TRP
Konflik Batas Pulau Padang Belum Selesai
11 Oktober 2016 \\ \\ 189

JAKARTA — Tim Verifikasi dan Fasilitasi Penyelesaian Konflik Sosial di Pulau Padang membuktikan masih terjadi konflik lahan antardesa ataupun desa dengan perusahaan. Temuan itu bisa mendorong penyelesaian yang transparan.

Tim Verifikasi, selama 5-7 Oktober 2016, ke lapangan mengumpulkan bahan dan keterangan antarpihak yang berkonflik di areal desa ataupun sekitar areal Hutan Tanaman Industri PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Tim dipimpin Ashaluddin Jalil, mantan Rektor Universitas Riau yang juga anggota kelompok ahli Badan Restorasi Gambut.

Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRG, Myrna A Safitri, Senin (10/10), di Jakarta, mengatakan, verifikasi itu akan ditindaklanjuti pertemuan Desa Bagan Melibur dengan Desa Lukit. "Kami harap mereka menghasilkan kesepakatan dalam proses perundingan. Jika itu sudah, akan lebih mudah menentukan batas areal konsesi perusahaan," katanya.

Permasalahan mulai tampak saat penerbitan SK Menhut No 180/2013 yang mengeluarkan seluruh areal Desa Mengkirau dan Bagan Melibur, serta sebagian wilayah Desa Lukit dari konsesi RAPP. Pelaksanaan di lapangan, ada tumpang tindih karena Desa Lukit memakai peta tahun 1980 dan Bagan Melibur tahun 2006.

Saat verifikasi, kata Zainuri Hasyim, aktivis lingkungan yang juga sekretaris Tim Verifikasi, ditemukan kebun sagu 400 x 700 meter yang dikelilingi parit selebar 1 meteran. "Keseluruhan batas parit tak bisa ditemukan karena lahan itu telah diolah untuk tanaman akasia perusahaan berusia 1,5 bulanan," katanya.

Pemeriksaan lain dilakukan terhadap patok di lahan milik warga Desa Bagan Melibur, Mukhson. Di lapangan, Tim menemukan patok penanda RAPP.

Seperti diberitakan, konflik ini beberapa waktu lalu dilaporkan kepada BRG. Kemudian Kepala BRG Nazir Foead berkunjung secara mendadak ke area konsesi PT RAPP, tetapi dihadang pihak perusahaan (Kompas, 7/9).

Kementerian LHK dan BRG memanggil manajemen perusahaan untuk mendudukkan permasalahan serta mencari solusi. Tim verifikasi dibentuk.

Presiden PT RAPP Tony Wenas saat itu mengatakan akan sangat kooperatif. Ia siap mendukung BRG merestorasi gambut di Pulau Padang pada satu kesatuan lansekap. Bahkan, bila kajian menunjukkan areal yang dibuka Grup April itu harus direstorasi, perusahaan akan menjalankan (Kompas, 10/9). (ICH)

Sumber: Kompas | 11 Oktober 2016

Berikan komentar.