TRP
NCICD Diharapkan Jadi Solusi, Bukan Menambah Masalah
19 September 2016 \\ \\ 169

JAKARTA — Proyek Pembangunan Kawasan Pesisir Terpadu Ibu Kota Nasional (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD), yang kini diintegrasikan dengan proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta, memiliki tujuan utama memberi solusi bagi sejumlah masalah di daratan Ibu Kota, seperti penurunan tanah, rob, dan banjir. Namun, hingga saat ini, penanganan sejumlah masalah utama itu masih parsial.

Hal itu menjadi salah satu poin utama dalam pertemuan curah pendapat yang dilaksanakan harian Kompas di Jakarta, Jumat (16/9). Hadir dalam diskusi itu Ketua Kelompok Keahlian Geologi Terapan ITB Lambok Hutasoit, Koordinator Bidang Kajian Strategis Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB Alan Koropitan, Direktur Eksekutif Indonesia Water Institute Firdaus Ali, peneliti dari Pusat Studi Lingkungan Hidup ITB Hesti D Nawangsidi, serta Kepala Laboratorium Data Laut dan Pesisir Badan Litbang Kementerian Kelautan dan Perikanan Widodo Pranowo.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah pembangunan tanggul laut fase A, yang merupakan fase pertama dari tiga fase NCICD. Alan Koropitan mengatakan, pembangunan tanggul fase A itu seharusnya diprioritaskan.

Menurut Alan, apabila tanggul fase A dibangun dan diikuti dengan penerapan sistem sanitasi dan pengolahan air limbah, hal itu bisa menjadi solusi bagi sejumlah persoalan di Jakarta saat ini, seperti penurunan tanah, banjir, rob, serta pencemaran dan sedimentasi di Teluk Jakarta.

Di lapangan, yang terjadi saat ini justru pulau-pulau reklamasi lebih dulu dibangun di Teluk Jakarta. Padahal, menurut Alan dan Widodo, keberadaan pulau-pulau buatan itu akan menghambat laju proses pembilasan (flushing) beberapa zat yang berpotensi merusak, seperti nitrogen, fosfat, dan DEET (diethyltoluamide) beberapa zat yang berpotensi merusak, seperti nitrogen, fosfat, dan DEET(diethyltoluamide).

Firdaus Ali mengamini pentingnya tanggul fase A itu. Namun, menurut dia, pembangunan tanggul itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Itulah sebabnya kontribusi swasta dalam bentuk kewajiban pihak pengembang pemegang izin reklamasi diperlukan.

Hesti D Nawangsidi, yang menjadi penasihat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam proses reklamasi sejak 1995, menyampaikan, total panjang tanggul fase A adalah 120 kilometer, dari daerah Tangerang, Banten, hingga Bekasi, Jawa Barat. Di wilayah DKI, panjang tanggul itu mencapai 98 km. ”Pembiayaannya dibagi ke Pemprov DKI, pemerintah pusat, dan swasta. Saat ini baru sepotong- sepotong,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Kompas, pembagiannya adalah 25 persen dibangun pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), 25 persen oleh Pemprov DKI, dan 50 persen oleh pihak swasta. Pembagian tanggung jawab membangunnya sudah dijabarkan dengan jelas (Kompas, 8/6).

Sementara Lambok Hutasoit mengingatkan bahwa belum ada survei geologi mendalam terkait lapisan batuan di bawah Teluk Jakarta. Padahal, katanya, data geologi itu dibutuhkan sebelum konstruksi skala besar, seperti pulau-pulau reklamasi dan tanggul fase C.

Tanggul fase C ini lebih dikenal dengan sebutan Tanggul Laut Raksasa atau Proyek Garuda karena bentuk desainnya menyerupai burung garuda.

Hesti mengatakan, komponen aturan yang dimiliki Pemprov DKI sebenarnya cukup lengkap untuk mengantisipasi beberapa potensi dampak buruk reklamasi. Namun, ia mengingatkan pentingnya pengawasan dan penegakan aturan yang ketat.

Teken somasi

Dalam perkembangan lain, sejumlah kelompok masyarakat menandatangani somasi terhadapMenteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. . Ketua Bidang Pengembangan Hukum dan Pembelaan Nelayan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Martin Hadiwinata mengatakan, pernyataan Luhut bahwa reklamasi akan dilanjutkan dinilai melanggar hukum karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan reklamasi itu perlu ditunda.

Menurut Martin, somasi tersebut nantinya akan diajukan dalam gugatan perdata ke pengadilan. (DHF/JAL/MKN/IRE)

Sumber: Kompas | 17 September 2016

Berikan komentar.