TRP
Kajian NCICD Jadi Dasar Penyelesaian
06 Oktober 2016 \\ \\ 200

JAKARTA — Kajian lengkap tentang Pembangunan Kawasan Pesisir Terpadu Ibu Kota Nasional (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD) dijadikan dasar penyelesaian masalah reklamasi di Teluk Jakarta. Kajian tersebut juga akan menjadi acuan para pengembang dalam menyinergikan reklamasi di sejumlah pulau di kawasan tersebut. Dokumen hasil kajian itu diharapkan selesai akhir bulan ini.

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kajian NCICD saat ini masih dalam proses penyelesaian. Informasi yang ia terima, kajian tersebut dapat diselesaikan akhir Oktober ini.

Selanjutnya, dokumen itu akan dijadikan dasar penanganan masalah reklamasi di Teluk Jakarta. "Pasti akan dijadikan pijakan. Karena itu adalah kajian kita bersama," kata Luhut di Jakarta, Senin (3/10).

Kajian NCICD yang dimaksud Luhut itu saat ini diselesaikan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen itu juga ditunggu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Setelah dokumen itu selesai, KLHK dapat segera mencabut sanksi administratif yang dijatuhkan kepada pengembang jika mereka telah menyinergikan kajian reklamasi di beberapa pulau di Teluk Jakarta.

Hingga saat ini, KLHK belum mencabut sanksi ke pengembang terkait aktivitas reklamasi. Sanksi yang dimaksud tertuang dalam Surat Keputusan Menteri LHK Nomor 354 dan Nomor 355 Tahun 2016 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan PT Kapuk Naga Indah (KNI). KNI, yang merupakan anak perusahaan Agung Sedayu Group, telah menyelesaikan pembangunan Pulau C dan D sejak 2014.

Sanksi juga dijatuhkan melalui Surat KLHK Nomor 356 Tahun 2016 tentang Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan Pulau C, Pulau D, dan Pulau G serta Pembatalan Rencana Reklamasi Pulau E.

Pengajar hidrologi Universitas Indonesia, Firdaus Ali, menilai dokumen kajian NCICD terlalu lama diselesaikan. Sejak April 2016, Presiden Joko Widodo meminta agar dokumen itu diselesaikan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Namun, hingga kini kajian yang dimaksud belum juga selesai.

Menurut Firdaus, tidak ada alasan lagi untuk tidak segera menyelesaikan dokumen NCICD. "Wacana akademis sudah lama ada. Data dan informasi juga lengkap. Karena itu, tidak ada alasan untuk mengulur lebih lama lagi dokumen itu," katanya.

Sebelumnya, sejumlah ilmuwan dan pakar mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam memutuskan kelanjutan proyek NCICD yang diintegrasikan dengan reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta. Menurut mereka, ada sejumlah kajian lapangan yang belum dilakukan, mulai dari dampak sosial ekonomi hingga kemungkinan penurunan muka tanah di dasar Teluk Jakarta. (NDY)

Sumber: Kompas | 4 Oktober 2016

Berikan komentar.