TRP
Reklamasi - Masyarakat Adat Bali Minta Presiden Perhatikan Aspirasi
06 Oktober 2016 \\ \\ 193

DENPASAR — Masyarakat adat di Bali meminta Presiden Joko Widodo memperhatikan aspirasi terkait rencana reklamasi Teluk Benoa. Permintaan tersebut disampaikan Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama.

Wiryatama, Senin (3/10), di Denpasar, mengatakan, DPRD sudah menerima dan membahas aspirasi dari forum pasubayan (kesepakatan) desa adat atau desa pakraman Bali yang menolak reklamasi Teluk Benoa. Wiryatama mengatakan hal itu seusai bertemu dengan Pasubayan Desa Adat/Pakraman Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa di DPRD Bali.

Terkait hal itu, ujar Wiryatama, DPRD akan menyampaikan dan mengawal aspirasi itu sampai ke Presiden. DPRD Bali segera mengirimkan surat ke Presiden dan melampirkan aspirasi tersebut. "Kewenangan penghentian rencana reklamasi ada di Presiden," ujarnya.

Sebelumnya, pada Kamis (25/8), Pasubayan Desa Adat/Pakraman Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa menyampaikan aspirasi penolakan reklamasi Teluk Benoa ke DPRD Bali. Aspirasi pasubayan desa adat itu, antara lain, meminta DPRD Bali merekomendasikan kepada Presiden agar membatalkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 yang menjadi acuan rencana revitalisasi Teluk Benoa.

DPRD Bali juga diminta merekomendasikan kepada Gubernur Bali untuk membuat surat permohonan kepada Presiden agar membatalkan Perpres No 51/2014 itu dan mengembalikan kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi.

Secara terpisah, Heru Budi Wasesa, Direktur Utama PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI), pemrakarsa revitalisasi Teluk Benoa, mengatakan, pihaknya berpedoman pada peraturan dan mematuhi pemerintah. TWBI juga masih menunggu hasil pembahasan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan. "Kami berniat membangun. Pro atau kontra itu pasti ada. Kami juga meminta segera ada kepastian yang masuk akal, bukan karena tekanan," ujarnya.

Teluk Ambon

Dari Ambon, Maluku, dilaporkan, pemerintah kota diminta tidak lagi menerbitkan izin pembangunan di pesisir Teluk Ambon yang tingkat kerusakannya saat ini kian parah. Izin pembangunan di hutan mangrove Desa Passo, Kecamatan Baguala, yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi, merupakan kesalahan pemerintah kota.

Tidak adanya penegakan hukum oleh aparat terkait terhadap pelanggaran itu juga dipertanyakan. Kasus itu akan diadukan ke pemerintah pusat.

"Kami sekarang berada di Jakarta. Kerusakan Teluk Ambon akan kami adukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Selasa," kata Ketua Lembaga Kalesang Lingkungan Maluku Costansius Kolatfeka, ketika dihubungi dari Ambon, Senin. (cok/frn)

Sumber: Kompas | 4 Oktober 2016

Berikan komentar.