TRP
Pembangunan yang Justru Meningkatkan Risiko
27 September 2016 \\ \\ 208

Sehari sebelum banjir bandang melanda Garut dan longsor di Sumedang, Jawa Barat, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengirim peringatan cuaca ekstrem untuk wilayah Jawa, Sumatera, dan Nusa Tenggara. Lokasi yang dilanda banjir bandang dan longsor itu juga sudah dipetakan berisiko banjir dan longsor skala sedang hingga tinggi.

Namun, peta risiko dan peringatan dini itu tak mampu menghindarkan jatuhnya korban. Tak ada upaya mitigasi sehingga banjir bandang menewaskan 27 jiwa dan 22 orang hilang, Senin (20/9) malam.

Bencana di dua kabupaten dengan indeks risiko bencana tertinggi di Jawa Barat itu mengingatkan kejadian serupa di Purworejo dan Banjarnegara, Jawa Tengah, yang menewaskan 47 orang dan 15 orang hilang, pertengahan Juni 2016. Saat itu, BMKG juga sudah mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem. Dua kawasan itu juga sudah dipetakan sebagai zona rentan banjir dan longsor.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nurgoho mengatakan, BMKG memang sudah memberikan peringatan dini cuaca. Namun, masih umum. "Tak ada kepastian peringatan dini itu benar-benar akan menyebabkan banjir bandang dan longsor di lokasi tertentu," ujarnya.

Perekayasa teknologi mitigasi bencana pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Udrekh mengatakan, informasi cuaca dan BMKG belum terintegrasi dengan sistem peringatan dini. "PVMBG sudah mencoba menggabungkan informasi cuaca dengan daerah rentan longsor, tetapi skala peta mereka terlalu besar sehingga sulit diterapkan. Perlu peta mikrozonasi yang bisa merinci titik longsor lebih tepat," ujarnya.

Apa pun alasannya, dua tragedi kemanusiaan yang hanya berselang tiga bulan itu menambah panjang kegagalan aparat menanggulangi bencana hidrometeorologi. Padahal, longsor dan banjir sebenarnya relatif lebih mudah dideteksi daripada gempa bumi. Bahkan, zona kerentanan longsor dan banjir pun sudah dipetakan sekalipun belum dalam skala rinci.

Banjir dan longsor lebih didominasi faktor manusia. Dalam kasus banjir bandang di Garut, perilaku manusia jelas berkontribusi besar. "DAS (daerah aliran sungai) dikategorikan kritis jika koefisien rasio sungainya lebih besar dari 80. Padahal, DAS Cimanuk koefisien rasio sungai 713. Akibatnya, begitu hujan lebat, menyebabkan limpasan permukaan atau debit sungai yang menyebabkan banjir dengan cepat. Namun, begitu hujan mereda, air cepat surut," kata Sutopo.

Berdasarkan data Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung, kondisi lahan kritis di DAS Cimanuk dari hulu hingga hilir mencapai 40.875 hektar atau sekitar 28 persen dari daerah tangkapan airnya.

Dari 11 lokasi, tiga lokasi rusak terparah hingga di atas 35 persen. Ketiga daerah itu di daerah Cimanuk Hulu, lahan kritisnya 8.057 ha atau 50 persen dari daerah tangkapan air. Kedua di sepanjang DAS Cikamiri-Ciroyom 3.572 ha (35 persen) di Kabupaten Garut. Ketiga di sepanjang DAS Cialing-Cicacaban 6.618 ha (46 persen) di Sumedang.

"Kerusakan DAS Cimanuk diketahui sejak 1990-an, tetapi tidak ada upaya serius mengatasinya. Justru, pembangunan semakin memperparah kerusakan. Harus diakui, pembangunan justru meningkatkan kerentanan bencana," ujar Sutopo.

Pengelolaan DAS

Tidak hanya di Sungai Cimanuk, kerusakan sebenarnya ada di 108 DAS di 33 provinsi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. "Total 24,3 juta hektar hutan di dalam ataupun di luar kawasan yang kritis," kata Hilman Nugroho, Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Dari 108 DAS itu, 16 DAS dalam prioritas rehabilitasi, termasuk di dalamnya DAS Cimanuk, selain DAS Bengawan Solo, Serayu, Cisadane, Citarum, Ciliwung, Brantas, Kapuas, Siak, Musi, Asahan Toba, Jenebarang, Saddang, Moyo, Way Sekampung, dan Limboto. "Sejak tahun 2012, kami sudah memetakan potensi banjir dan longsor di 16 daerah itu dan sudah disampaikan kepada kepala daerah," kata Hilman.

Demi mempercepat rehabilitasi DAS, Menteri LHK Siti Nurbaya mengirim Surat Edaran Langkah Penanganan Bencana Lingkungan ke gubernur dan wali kota/bupati serta pimpinan BUMN/BUMS/BUMD pada 7 September 2015. Pada 20 Januari 2016, Nurbaya kembali menerbitkan edaran. Isinya imbauan agar ada alokasi anggaran minimal 1 persen total APBD untuk penanaman dan pemeliharaan tanaman. Pimpinan perusahaan juga diminta terlibat.

Faktanya, pembangunan justru menambah potensi risiko bencana. Tanpa perubahan arah pembangunan lebih ramah lingkungan dan memperhitungkan pengurangan risiko bencana, banjir dan longsor akan terus menjadi bom waktu. Tidak hanya di Garut. (AIK/ICH)

Sumber: Kompas | 24 September 2016

Berikan komentar.