TRP
Simalakama Pembangunan
03 Oktober 2016 \\ \\ 204

Jakarta yang dibangun Jan Pieterszoon Coen di dekat muara Sungai Ciliwung itu memang sempat dijuluki "Venesia dari Timur" ketika baru dibangun pada tahun 1619. Namun, hanya tiga tahun sejak dibangun, kota ini telah kebanjiran. Tak hanya banjir, empat ratus tahun kemudian kota ini terancam ambles.

Daya dukung lingkungan kota ini terbatas. Tanahnya lembek dan terus turun. Endapan lumpur memampetkan terusan dan menjadi sarang nyamuk sehingga malaria pun menyebar.

Karena alasan ini, akhir abad ke-19, Belanda mulai memindahkan permukiman makin ke selatan. Namun, pemindahan itu membawa masalah baru karena mulai mendesak daerah resapan. Setelah terhenti akibat kedatangan Jepang, tren pembangunan ke arah selatan itu kembali diteruskan Belanda tahun 1945-1949. Mereka mendesain kota satelit Kebayoran Baru untuk menampung 500.000 jiwa.

Di tahun 1949, kekuasaan Belanda berakhir. Jakarta yang semula menjadi pusat kekuasaan kolonial, lalu dijadikan ibu kota Republik Indonesia. Jakarta tumbuh pesat di era Orde Baru, dengan mengedepankan prinsip sentralisasi.

Jika penduduk Jakarta di tahun 1950 kurang dari 1 juta jiwa, di tahun 1970 berkisar 3,5 juta jiwa, dan di tahun 1990 sekitar 7 juta jiwa. Tahun 2000, jumlah warga Jakarta menjadi 8,2 juta, dan naik menjadi 9,6 juta pada tahun 2010.

Pertumbuhan penduduk yang pesat berdampak pada kian anjloknya daya dukung lingkungan Jakarta yang sejak semula minim. Banjir, yang jadi langganan sejak awal pendirian kota ini 400 tahun lalu, menjadi-jadi. Salah satu banjir terbesar dalam sejarah modern kota ini terjadi pada tahun 2007. Kombinasi hujan lebat dan pasang tinggi menyebabkan banjir meluas.

Penurunan muka tanah Jakarta memperparah skala banjir. Sejak itu, Jakarta bersiap membangun tanggul laut raksasa atas saran para konsultan Belanda. "Sejak tahun 1990-an, konsultan Belanda telah melakukan studi untuk membantu mengatasi kebutuhan air bersih, banjir, dan mengatasi gelombang pasang laut ke daratan," kata Hesti D Nawangsidi, pengajar dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Institut Teknologi Bandung, dalam diskusi di Kompas, Jumat (16/9).

Seperti tertera dalam laman proyek ini,ncicd.com, banjir yang melanda Jakarta pada 2007 memberi inspirasi bagi proyek raksasa ini. Antara tahun 2009 dan 2012, cetak biru proyek Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS) mulai dibuat. Pendekatan utama proyek ini ialah membangun 3 baris lini pertahanan laut dalam 20-30 tahun ke depan. Pada 2013, Proyek JCDS lalu diikuti Program Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) atau yang dikenal sebagai NCICD.

Dalam cetak birunya, pembangunan tanggul di pesisir dan penataan sanitasi adalah bagian dari fase A atau pertama proyek ini. Adapun reklamasi 17 pulau merupakan fase B dan tanggul laut adalah fase C.

Firdaus Ali, pengajar Teknik Lingkungan di Departemen Teknik Sipil, Universitas Indonesia, mengatakan, reklamasi dan tanggul laut raksasa jadi jawaban atas masalah Jakarta. "Daya dukung ruang Jakarta amat rendah, sementara kita tak bisa ekspansi ke Bekasi atau Tangerang. Singapura akan senang kalau proyek ini gagal," ucapnya.

Solusi bermasalah

Meski demikian, NCICD dianggap sejumlah ahli lain sebagai solusi bermasalah. "Jakarta seharusnya dikurangi beban lingkungannya. Pembangunan NCICD justru akan mengundang urbanisasi ke Jakarta," kata Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar dan Dekan Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS).

Kondisi Jakarta yang buruk saat ini disebabkan obsesi pertumbuhan tinggi selama 40 tahun terakhir yang memicu hancurnya daya dukung lingkungan, selain kesenjangan spasial kian lebar. "Indeks gini nasional 0,40, ada di ambang batas berbahaya bagi kesatuan bangsa," ujarnya.

Pembangunan besar-besaran di utara Jakarta akan menambah besar ketimpangan. "Memosisikan pulau-pulau buatan sebagai pesaing Singapura adalah menyesatkan," sebut Daniel.

Daripada membangun pusat pertumbuhan baru di utara Jakarta, Daniel menyarankan pemerintah mengembangkan kawasan pesisir lain Indonesia, sebagaimana visi Presiden untuk membangun dari pinggiran.

Alan Koropitan, Koordinator Bidang Kajian Strategis, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB), mengatakan, Teluk Jakarta butuh restorasi ekologi, bukan reklamasi. "Bagian dari restorasi ialah pengolahan limbah, sanitasi air, dan prioritas dinding untuk wilayah yang mengalami penurunan tanah ekstrem. Ini sebenarnya masuk dalam NCICD fase A. Jadi, pemerintah sebaiknya melakukan NCICD untuk fase A saja, tak usah fase B dan C," katanya, Minggu (18/9).

Jakarta tak perlu mengkhawatirkan ancaman kenaikan muka laut akibat perubahan iklim ataupun badai laut, seperti terjadi di Belanda, karena posisi kita di kawasan tropis. Masalah Jakarta ialah penurunan muka daratan, dan itu tak bisa diatasi lewat konsep NCICD.

Pembangunan pulau reklamasi dan tanggul laut ini akan menyebabkan pelambatan arus dari 13 sungai yang bermuara di Teluk Jakarta. Pada akhirnya akan meningkatkan konsentrasi sedimen, logam berat, dan limbah organik di Teluk Jakarta. "Ada kajian dari Danish Hydraulic Institute (DHI), pembangunan pulau reklamasi di Teluk Jakarta akan menambah laju sedimentasi jadi 50 sentimeter (cm) sampai 60 cm per tahun, dari sebelumnya 0,85 cm per tahun," kata Alan.

Sejumlah kajian dilakukan Widjo Kongko dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Widodo Pranowo dari Balitbang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), ataupun Muslim Muin dari Institut Teknologi Bandung. Kajian tersebut menemukan, pembangunan pulau reklamasi dan tanggul laut raksasa justru akan membawa masalah lingkungan. (AIK)

Sumber: Kompas | 1 Oktober 2016

Berikan komentar.