TRP
Belum Ada Rehabilitasi Bekas Tambang Emas di Gunung Botak
03 Oktober 2016 \\ \\ 175

Ratusan Hektar Sagu Mati

AMBON — Pemerintah Provinsi Maluku diminta serius merehabilitasi bekas lokasi tambang emas liar Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku. Warga setempat terancam krisis pangan menyusul ratusan hektar sagu telah mati akibat terpapar limbah yang mengandung merkuri dan sianida.

"Dari dulu kami makan sagu, tetapi sejak petambang mengolah emas di tempat itu, kami tidak berani lagi. Kami takut terkena racun. Sagu adalah makanan pokok kami. Kami lebih suka makan sagu daripada beras karena sagu membuat tubuh kami lebih kuat dan tahan lapar," kata Somen Nurlete (22), warga setempat, ketika dihubungi Kompas dari Ambon. Somen adalah anak Robot Nurlete, tokoh adat yang mendiami kawasan Gunung Botak.

Setelah terpapar sianida dan merkuri, warga takut makan sagu. Mereka membeli sagu di pasar dengan harga variatif. Harga sagu mentah yang nantinya diolah menjadi papeda, misalnya, sekitar Rp 20.000 per kilogram. Sementara harga beras Rp 9.000-Rp 13.000 per kg. Masyarakat adat, terutama orang tua, lebih suka makan sagu.

Selain tidak makan sagu, hewan peliharaan seperti kambing dan sapi tidak lagi digembalakan warga di sekitar lokasi itu. Warga khawatir rumput yang dimakan hewan juga sudah terpapar rancun. Lokasi itu dirusak petambang selama 49 bulan sejak Oktober 2011. Tambang liar Gunung Botak baru berhasil ditutup pada November 2015.

Somen berharap, lokasi ini segera dibersihkan seperti janji Pemerintah Provinsi Maluku setelah tambang ditutup. Hampir satu tahun berlalu, Pemprov Maluku bersama PT Buana Pratama Sejahtera, yang ditunjuk Pemprov, belum menata lokasi itu dengan baik. Hutan sagu masih dibiarkan rusak. Pemerintah masih fokus mengambil material di hulu Kali Anahoni yang kaya akan emas.

Pemerhati lingkungan dari Universitas Pattimura, Ambon, Abraham Tulalessy menilai, Pemprov Maluku turut membiarkan kerusakan lingkungan berlanjut yang pada akhirnya mengancam keselamatan manusia. Ada kesan prioritas Pemprov Maluku hanya pada material tambang, bukan pada perbaikan lingkungan. Seharusnya, kawasan hutan sagu itu yang pertama kali ditata, bukan hulu Kali Anahoni yang mengandung emas.

Penataan hutan sagu dimulai dengan membongkar sedimen yang ketebalannya diperkirakan sekitar 7 meter. Selanjutnya dilakukan penelitian terhadap kondisi tanah. Jika sudah bebas dari bahan berbahaya, bisa dilakukan penanaman kembali pohon sagu. Satu pohon butuh waktu belasan tahun sebelum siap panen. "Krisis pangan sudah mengancam. Daerah akan kehilangan identitas kalau tidak ada penanam sagu," katanya.

Inisiatif TNI

Prajurit Kodim 1506 Namlea mulai menggerakkan masyarakat sekitar dan beberapa pihak terkait untuk menanam sekitar 12.500 jenis pohon di areal seluas 20 hektar di Gunung Botak. Jenis pohon yang ditanam, yakni 5.000 trembesi, 5.000 pohon jati putih, dan 2.500 pohon gmelina.

Padahal, luas keseluruhan lokasi bekas tambang liar itu sekitar 500 hektar. Gunung Botak dan sekitarnya sangat kritis karena selama ini menjadi tempat penggalian material tambang, pengolahan material menjadi emas, dan tempat tinggal petambang yang berjumlah melebihi 20.000 orang.

"Kami sudah coba memulai dengan menggerakkan masyarakat menanam pohon secara bertahap. Anakan pohon kami datangkan sendiri. Namun, kini kami terkendala pemeliharaan karena terbatasnya jumlah personel," kata Kepala Staf Komando Distrik Militer 1506 Namlea Mayor (Inf) Bayu Panji. Kini, hanya satu bintara pembina desa (babinsa) yang bertugas di Gunung Botak untuk memelihara pohon.

Bayu berharap ada gerakan bersama dari sejumlah pihak untuk merehabilitasi lokasi tersebut. Rehabilitasi kawasan itu sejatinya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. "TNI sebenarnya berada pada posisi mendukung program pemerintah," katanya. (FRN)

Sumber: Kompas | 1 Oktober 2016

Berikan komentar.