TRP
Bersama Warga, Bangkok Tata Kampung (2)
03 Oktober 2016 \\ \\ 156

Secara fisik, penataan kampung di Bangkok menyerupai Kampung Deret yang pernah dikerjakan di Jakarta hingga dua tahun lalu. Namun, proses hingga hasil akhir dari penataan itu amat berbeda.

Kampung Deret merupakan penataan kampung dengan dana bantuan Pemprov DKI ke warga dengan tujuan utama memperlebar gang-gang di kampung. Namun, tak sedikit Kampung Deret ada di lahan sengketa ataupun lahan milik pemerintah. Program penataan itu sebatas mempercantik permukiman kampung di tengah Jakarta.

Sementara penataan permukiman di bantaran sungai di Jakarta sekarang juga berorientasi proyek, terutama untuk pengendalian banjir. Warga di bantaran sungai masih dianggap masalah sosial dalam mengatasi banjir akibat luapan sungai.

Sudah ribuan warga di bantaran sungai dan waduk direlokasi ke rusunawa. Kebijakan itu menimbulkan masalah baru, yakni warga terbebani sewa unit rusun yang harus dibayar setiap bulan. Tak sedikit yang akhirnya menunggak sewa unit. Mereka juga tak diberi kesempatan memiliki tempat tinggal sebagai aset mereka.

Pemimpin Community Organization Development Institute (CODI) Thailand Somsook Boonyabancha mengatakan, penataan kampung di Jakarta memang lebih kompleks dari Bangkok karena padatnya hunian.

Namun, Jakarta kota yang berdaya secara ekonomi, tak seperti kota lainnya di Asia yang masih menghadapi masalah keuangan dan terbelit peperangan, seperti Kamboja, Myanmar, dan Afganistan.

”Indonesia punya uang. Tinggal melaksanakan penataan yang lebih mengedepankan manusia dan memberdayakan warga. Dimulai dari pemetaan, membuat perencanaan, dan manajemen waktu yang baik sehingga penataan itu selesai sebelum proyek fisik untuk perbaikan sungai dimulai,” ujarnya.

Sanguan Ploykhao (58), salah satu warga di tepi Kanal Bang Bua, Bangkok, bersama 263 keluarga di kampungnya, membuktikan bahwa mereka mampu mengembalikan pinjaman lunak pemerintah untuk pembangunan rumah dalam 7 tahun, lebih cepat dari batas waktu mencicil selama 13 tahun. Agar tepat waktu, warga sepakat menerapkan denda 5 persen untuk mereka yang telat mengangsur.

Sesuai aturan pemerintah, denda keterlambatan 2 persen dari cicilan. Sementara 3 persen lagi, kata Sanguan, masuk ke kas kampung.

Untuk tanah tempat didirikannya hunian itu, menurut Kepala Seksi Hubungan Internasional CODI Pissinee Chanpreechaya, tetap milik Pemerintah Thailand. Warga membayar sewa tanah 50 Baht atau tak lebih dari Rp 20.000 tiap bulan kepada pemerintah.

Meski berdiri di atas tanah negara, warga dapat menjual rumah mereka. Pensiunan staf universitas, Sanit Supaka (58), mengatakan, dirinya bisa menjual rumahnya sesuai nilai jual bangunan. Bangunan itu hanya bisa dijual kepada pemerintah.

Berkat penataan kampung itu, Sanit mengaku warga membentuk organisasi penataan kampung yang kini berfungsi menjaga keamanan sosial warga. Beberapa warga juga mengurus bank sampah dan menjaga kebersihan kanal. Kohesi sosial pun terbangun.

”Sejak ada penataan kampung, tumbuh kesadaran warga untuk berhimpun menjaga kampung ini, termasuk kebersihan kanal,” kata Sanit.

Alexander Irawan dari Ford Foundation mengemukakan, penataan kampung tak lepas dari peran institusi pemerintah CODI sebagai perantara warga dengan pemerintah sekaligus mendampingi warga hingga warga mandiri menata kampung. ”Institusi seperti ini yang perlu dimiliki Jakarta dalam penataan kota sehingga pembangunan Jakarta lebih manusiawi. Tak hanya menggilas warga miskin, tetapi juga memberikan jalan kepada mereka agar menjadi lebih berdaya,” paparnya. (Madina Nusrat, dari Bangkok, Thailand)

Sumber: Kompas | 1 Oktober 2016

Berikan komentar.