TRP
Pengembang Pantau Raperda
20 September 2016 \\ \\ 166

DPRD DKI Jakarta Berhenti Membahas Setelah Sanusi Ditangkap KPK

JAKARTA — Pihak pengembang yang berkepentingan dengan dua rancangan peraturan daerah terkait reklamasi di pantai utara Jakarta terus memantau perkembangan pembahasan regulasi itu di DPRD DKI Jakarta.

Anggota staf bagian perizinan Agung Sedayu Group, Saiful Zuhri alias Pupung, secara khusus menghubungi M Sanusi, yang ketika itu Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, guna memastikan pembahasan raperda bisa dipercepat. "Yang saya hubungi adalah Sanusi. Taufik (Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta) tidak pernah. Setiap ada perkembangan, saya laporkan kepada pimpinan. Selain pada Pak Aguan (Sugianto Kusuma), saya juga melapor kepada Pak Richard (Richard Halim Kusuma). Kami terus memonitor untuk memastikan raperda reklamasi cepat selesai," kata Pupung, saat bersaksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap reklamasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (19/9).

Sidang kemarin dengan terdakwa Sanusi juga mendatangkan empat saksi lain, yakni Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Kepala Bagian Perundang-undangan DKI Jakarta Heru Wiyanto, Kepala Subbagian Raperda DPRD DKI Jakarta Dameria Hutagalung, dan Sekretaris DPRD DKI Jakarta M Yuliadi.

Seorang saksi lainnya, yaitu Direktur Utama PT Kapuk Naga Indah (KNI) yang berada di bawah kelompok usaha Agung Sedayu Group (ASG), Budi Nurwono, tidak hadir karena masih dirawat di RS di Singapura.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sumpeno ini, Pupung mengatakan, beberapa kali mengontak Sanusi untuk mengetahui, apakah raperda mengenai tata ruang di kawasan pantura Jakarta telah selesai dibahas atau belum. Namun, Sanusi mengabarkan pembahasan mengenai regulasi itu belum mencapai kuorum.

"Alasannya masih ada beberapa pasal yang belum diputuskan anggota dewan sehingga tidak ada kesepakatan," katanya.

Percepatan raperda diperlukan supaya pengembang bisa segera mendapatkan izin mendirikan bangunan dan memasarkan propertinya.

Ketika jaksa Ronald Worotikan menggali lebih dalam mengenai kemungkinan ada permintaan khusus dari pengembang kepada legislatif, Pupung membantahnya. "Permintaan lain tidak ada. Ada beberapa anggota dewan yang belum mau ikut membahas (raperda) di paripurna. Absensi anggota dewan belum terpenuhi untuk menggelar paripurna," ujar Pupung.

Heru Budi Hartono mengaku pernah bertemu Budi Nurwono. Dalam kesempatan itu, Budi menanyakan kapan regulasi tentang reklamasi selesai dibahas. "Saya katakan kepada Pak Budi bahwa itu bukan kewenangan saya, melainkan kewenangan gubernur dan dewan," kata Heru.

Heru juga mendapatkan komentar dari Sanusi dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik yang menilai kontribusi tambahan 15 persen dari nilai jual obyek pajak (NJOP) yang ditanggung pengembang harus memiliki dasar hukum. "Pak Taufik minta saya menyampaikan kepada gubernur," katanya.

Dihentikan

Yuliadi menuturkan, pembahasan raperda zonasi reklamasi sebenarnya hampir selesai karena ada kesepakatan antara anggota dewan untuk menggelar rapat paripurna. Raperda zonasi adalah satu dari dua raperda mengenai reklamasi yang ditunggu pengembang. Raperda lainnya adalah tentang tata ruang lahan reklamasi, belum bisa diputuskan karena rapat paripurna tak pernah kuorum.

"Soal zonasi reklamasi, antara pemerintah daerah dan DPRD sebenarnya sudah ada titik temu dan akan digelar paripurna. Namun, tangkap tangan (Sanusi) oleh KPK yang diduga terkait dengan pembahasan raperda tata ruang reklamasi membuat pembahasannya juga dihentikan sementara," kata Yuliadi.

Mengenai upaya perubahan pasal tentang kontribusi tambahan, Heru Wiyanto mengaku pernah menerima memo dari Sanusi. Revisi yang diusulkan Sanusi ialah mengubah hitungan kontribusi tambahan pengembang, yakni tidak lagi 15 persen dari NJOP, tetapi 15 persen dari kewajiban kontribusi pengembang 5 persen NJOP. (rek)

Sumber: Kompas | 20 September 2016

Berikan komentar.