TRP
Presiden: Percepat Pengurusan Sertifikat
11 Oktober 2016 \\ \\ 165

GUNUNG KIDUL - Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mempercepat pengurusan sertifikat tanah milik masyarakat. Saat ini masih ada sekitar 120 juta bidang tanah di Indonesia yang belum besertifikat. Pemerintah menargetkan semua bidang tanah akan mendapatkan sertifikat pada tahun 2025.

"Ngurus sertifikat masih lama, benar ndak? Ngurus sertifikat masih berbeli-belit, benar ndak? Ini yang akan kami selesaikan, ini yang akan kami benahi, ini yang akan kami perbaiki," kata Presiden Jokowi saat penyerahan sertifikat tanah di Desa Karangrejek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta, Senin (10/10).

Pada acara tersebut, Presiden menyerahkan sertifikat tanah secara simbolis kepada 13 warga. Total warga yang diberikan sertifikat tanah 2.583 orang. Mereka berasal dari lima kabupaten/kota di DIY.

Presiden mengatakan, ia telah memberi target kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempercepat pengurusan sertifikat tanah. Pada 2017, ditargetkan pemberian sertifikat untuk minimal 5 juta bidang tanah, tahun 2018 minimal 7 juta bidang tanah, dan tahun 2019 minimal 9 juta bidang tanah. "Ini semua agar masyarakat terjamin hak kepemilikan dan penguasaannya atas tanah," ujarnya.

Presiden mengingatkan, pegawai BPN tidak boleh mempersulit masyarakat yang mengurus sertifikat. "Hati-hati para pejabat BPN, baik yang di provinsi maupun kabupaten dan kota, mulai hari ini akan saya pantau dan cek dengan cara saya. Jangan ada lagi yang berbelit-belit, apalagi pakai minta pungli (pungutan liar)," tuturnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan, sudah ada 43 juta bidang tanah di Indonesia yang mendapat sertifikat. Yang belum 120 juta bidang lahan. "Saya sudah punya komitmen, sampai tahun 2019 akan menambah 25 juta sertifikat baru. Menurut rencana, pada tahun 2025, mudahmudahan seluruh tanah di Indonesia sudah besertifikat," kata Sofyan Djalil. (DRA/HRS)

Sumber: Kompas | 11 Oktober 2016

Berikan komentar.