TRP
Menteri LHK: Daerah Harus Bisa Petakan Wilayah Rawan Bencana
22 September 2016 \\ \\ 180

Jakarta - 19 warga tewas akibat banjir dan tanah longsor di wilayah Garut dan Sumedang, Jawa Barat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) akan meneliti kondisi tanah di wilayah tersebut yang menyebabkan longsor dan meminta derah melakukan inventarisasi lokasi rawan bencana.

"Kan sebetulnya ada kawasan potensi atau rawan longsor karena jenis-jenis tanah tertentu memang dia jatuh, dalam proses geomorfologinya itu nanti akan kelihatan. Atau apakah dia menjadi longsor atau jatuh karena vegetasinya tipis," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya di Kantor Kepresidenan, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2016).

"Itu kelihatan karena jatuh materialnya ke bawah, itu mulai dari sub soil sampai ke parent material-nya itu kelihatan. Itu saya lagi minta diteliti," sambungnya.

Siti segera meminta timnya untuk terjun ke lapangan untuk memberikan bantuan. Namun Siti mengakui pihaknya belum melakukan kajian rawan longsor. Tugas LHK akan fokus pada sisi lingkungan sekitar.

Masalah yang dihadapi saat ini adalah lokasi rawan bencana yang berdekatan dengan permukiman warga. Sebagai contoh, terdapat daerah yang memiliki beban pohon yang sangat banyak namun tetap terjadi longsor. Hal ini dikarenakan kondisi tanah di daerah tersebut.

"Nah makanya saya suruh turun," ucapnya.

Menurutnya, pemerintah daerah (pemda) adalah institusi yang terdekat dalam proses penanganan bencana. Oleh karenanya, pemda harus lebih reaktif untuk mengambil tindakan penanganan.

"Dan yang pasti kan harus menginventarisir daerah bencananya dan korban dan lain-lain. Jadi kondisi darurat harus diketahui, ditangani, baru setelah itu dilakukan rehabilitasinya," terangnya. (fiq/Hbb)

Sumber: detik.com | 21 September 2016

Berikan komentar.