TRP
Produk Kebijakan Lama yang Masih Diterapkan
11 Oktober 2016 \\ \\ 196

Penggusuran dari dahulu hingga sekarang masih menjadi identitas penataan kota Jakarta. Padahal, penggusuran di DKI tak bisa hanya dilihat dari dimensi penertiban hunian. Namun, perlu dilihat bahwa lebih dari 30 tahun Jakarta telah menjadi tumpuan urbanisasi akibat tak meratanya pembangunan nasional.

Selama 2015, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta memperoleh laporan 113 penggusuran yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI. Pada 2016, dua penggusuran skala besar pun terjadi di Kalijodo, Jakarta Barat, dan Bukit Duri, Jakarta Selatan. Berdasarkan program penataan kota yang dianggarkan di APBD 2016 DKI Jakarta, LBH Jakarta menemukan ada lebih dari 300 penggusuran yang diprogramkan pemerintah.

Warga bantaran Kali Ciliwung di Bukit Duri dan Bidaracina, Jakarta Timur, yang menolak rumahnya digusur untuk pengendalian banjir Kali Ciliwung, bersama-sama melawan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lewat gugatankelompok(class action) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Namun, upaya hukum itu tak menangkal kehendak pemerintah. Bukit Duri tetap digusur hampir tiga pekan lalu karena warganya tidak ada yang punya surat tanah.

Sementara Bidaracina hanya menunggu waktu karena DKI akan tetap membebaskannya dengan konsinyasi lewat pengadilan. "Bidaracina belum (digusur) karena ada yang punya surat (sertifikat tanah). Tapi, tetap dijalankan lewat konsinyasi, segera," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, pekan lalu.

Sebelumnya, beberapa upaya hukum ditempuh warga Bidaracina. Salah satunya menggugat Pemprov DKI di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang akhirnya dimenangkan warga. Dalam gugatan itu warga memperkarakan surat keputusan Gubernur DKI yang memperluas area untuk sodetan Kali Ciliwung di Bidaracina tanpa musyawarah dengan warga. Seperti diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah, pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus melalui musyawarah dengan warga yang terkena proyek.

Kini warga menunggu keputusan majelis hakim atas gugatanmereka terhadap Pemprov DKI di PN Jakarta Pusat. "Jika pemerintah tetap ingin membebaskan lahan kami, pemerintah tak menghormati hukum," kata Adriyani, warga Bidaracina.

Sumber daya kota

Peneliti antropologi perkotaan Universitas Indonesia, Haryono, mengungkapkan, penghuni permukiman yang diklaim pemerintah sebagai hunian liar itu telah berkontribusi dalam pembangunan kota, salah satunya sebagai tenaga kerja murah. "Mereka bagian dari warga kota yang harus didengar," ucapnya.

Relokasi warga ke rumah susun sederhana sewa pun, menurut Haryono, bukan sesuatu yang haram selama warga menyepakatinya.

"Jika relokasi dengan cara menggusur ini terus terjadi akan memperlebar kesenjangan antara kelas menengah dan miskin. Warga miskin akan menganggap sebagai anak tiri, dijadikan tumbal pembangunan," tuturnya.

Tak sedikit warga yang direlokasi ke rusunawa menunggak sewa unit rusun. Ani (32), warga relokasi dari Waduk Pluit, Jakarta Utara, ini menunggak sewa unit di Rusunawa Pulo Gebang selama 17 bulan dengan total tunggakan Rp 6,7 juta.

Menurut Ani, selama tiga tahun bermukim di Rusunawa Pulo Gebang, kondisi ekonomi keluarganya belum juga stabil. Sebab, sejak direlokasi, suaminya kehilangan pekerjaan karena terlampau jauh menempuh perjalanan dari Pulo Gebang ke tempat kerjanya di Penjaringan, Jakarta Utara.

"Sekarang suami kerja serabutan. Saya juga bantu dagang makanan, tetapi itu pun hasilnya sedikit karena di rusun ini miskin semua, daya beli rendah. Pendapatan kami sebulan kurang dari Rp 3 juta," katanya.

Kota dan partisipasi publik

Pengacara publik LBH Jakarta, Tigor Gempita Hutapea, mengungkapkan, penggusuran merupakan produk hukum di masa revolusi kemerdekaan RI yang masih dipakai sampai saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin dari Pemiliknya.

Pada akhir September, LBH Jakarta mengajukan pembatalan terhadap Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6 UU No 51/1960 kepada Mahkamah Konstitusi karena keseluruhan pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU itu, menurut Tigor, tidak relevan lagi untuk diterapkan sebagai landasan hukum penataan bantaran kali. Karena, ada persoalan kompleks yang melatarbelakangi okupasi bantaran.

Dalam beberapa pemberitaan di Kompas sebelumnya diketahui ada kesalahan warga yang sengaja menghuni bantaran yang seharusnya tidak boleh dihuni. Namun, di sisi lain, pemerintah pusat ataupun daerah juga berkontribusi dengan melakukan pembiaran berkepanjangan.

Ketua Dewan Eksekutif Kemitraan Habitat Wicaksono Sarosa mengatakan, dari sisi payung hukum, warga kota memang masih rentan terhadap penggusuran. Hingga saat ini belum ada arah kebijakan pembangunan kota nasional yang diatur dalam undang-undang. Sementara tren urbanisasi terus meningkat di banyak daerah di Indonesia ataupun dunia.

Kemitraan Habitat sebagai organisasi yang ikut memberikan kontribusi perencanaan kota bersama pemerintah tengah menyiapkan strategi kebijakan pembangunan kota. Sesuai dengan Agenda Baru Perkotaan yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, menurut Wicaksono, aspek sosial kota juga akan dimasukkan. Sebab, penataan kota tak hanya membuat kota tertata secara fisik, tetapi juga memperhitungkan keamanan sosial penghuninya. "Kunci pembangunan kota adalah partisipasi warga," ucapnya.

Partisipasi warga dalam pembangunan adalah jalan memenuhi hak konstitusinya sekaligus solusi mengatasi kesenjangan dan membangun kohesi sosial antar-kelompok masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab meningkatkan kesejahteraan warga. Jadi, merangkul partisipasi warga adalah keharusan.

"Evaluasi kembali cara penataan saat ini dengan menggunakan peneliti dari akademisi sehingga dapat diperoleh gambaran riil yang sesungguhnya. Jika penataan itu memang merugikan warga, pemerintah perlu cari jalan lain," ujarnya. (madina nusrat)

Sumber: Kompas | 11 Oktober 2016

Berikan komentar.