TRP
Peraturan Pertanahan di DI Yogyakarta Tumpang Tindih
28 September 2016 \\ \\ 212

Warga Miskin Dapat Gratis

YOGYAKARTA — Warga miskin yang rumahnya terkena dampak pembangunan bandara internasional Kulon Progo akan menerima program relokasi gratis dari pemerintah kabupaten setempat. Sejauh ini terdata 118 keluarga yang akan mendapatkan program tersebut.

"Warga yang dipandang tidak mampu akan kami fasilitasi untuk direlokasi secara gratis. Mereka tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli tanah dan membangun rumah," kata Penjabat Bupati Kulon Progo Budi Antono, Selasa (27/9), di Yogyakarta.

Pemerintah ingin membangun bandara baru di DIY untuk menggantikan Bandara Internasional Adisutjipto yang dinilai tak lagi memadai. Bandara yang akan dikelola PT Angkasa Pura I itu bakal dibangun di lahan seluas 587,26 hektar di lima desa di Kecamatan Temon, Kulon Progo. Sejak 14 September lalu, PT Angkasa Pura I mulai membayar ganti rugi.

Menurut Budi, sebagian warga yang terdampak pembangunan bandara membutuhkan relokasi karena rumah mereka terkena dampak proyek. Berdasarkan data sementara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo, ada 518 keluarga yang direlokasi. Sebanyak 118 keluarga di antaranya tergolong tak mampu.

Budi menjelaskan, setiap keluarga tidak mampu direncanakan mendapat satu unit rumah tipe 36 dengan luas tanah 100 meter persegi secara gratis. Tanah untuk mereka disediakan secara gratis oleh Kadipaten Pakualaman, institusi kerajaan tradisional di DIY yang memiliki tanah di Kulon Progo. Pembangunan rumah untuk keluarga miskin itu dibiayai pemerintah.

Di sisi lain, relokasi warga yang mampu secara ekonomi dilakukan secara mandiri. Artinya, warga harus membeli tanah sekaligus membiayai pembangunan rumah mereka secara mandiri, sementara Pemkab Kulon Progo hanya mencarikan lahan untuk relokasi.

"Menurut rencana, lahan untuk relokasi mandiri itu tersebar di enam desa di Kecamatan Temon, yakni Glagah, Palihan, Jangkaran, Sindutan, Kebonrejo, dan Janten. Nantinya kami akan menyiapkan master plan (rencana induk) relokasi ini," kata Budi. Kecuali Janten, desa-desa itu merupakan wilayah yang terkena dampak pembangunan bandara Kulon Progo.

Budi menambahkan, untuk relokasi mandiri, setiap KK bisa membeli lahan maksimal 200 meter persegi. Mereka juga bisa memilih beberapa tipe rumah, misalnya tipe 36, 45, 60, atau tipe 100. Berdasarkan survei, harga lahan untuk relokasi mandiri itu berkisar Rp 524.000-Rp 1.169.000 per meter persegi. "Warga bisa membeli lahan sesuai kemampuannya," ujarnya.

Penghageng Kawedanan Keprajan Kadipaten Pakualaman, Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Suryo Adinegoro mengatakan, untuk membantu program relokasi bagi warga miskin yang terdampak bandara Kulon Progo, Pakualaman menyediakan lahan 15 hektar. Lahan itu berada di dua desa di Kecamatan Temon, yakni Kulur dan Kaligintung.

Meski begitu, Suryo mengatakan belum mengetahui bagaimana model pengelolaan lahan relokasi itu ke depan karena belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan Pemkab Kulon Progo. Namun, terbuka kemungkinan lahan itu nantinya ditempati warga dengan sistem pinjam pakai. Sistem ini juga diberlakukan di lahan milik Kadipaten Pakualaman di lokasi lain yang ditempati masyarakat.

Kaji soal pertanahan

Parampara Praja, lembaga penasihat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, memutuskan melakukan kajian terkait masalah pertanahan di DIY. Kajian itu dilakukan karena ada sejumlah peraturan mengenai pertanahan di DIY yang dinilai tumpang tindih.

"Kami mulai menginventarisasi beberapa masalah terkait keistimewaan DIY, termasuk masalah pertanahan di DIY," kata Ketua Parampara Praja Mohammad Mahfud MD saat ditemui di Kantor Gubernur DIY, Selasa (27/9).

Parampara Praja adalah lembaga nonstruktural yang bertugas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Gubernur DIY terkait penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY. Parampara Praja merupakan lembaga baru yang terbentuk setelah disahkannya Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemda DIY.

Mahfud yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan, saat ini ada sejumlah regulasi terkait pertanahan di DIY yang dinilai tumpang tindih, antara lain UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. (HRS)

Sumber: Kompas | 28 September 2016

Berikan komentar.