. Keberadaan peta skala besar merupakan keharusan untuk rencana pembangunan desa.

Anggaran pembuatan peta desa dapat disisihkan dari Dana Desa. Tahun 2016, Kementerian Desa memperoleh dana desa lebih dari Rp 46,9 triliun. "Sesuai perencanaan, 60 persen dana itu untuk pembangunan infrastruktur. Sisanya bisa untuk kegiatan pendukung, termasuk survei dan pemetaan geospasial," ujarnya.

"Kebutuhan dana pembuatan peta desa sebenarnya relatif kecil," kata Kepala Pusat Penelitian Promosi dan Kerja Sama BIG Wiwin Ambarwulan. Biaya survei dan pemetaan batas wilayah desa saja sekitar Rp 10 juta. Namun, ada ketentuan yang memagarinya. (JOG/YUN)

Sumber: Kompas | 21 Oktober 2016

Berikan komentar.