TRP
Pemetaan Desa Masih Terkendala
27 September 2016 \\ \\ 225

JAKARTA — Pembuatan peta dan batas wilayah pedesaan terkendala banyak masalah. Peta rupa bumi skala 1:5.000 yang menjadi dasar pembuatan peta tematik desa baru terselesaikan 1 persen.

Adapun untuk batas wilayah desa atau kelurahan tidak sampai 2 persen yang terpetakan. "Masih 1.612 dari total 74.954 desa," kata Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial (BIG) Suprajaka, Jumat (23/9), di Jakarta  .

Sebelumnya, dalam diskusi "Pemetaan Desa Titik Tolak Mengejar Ketertinggalan Pembangunan di Daerah" yang diselenggarakan BIG dan Masyarakat Penulis Iptek disebutkan, percepatan penyediaan peta dasar skala besar 1: 5.000 awalnya akan menggunakan citra penginderaan jauh resolusi tinggi yang akan dipasok Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).

Namun, seperti dikatakan Kepala Lapan Thomas Djamaluddin, program penyediaan citra satelit itu berhenti karena pemotongan anggaran. Lapan harus mengubah prioritas program.

Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Gunalan mengatakan, ketersediaan peta skala besar tahun ini menjadi keharusan untuk perencanaan pembangunan di desa. "Dengan informasi geospasial itu, pembangunan desa terarah serta terjadi sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta melibatkan masyarakat," lanjutnya.

Dana desa

Anggaran pembuatan peta dapat disisihkan dari dana desa yang relatif besar. Tahun 2015 Kemendes memperoleh dana desa Rp 20,7 triliun. Tahun ini lebih dari Rp 46,9 triliun. Sesuai perencanaan, sebagian besar atau 60 persen dana ditetapkan untuk pembangunan infrastruktur. Sisanya dapat dialokasikan untuk pendukung, termasuk survei dan pemetaan geospasial.

Saat ini, menurut Kepala Pusat Penelitian Promosi dan Kerja Sama Kemendes Wiwin Ambarwulan, dana pembuatan peta desa yang diperlukan relatif kecil. Survei dan pemetaan batas wilayah desa memerlukan biaya sekitar Rp 10 juta. Nantinya akan ada peta tematik.

Menurut Wiwin, desa dapat melakukan pemetaan tematik secara mandiri sesuai peta standar yang dikeluarkan BIG. Namun, diakuinya, hal itu tidak mudah karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia di desa.

Untuk menggalang partisipasi masyarakat dalam pemetaan di desa, BIG mengeluarkan pedoman penyusunan peta desa dan mengenalkan metode kartometrik. Proyek percontohan pemetaan partisipatif telah dilakukan di Jawa Tengah, antara lain di Temanggung.

Penyediaan peta skala desa itu diharapkan dapat membantu penyusunan rencana mengentaskan 5.000 desa tertinggal hingga tahun 2019. Berdasarkan data Kemendes, saat ini ada 74.954 desa di Indonesia.

Dari jumlah itu, tercatat ada sekitar 14.000 desa sangat tertinggal dan 33.000 desa tertinggal dengan indikator ketiadaan infrastruktur utama, seperti listrik, jalan, dan sarana pelayanan publik (puskesmas dan sekolah). Target mengatasi 5.000 desa tertinggal hingga 2019 itu baru mencakup 10,6 persen total desa tertinggal dan sangat tertinggal di Indonesia. (YUN)

Sumber: Kompas | 24 September 2016

Berikan komentar.