TRP
Sengketa Lahan - Pemerintah Didesak Selesaikan Akar Masalah
06 Oktober 2016 \\ \\ 208

BANDAR LAMPUNG — Pemerintah didesak menyelesaikan sengketa lahan yang menjadi akar masalah konflik masyarakat dengan PT Bangun Nusa Indah Lampung. Satuan tugas yang akan dibentuk diminta melakukan uji publik sebelum mengambil keputusan.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Alian Setiadi, Kamis (5/10), di Bandar Lampung, mengatakan, perusakan dan penutupan jalan lintas timur (jalintim) Sumatera merupakan bentuk perlawanan warga. Aksi terjadi karena warga kecewa pemerintah tidak menawarkan solusi konkret.

"Akar persoalannya adalah sengketa tanah antara masyarakat dan perusahaan. Itu yang harus segera diselesaikan karena masyarakat sudah menunggu puluhan tahun," kata Alian.

Selama ini, kata Alian, aparat hanya meredam konflik. Namun, pemerintah belum menyelesaikan dengan menyentuh akar permasalahan. Ia khawatir, penyelesaian sengketa yang berlarut-larut kembali memicu amarah warga.

Jalan lintas timur di Desa Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, diblokade ratusan orang, Minggu (2/10) sore. Aksi penutupan jalan dilakukan massa yang berunjuk rasa menuntut penyelesaian sengketa lahan oleh PT Bangun Nusa Indah Lampung. Sehari sebelumnya, Sabtu (1/10), massa menyerbu markas pasukan pengamanan masyarakat (PAM) swakarsa dan membakar 15 tenda, 39 sepeda motor, 1 mobil, dan 1 traktor. Polisi telah menetapkan 17 orang sebagai tersangka dua kasus itu (Kompas, 4/10).

Nurpadi (55), warga Desa Bujuk Agung, saat ditemui di Tulang Bawang, mengatakan, sengketa lahan terjadi sejak 1991. Saat itu lahan warga Desa Bujuk Agung dan Desa Indraloka seluas 3.200 hektar dikelola PT BNIL. Namun, petani tak pernah mendapatkan imbalan bagi hasil. Pada 1995, perusahaan mengambil lahan tanpa ganti rugi sesuai.

Dia mengatakan, selama puluhan tahun, sebagian besar warga bekerja sebagai buruh tani karena kehilangan lahan. Perekonomian warga kian terpuruk karena harga karet anjlok. "Penghasilan kami sebagai buruh tidak pasti, Rp 30.000-Rp 50.000 per hari. Kami tidak bisa menyadap karet saat hujan," katanya.

Uji publik

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, Robi Cahyadi, menuturkan, satuan tugas (satgas) harus melakukan uji publik sebelum mengambil keputusan. Sejumlah pihak yang terlibat konflik, yakni masyarakat, perusahaan, aparat, pemerintah, dan akademisi harus dilibatkan dalam penyelesaian konflik.

"Kebijakan yang akan ditetapkan seharusnya disampaikan terlebih dahulu kepada masyarakat dan perusahaan. Diharapkan, kebijakan itu disetujui kedua belah pihak sebelum ditetapkan sebagai aturan. Ini perlu dilakukan agar tidak terjadi protes di kemudian hari," ujar Robi.

Kepala Kantor Pertanahan Nasional Tulang Bawang Agus Purnomo menuturkan, pihaknya akan membantu mengecek dokumen milik perusahaan dan masyarakar. Itu dilakukan untuk memastikan siapa berhak atas lahan 3.200 hektar yang disengketakan.

Wakil Bupati Tulang Bawang Heri Wardoyo yang juga Ketua Tim Penyelesaian Sengketa Lahan Tulang Bawang meminta warga bersabar hingga ada keputusan satgas. Warga juga diimbau tak mudah terprovokasi.

Saat konfirmasi, General Manager PT BNIL Yulius Sanuruh mengatakan, perusahaan menganggap permasalahan dengan masyarakat sudah selesai tahun 1995. Saat itu perusahaan telah memberikan imbalan ganti rugi atas lahan warga. PT BNIL memiliki bukti dan dokumen lengkap. (vio/ger)

Sumber: Kompas | 6 Oktober 2016

Berikan komentar.