TRP
Reklamasi Benoa: Pemprov Bali Tunggu Keputusan Pusat
17 Oktober 2016 \\ \\ 159

DENPASAR — Pemerintah Provinsi Bali menunggu keputusan pemerintah terkait penolakan masyarakat Bali atas rencana reklamasi atau revitalisasi Teluk Benoa. Alasannya, masalah ini bukan lagi kewenangan Pemprov Bali, melainkan pemerintah pusat.

"Kewenangan bukan lagi di ranah provinsi, melainkan pemerintah pusat. Jadi, tinggal menunggu keputusan pusat saja," kata Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi Bali Dewa Mahendra, Minggu (16/10). Ia berharap masyarakat bisa lebih tenang menyikapi rencana reklamasi ini. Ia mengajak warga tidak terpancing dan tetap menjaga ketenteraman bersama.

Hal itu dikatakan Mahendra menanggapi desakan masyarakat Bali, terutama melalui Pasubayan Desa Adat, yang terus menuntut sikap tegas Pemprov Bali atas penolakan rencana reklamasi Teluk Benoa oleh PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI). Mereka bukan hanya berunjuk rasa, melainkan juga menyampaikan aspirasi tertulis kepada DPRD Bali hingga memasang puluhan baliho di sejumlah ruas jalan mulai Denpasar hingga Buleleng sejak empat tahun lalu.

Pasubayan terus meminta pertanggungjawaban gubernur yang dinilai mendukung wacana reklamasi sebelum adanya perubahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2014 mengenai perubahan atas Perpres Nomor 45 Tahun 2011 tentang Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.

Pihak TWBI, Hendi Lukman, mengatakan, pihaknya pasrah dan akan patuh dengan apa pun keputusan pemerintah pusat. "Heran saja, kami belum melakukan pembangunan apa pun, tetapi kami terkesan sudah membangun dan merusaknya. Kami, kan, tidak sama dengan kasus reklamasi di Jakarta," katanya.

Namun, ia tetap berharap ada dialog terbuka antara pihaknya dan masyarakat. Pihaknya siap menjawab segala pertanyaan. Selama empat tahun, ia bersama TWBI berharap ada forum untuk semua pihak duduk bersama dan itu belum pernah terwujud.

Wacana reklamasi ini muncul pada 2013. Rencana ini berasal dari PT TWBI yang akan mereklamasi 700 hektar di kawasan Teluk Benoa. Saat itu kawasan Teluk Benoa masih termasuk kawasan konservasi. Ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011.

Aspirasi penolakan terus bergulir, mulai dari masyarakat sekitar Benoa hingga kabupaten lain seperti Buleleng yang jaraknya sekitar 100 kilometer dari Benoa. Alasannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu mengeluarkan Perpres No 51/2014 mengenai perubahan atas Perpres No 45/2011.

Penolakan juga muncul dari para pemuka agama. Melalui dekrit Sabha Pandita Dewan Indonesia Agama Hindu, para pandhita menyatakan, Teluk Benoa merupakan kawasan suci yang seharusnya dijaga dan bukan diubah peruntukannya. (ays)

Sumber: Kompas | 17 Oktober 2016

Berikan komentar.