TRP
KPK Ingatkan Syarat Reklamasi
06 Oktober 2016 \\ \\ 217

Warga Minta Transparansi Proses Tanggul Fase A

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan bahwa pengambil kebijakan harus memastikan reklamasi Teluk Jakarta benar-benar memenuhi aspek lingkungan, hukum, dan sosial. Selain itu, kendali atas reklamasi harus berada di pemerintah, bukan pihak swasta.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/10), menuturkan, pada pertemuan dengan sejumlah menteri terkait yang juga dihadiri pimpinan KPK pada 27 April 2016, Presiden Joko Widodo memberikan petunjuk bahwa reklamasi harus memenuhi aspek lingkungan, hukum, dan sosial. Petunjuk itu sudah mengakomodasi kajian KPK.

"Tidak boleh reklamasi tak memenuhi tiga aspek itu," kata Laode dalam "Dialog Publik Kebijakan Reklamasi: Menilik Tujuan, Manfaat, dan Efeknya" yang diselenggarakan KPK.

Menurut Laode, pertemuan itu juga menyepakati adanya kajian menyeluruh yang diminta mencontoh konsep dari Belanda. Reklamasi juga tetap harus dikendalikan pemerintah, bukan swasta. "Jadi, kalau swasta lakukan sesuatu, pemerintah tetap jadi pemimpin. Ini penting. Kalaupun mencontoh pembangunan Rotterdam (Belanda), maka 70 persen (lahan) dikuasai pemerintah. Sekarang bandingkan di Jakarta. Berapa pemerintah, berapa swasta?" kata Laode.

Menanggapi hal itu, tokoh lingkungan yang juga mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Emil Salim, menuturkan, pada 2013, dewan tersebut mempertemukan dua kelompok besar terkait reklamasi Teluk Jakarta, yakni konsultan Belanda dan para ahli Indonesia. Kajian konsultan Belanda itu mengutamakan sektor swasta yang mendorong reklamasi untuk kepentingan pembangunan privat.

"Ahli Indonesia menghendaki sektor publik (diutamakan). Bahwa Teluk Jakarta perlu jadi tempat penimbunan air tawar, lahan menampung (penduduk) ibu kota, perluasan Pelabuhan Tanjung Priok, penyelamatan akses nelayan ke laut, dan Teluk Jakarta jadi sumber air minum dan irigasi Pulau Jawa," tuturnya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dalam dialog itu, mengatakan, dalam menyikapi sejumlah proyek reklamasi yang kontroversial dan meresahkan masyarakat, pemerintah membenahi sistem regulasi, memperbaiki proses dan mekanisme perencanaan dan sistem perizinan; penegakan integrasi daerah dan sosial; dan dialog publik.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menambahkan, reklamasi tak bisa dilakukan parsial hanya oleh Pemprov DKI Jakarta. Susi juga sependapat dengan pandangan Emil Salim bahwa reklamasi harus mendahulukan kepentingan publik, bukan privat.

Minta terbuka

Dalam perkembangan lain, Ketua RT 015 RW 003 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Japilus (40) mengatakan, warga meminta pelaksana proyek pembangunan tanggul laut fase A, yaitu Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane dan PT Wijaya Karya Beton, terbuka tentang rencana pembangunan tanggul ke depan.

Tanggul itu lapisan pertama dari tiga tanggul laut yang akan dibangun dalam proyek Pembangunan Kawasan Pesisir Terpadu Ibu Kota Nasional (NCICD). Pemerintah memutuskan mengintegrasikan NCICD dengan reklamasi 17 pulau di Jakarta.

Selama ini, sosialisasi diberikan terbatas hanya kepada nelayan. Desain gambar proyek juga belum dipahami sepenuhnya oleh warga. Selain itu, ada kekhawatiran warga rumahnya akan tergusur proyek tersebut.

Menurut dia, sejak 2015, warga sudah tak bisa mengurus sertifikat di Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara karena lahan mereka masuk dalam zona jalur hijau. "Padahal, pada 2012-2014, warga di RT 013 masih bisa mengurus sertifikat hak guna bangunan ataupun hak pakai, tapi sekarang sudah tak bisa karena masuk jalur hijau. Ada apa ini? Apa nanti juga ada yang terkena trase jalan?" ujar Japilus.

Samsudin (37), nelayan yang tinggal di sekitar proyek tanggul laut fase A, mengemukakan, proyek itu memang tak menyebabkan kebisingan dan getaran. Hanya saja, malam hari, warga kerap terganggu suara alat berat ekskavator dan truk angkutan material yang bekerja hingga larut malam.

Menurut Corporate Secretary PT Wika Beton Puji Haryadi, Selasa, proyek pembangunan segmen tanggul laut sepanjang 2,2 kilometer itu dimulai sejak Juli 2016. Pembangunan menggunakan metode pengeboran inner bore yang meminimalkan kebisingan, getaran, dan pencemaran lingkungan. (GAL/DEA/UTI)

Sumber: Kompas | 5 Oktober 2016

Berikan komentar.