TRP
Dampak Reklamasi Tidak Terelakkan
15 September 2016 \\ \\ 251

JAKARTA — Dampak reklamasi 17 pulau yang diputuskan berlanjut tak terelakkan akan terjadi di lapangan. Perlu dikaji mendalam dampak dan antisipasi proyek raksasa ini terhadap nelayan, pembangkit listrik, dan juga pelabuhan sebelum melangkah lebih lanjut.

Di Muara Angke, Rabu (14/9), aktivitas nelayan berjalan seperti biasa. Sejumlah perahu nelayan tradisional kembali ke dermaga, melewati sisi kiri pulau reklamasi, setelah menangkap ikan sejak dini hari. Nelayan seperti ini yang merasakan dampak reklamasi yang tengah berlangsung. Mereka susah melaut, wilayah tangkapan hilang, dan alur pelayaran berubah.

Kapal nelayan juga bergerak dari arah kanan pulau, yang tidak jauh dari jalur air pembangkit listrik Muara Karang. Di PLTU/ PLTGU Muara Karang ini, dengan posisi paling dekat dengan Pulau G, dikhawatirkan terdampak. Itu terjadi baik saat proses reklamasi berlangsung maupun setelah pulau terbentuk.

”Jika dibilang ada dampak, ya, pasti ada (dampak reklamasi) terhadap pembangkit. Kami sudah laporkan hal itu kepada pemerintah,” ucap Kepala Divisi Pengembangan Regional Jawa Bagian Barat Perusahaan Listrik Negara (PLN) Satri Falani. Pembangkit listrik di Muara Karang adalah obyek vital negara yang menyuplai sekitar 20 persen listrik Jakarta. Pembangkit ini memiliki daya terpasang 1.619 megawatt.

Namun, lanjut Satri, dampak itu bisa dimitigasi dengan rekayasa teknik yang bisa meminimalkan dampak reklamasi. Kajian telah dilakukan. Akan tetapi, dia belum mau menjelaskan secara rinci detail rekayasanya.

PLTU/PLTGU Muara Karang memiliki jalur masuk air laut (inlet) yang menjorok sekitar 1 kilometer ke arah laut. Jalur air yang bersebelahan dengan muara Kali Karang ini merupakan tempat pengambilan air untuk dipakai dalam proses pembangkit listrik. Air digunakan sebagai pendingin untuk kondensat yang diperoleh dari sirkulasi air laut. Air laut pada suhu udara luar dipompa ke kondensor yang merupakan bagian penting dari proses pembangkit listrik.

Air lalu kembali ke laut dengan suhu lebih panas (outfall). Jika suhu air dalam inlet meningkat, operasi pembangkit terganggu.

Ketua Kelompok Keahlian Teknik Pantai ITB Muslim Moein menuturkan, jika reklamasi tetap dilanjutkan dengan model yang sekarang, nelayan dan pembangkit listrik hampir bisa dipastikan tak mendapat tempat. Reklamasi mau tak mau harus membangun tanggul laut raksasa untuk meminimalkan dampaknya.

”Desain dan layout 17 pulau yang sekarang tidak memperhitungkan penurunan tanah, banjir yang makin parah, atau daya dukung lingkungan. Dengan model yang sekarang, menutup muara sungai, pasti akan membuat banjir lebih parah,” ucap Muslim.

Saat pembangunan dilanjutkan, mau tidak mau tanggul laut raksasa yang semuanya terintegrasi dalam Pembangunan Kawasan Pesisir Terpadu Ibu Kota Nasional (NCICD) akan dibangun. Cara memitigasi banjir parah adalah menutup teluk.

Akan tetapi, tambahnya, ketika Teluk Jakarta ditutup, lalu muka air diturunkan sebagai daerah retensi air, maka nelayan kehilangan tempat berlabuh, pembangkit listrik kehilangan air, dan pelabuhan tidak dapat dilintasi.

”Tidak ada jalan lain. Jika ingin menyelamatkan Jakarta, tutup dengan tanggul pesisir, lalu buat wilayah tangkapan air. Jika ingin mereklamasi, ubah desain pulau dengan lokasi yang tidak dekat mulut sungai, serta jangan tutup teluk,” tutur Muslim.

Siap buka ke publik

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pengembang siap memenuhi semua syarat yang diminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait reklamasi di Teluk Jakarta. Ia siap membuka hasil kajian konsep NCICD kepada publik.

”Soal reklamasi, ini dua kali kerja. Dulu dilakukan peletakan batu pertama oleh Pak CT (Chairul Tanjung) di era pemerintahan Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Artinya, sudah beres. Tak mungkin Pak CT meletakkan batu pertama kalau soal administrasi belum beres,” kata Luhut saat menghadiri rapat di Bidang Anggaran DPR, kemarin.

Menurut Luhut, karena persoalan reklamasi di Teluk Jakarta dipermasalahkan, semua prosedur, termasuk kelengkapan persyaratan, dimulai lagi dari awal. ”Apa yang diminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipenuhi pengembang. Tidak ada masalah,” ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai, tidak ada kendala teknis yang berarti terkait pembangunan pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Lewat serangkaian kajian sejak tahun 1995, potensi masalah di lapangan telah dipetakan dan diantisipasi dengan pendekatan keilmuan dan teknologi.

Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjawab tudingan soal potensi masalah yang muncul dengan adanya reklamasi. Potensi gangguan terhadap pipa gas milik PT Nusantara Regas (NR) di dekat Pulau G dijawab pada perencanaan ditetapkan koordinat yang aman terhadap pipa gas PT NR. Ada perjanjian antara PT Muara Wisesa Samudra, pengembang Pulau G, dan PT NR pada 23 Juli 2015.

Terkait pendapat bahwa reklamasi bakal menghalangi akses nelayan, hal itu juga dibantah karena ada jalur dari dan ke pelabuhan pendaratan ikan Muara Angke melalui kanal lateral dan vertikal berlebar 200-300 meter. DKI Jakarta bakal menyiapkan rumah susun dan infrastruktur untuk aktivitas ekonomi nelayan.

Kajian NCICD dikerjakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kajian yang ditargetkan selesai November mendatang itu akan menjadi dasar dan acuan bagi pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta. Menurut Novrizal Thahar, Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, konsep reklamasi untuk kepentingan nasional itu harus jelas. (JAL/MKN/ICH/APO)

Sumber: Kompas | 15 September 2016

Berikan komentar.