TRP
Bogor Janji Segera Berbenah
20 September 2016 \\ \\ 297

Survei Waze Jadi Pemicu Percepatan Penataan Lalu Lintas

BOGOR — Pada 13 September 2016, aplikasi lalu lintas Waze merilis survei kota ramah bagi pengemudi. Bogor berada di urutan ke-185 dari 186 kota yang disurvei. Berdasarkan posisi itu, Bogor ditetapkan sebagai kota dengan pengalaman berkendara terburuk, setelah Cebu, Filipina.

Survei itu dihitung berdasarkan pengalaman 20.000 pengguna aktif per bulan dari aplikasi Waze di 38 negara dan 235 kota. Ada enam aspek yang diteliti, yaitu kondisi lalu lintas, kualitas jalan, keamanan jalan, pelayanan publik, sosial-ekonomi, dan penilaian akhir pengguna.

Hasil survei itu tak terlalu mengejutkan. Di lapangan, keluhan terkait dengan kemacetan terus dilontarkan warga Kota Bogor ataupun Kabupaten Bogor. Di lapangan, keluhan terkait dengan kemacetan terus dilontarkan warga Kota Bogor ataupun Kabupaten Bogor. Warga pun menuntut ketegasan pemerintah untuk menertibkan angkutan umum dan PKL liar yang kerap mengantre di bahu jalan.

Hanatasya (22), warga yang tinggal di daerah Kapten Muslihat, Bogor, mengatakan, kemacetan di Bogor semakin parah sejak berlakunya sistem satu arah (SSA) di jalur lingkar Kebun Raya Bogor. Pengendara dari arah Bogor Trade Mall (BTM), Jalan Ciomas, Jalan Jambu Dua, dan Jalan Padjadjaran bertemu di satu titik, yaitu Jalan Padjadjaran Utama. ”Dulu (sebelum SSA) dari Ciomas ke BTM hanya 5 menit. Sekarang kalau macet bisa sejam,” kata Hanatasya, Minggu (18/9), di Bogor.

Menurut dia, pemerintah daerah harus mempersiapkan jalur alternatif bagi pengguna jalan.

Masalah lain, misalnya, di Stasiun Bogor, PKL yang tidak boleh lagi berjualan di dalam stasiun kerap membuka lapak di bahu jalan. Sampai saat ini, keberadaan PKL di bahu jalan lolos dari penertiban.

Ketua Organda Kota Bogor M Ischak AR, kemarin, mengatakan, penyebab kemacetan di Bogor adalah penegakan hukum yang lemah. Misalnya, PKL yang berjualan di bahu jalan, mobil pribadi parkir sembarangan, dan angkot mengetem terlalu lama.

Berkah

Pemerintah Kota Bogor merasa survei yang menyebut lalu lintas Bogor terburuk kedua di dunia sebagai berkah dan vitamin. ”Sampai hari ini, banyak pertanyaan tentang hasil survei itu. Responden siapa, lokasinya di mana, surveinya kapan. Tetapi, saya memilih tidak memperdebatkan itu. Yang penting, ini mendorong kami mempercepat perwujudan konsep-konsep penataan lalu lintas yang ada,” kata Wali Kota Bogor Bima Arya.

Namun, menurut dia, Waze menyurvei di satu ruas jalan di Kabupaten Bogor (Ciawi-Puncak) dan 11 lokasi di Kota Bogor (Jalan Sholeh Iskandar, Tajur, Kebon Pedes, Martadinata, Dewi Sartika, Sawojajar, Padjadjaran, Lawanggintung, Merdeka, MA Salmun, dan Mayor Oking).

”Rabu besok kami melakukan rapat koordinasi untuk menyusun rencana dan langkah terpadu. Sebab, DLLAJ tidak bisa mengatasi sendiri. Kami kekurangan personel. Saat ini hanya ada 30 petugas DLLAJ untuk pengaturan lalu lintas,” katanya.

Kepala Dinas Lalu Lintas Jalan Rachmawati menjelaskan, upaya mengatasi kemacetan dan transportasi sudah dilakukan sejak awal tahun ini. Namun, upaya itu memang secara bertahap. Tahapannya sudah pada pembenahan rute angkot yang selaras dengan program konversi angkot ke bus sedang dan perampungan badan hukum pengelola transportasi.

Kepala Bagian Operasional Polres Kota Bogor Komisaris Prasetyo menambahkan, di Kota Bogor tidak ada kemacetan lalu lintas. Yang ada adalah arus lalu lintas padat dan merayap. ”Kalau lalu lintas itu macet, berarti terjadi stagnasi. Di Kota Bogor tidak demikian. Arus kendaraan tetap berjalan walaupun dengan kecepatan rendah. Ini lebih banyak terjadi ketika akhir pekan karena kendaraan yang masuk ke Kota Bogor sangat banyak,” katanya.

Tolak uji kir

Sejumlah sopir yang tergabung dalam Asosiasi Driver Online (ADO), kemarin, berunjuk rasa menolak sejumlah ketentuan tentang angkutan orang tidak dalam trayek. Mereka meminta pemerintah mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016.

Sejumlah aturan dalam peraturan menteri itu dinilai memberatkan, antara lain soal kewajiban kir, balik nama surat tanda nomor kendaraan atas nama badan usaha, serta SIM A umum bagi pengemudi. Dedi Haryanto dari ADO menyatakan, pemilik kendaraan dirugikan karena asuransi batal demi hukum sebab kendaraan digunakan layaknya angkutan umum.

ADO juga menolak penggunaan SIM A umum karena kendaraan yang dipakai berpelat hitam atau bukan angkutan umum. Kewajiban balik nama dari pribadi ke badan usaha juga dinilai memberatkan pemilik kendaraan, hanya menguntungkan pemodal besar.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah menyatakan, kewajiban kir menjadi instrumen pengawasan kelayakan kendaraan. Adapun SIM A umum dan balik nama ke badan usaha merupakan ketentuan Permenhub No 32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. (MKN/RTS/C05)

Sumber: Kompas | 20 September 2016

Berikan komentar.