TRP
Swasta Diajak Percepat Sertifikasi Tanah
27 September 2016 \\ \\ 242

SURABAYA — Pemerintah menggandeng pengusaha untuk mempercepat proses sertifikasi tanah di Kota Surabaya, Jawa Timur. Kerja sama pemerintah dan swasta ini dinilai sebagai solusi mengatasi keterbatasan dana pemerintah untuk sertifikasi tanah.

Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I Bambang Priyono, Senin (26/9), di Surabaya mengatakan, dalam kerja sama ini pihaknya bertugas menginventarisasi tanah milik warga yang akan disertifikasi. Warga yang tanahnya akan disertifikasi diprioritaskan warga kurang mampu yang memegang Kartu Indonesia Sejahtera (KIS).

Sementara para pengusaha bertugas membayar biaya sertifikasi itu. Dana dari pengusaha itu dialokasikan dalam bentuk dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dana itu dikumpulkan dan dikelola pihak independen yang ditunjuk para pengusaha. Kantor Pertanahan Surabaya I menyepakati mekanisme ini guna mewujudkan transparansi anggaran dan mencegah adanya penyimpangan.

Menurut Bambang, di Surabaya terdapat 293.247 bidang tanah. Sebanyak 212.950 bidang tanah di antaranya sudah bersertifikat dan masih ada 80.297 bidang tanah belum bersertifikat. "Sudah ada sembilan perusahaan yang siap membantu proses sertifikasi 6.500 bidang tanah. Saya harapkan ada lebih banyak lagi perusahaan yang mau membantu," katanya.

Kemarin, perwakilan warga pemilik 6.500 bidang tanah itu menerima bantuan pengurusan sertifikat tanah secara simbolis di Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Surabaya. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil serta Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini hadir dalam acara itu.

Menurut Sofyan, model kerja sama pemerintah dan swasta seperti di Surabaya ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Saat ini Surabaya, DKI Jakarta, dan Batam menjadi daerah percontohan program Sertifikat Indonesia, yaitu program mempercepat proses sertifikasi tanah.

"Ini sebuah kreativitas dan pemerintah daerah perlu terus mengajak masyarakat, terutama pengusaha, berpartisipasi karena masih banyak tanah di Indonesia yang belum bersertifikat," kata Sofyan.

Alasannya, sertifikat tanah sangat penting bagi pemilik tanah, terutama mereka yang kurang mampu. Tanpa sertifikat, pemilik tanah tak memiliki kepastian hukum dan sulit mendapatkan fasilitas keuangan dari bank.

Menurut Sofyan, dari sekitar 100 juta bidang tanah di Indonesia, baru sekitar 45 juta bidang tanah sudah disertifikasi. Masih sedikitnya tanah yang sudah disertifikasi antara lain karena tidak semua warga yang memiliki tanah mampu membayar biaya sertifikasi. Untuk itu, pemerintah pusat membuat program percepatan sertifikasi tanah dan menargetkan semua bidang tanah dapat tersertifikasi pada tahun 2025.

Kendala selama ini, anggaran pemerintah terbatas. Pemerintah pusat sudah menganggarkan biaya untuk sertifikasi tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona). Namun, dananya hanya mampu untuk sertifikasi satu juta bidang tanah per tahun. Jika mengandalkan Prona, target sertifikasi tanah secara menyeluruh pada 2025 tak akan tercapai.

Risma menambahkan, Pemerintah Kota Surabaya bisa saja mempercepat program sertifikasi tanah dengan menggunakan APBD. Namun, proses pengalokasian dana APBD itu sangat lama dan belum tentu berhasil. (DEN)

Sumber: Kompas | 27 September 2016

Artikel Terkait.
Berikan komentar.