TRP
Pembangunan Maritim Adopsi Kerentanan
21 Oktober 2016 \\ \\ 150

JAKARTA — Pengembangan kawasan maritim yang menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional meningkatkan risiko bencana mengingat sebagian besar pesisir berada di zona rentan gempa dan tsunami. Data terbaru pun menunjukkan peningkatan bencana hidrometeorologi di pesisir.

"Terkait pengurangan risiko ini telah disiapkan kebijakan nasional pengelolaan kebencanaan maritim. Arahnya bisa Peraturan Presiden atau Instruksi Presiden, yang drafnya sudah disusun," kata Sahat Manaor Panggabean, Asisten Deputi Lingkungan dan Mitigasi Bencana Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman Sahat M Panggabean di Jakarta, Kamis (20/10).

Upaya pengurangan risiko bencana maritim akan menekankan penguatan kapasitas sumber daya manusia, kemandirian teknologi, dan penguatan lembaga. Selain itu, diharapkan bisa mendorong pelibatan semua pihak, termasuk kalangan swasta dan juga pemberdayaan masyarakat.

"Sebagai langkah maju, saat ini telah dibentuk kelompok kerja pengelolaan kebencanaan maritim melibatkan para kementerian dan lembaga terkait, serta kalangan akademisi," kata Sahat.

Kelompok kerja itu bertugas membantu merumuskan kebijakan pengelolaan kebencanaan maritim dan menyusun rencana program ataupun prioritas anggaran. Beberapa lembaga yang dilibatkan adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pusat Vulkanologi, Mitigasi dan Bencana Geologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, beberapa kementerian teknis lain, dan sejumlah akademisi.

Abdul Muhari, ahli tsunami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengapresiasi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana sebagian, bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional.

"Saat ini, pengurangan risiko bencana maritim memang belum eksplisit masuk kebijakan Presiden untuk menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Padahal, risiko bencana di kawasan maritim sangat tinggi," katanya.

Kondisi pesisir

Menurut Muhari, 10.664 desa pesisir di Indonesia berisiko tinggi terdampak bencana alam. Kerentanan itu bertambah karena 32 persen masyarakat pesisir atau 7,6 juta jiwa di bawah garis kemiskinan. "Bencana yang melanda bisa berdampak lebih serius terhadap mereka," katanya.

Muhari menambahkan, tsunami merupakan ancaman paling mematikan dari beragam bencana maritim. Sejak 2004 hingga 2014, jika dirata-rata, Indonesia mengalami satu tsunami dalam 1,4 tahun dengan total kerugian Rp 167 triliun dengan biaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Rp 102 triliun.

Ancaman berikutnya, kata Muhari, berupa tren peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi di kawasan pesisir di Indonesia sepuluh tahun terakhir. Jenis bencana itu badai, erosi dan abrasi, banjir, serta longsor.

Kawasan pesisir Indonesia juga mengalami degradasi lingkungan yang bisa memicu bencana lingkungan dan sosial. Dari 44 persen total panjang pantai utara Jawa (sekitar 745 km) tererosi dan 85 persen mangrovenya (sekitar 9.000 hektar) rusak.

Segenap tantangan pengelolaan wilayah pesisir itu dihadapkan pada situasi lemahnya koordinasi antar-kementerian dan lembaga untuk fase prabencana. Selain itu, perangkat pengurangan risiko bencana bertumpu pada teknologi asing, minimnya kesadaran pengurangan risiko masyarakat, dan lemahnya riset-riset terkait. (AIK)

Sumber: Kompas | 21 Oktober 2016

Berikan komentar.