TRP
Pembebasan untuk Waduk Brigif Tunggu Peta Badan Pertanahan Nasional
14 September 2016 \\ \\ 231

Lahan Masih Jadi Kendala

JAKARTA — Puluhan rumah warga di bantaran Kali Pesanggrahan yang masuk wilayah Kelurahan Kembangan Selatan, Jakarta Barat, akan terkena proyek normalisasi kali tersebut. Namun, persoalan klasik ganti rugi tanah untuk proyek ini masih jadi kendala.

Menurut Lurah Kembangan Selatan Matrullah, Selasa (13/9), warga RW 009 Kembangan Selatan yang akan terkena proyek normalisasi itu sudah mendapatkan sosialisasi. Menurut Matrullah, pemerintah pusat ingin mengembalikan lebar sungai menjadi 40 meter.

Di sisi kiri-kanan sungai juga akan dibangun jalan inspeksi selebar 10 meter. Berdasarkan pantauan di lapangan, lebar Kali Pesanggrahan di titik tersebut hanya sekitar 15 meter.

Namun, kendala pembangunan jalan inspeksi ini masih berkutat pada masalah tingginya harga tanah yang diminta warga. Berdasarkan nilai jual obyek pajak (NJOP), harga tanah di lokasi itu Rp 1,7 juta per meter persegi. Namun, warga meminta harga hingga Rp 30 juta per meter persegi.

Panjang lahan yang perlu dibebaskan sekitar 1,5 kilometer. Sebagian besar warga memiliki girik kepemilikan lahan. Matrullah mengatakan, nantinya, lahan tersebut akan diganti rugi dengan taksiran harga dari tim apraisal independen.

”Menurut informasi, pemerintah pusat masih memprioritaskan normalisasi Kali Angke dan Kali Semongol. Normalisasi Kali Pesanggrahan baru akan dimulai pada 2017,” kata Matrullah.

Sering banjir

Selama ini, puluhan rumah warga RT 003, RT 004, dan RT 005 di RW 009 tersebut kerap terendam banjir jika daerah hulu hujan. Rabu pekan lalu, misalnya, 30 rumah di RW 009 terendam banjir dengan kedalaman 20-50 sentimeter.

Di lapangan, rumah permanen warga hingga proyek apartemen terlihat memadati pinggiran Kali Pesanggrahan itu.

Hal tersebut dibenarkan oleh Marhumah (53), warga RT 001 RW 009, Kelurahan Kembangan Selatan. Menurut dia, dari tahun ke tahun banjir makin parah.

Dulu, katanya, banjir yang parah paling hanya terjadi lima tahun sekali. Namun, tahun ini, sudah beberapa kali teras rumahnya terendam air sedalam 50 sentimeter.

Rumah Marhumah berdiri tepat di tepi bantaran Kali Pesanggrahan. Hanya ada sisa lahan beberapa meter dari sungai yang ditanami pohon pisang dan digunakan untuk parkir gerobak dagangan. Di sisi kiri dan kanan rumah itu pun banyak bangunan permanen.

Dulu, waktu saya kecil di sini itu sawah dan jarang banjir Setelah semakin ramai, ada proyek apartemen banjir jadi semakin sering dan besar,” ujar Marhumah, kemarin.

Saatmenyusuri Kali Pesanggrahan dari kawasan perbatasan Kota Depok dan Jakarta Selatan hingga Cengkareng Drain, akhir Juli lalu, terlihat pekerjaan normalisasi sungai tersebut belum sepenuhnya tuntas. Ada sejumlah titik yang belum tersentuh proyek ini.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) Teuku Iskandar, Kamis pekan lalu, membenarkan bahwa normalisasi Pesanggrahan masih perlu terus dilakukan.

”Untuk tiga proyek normalisasi di Pesanggrahan, Angke, dan Sunter yang selesai pada 2014 masih perlu dilanjutkan. Itu karena normalisasi belum memenuhi target. Untuk Pesanggrahan, dari target normalisasi 21 kilometer, baru 12-13 kilometer yang dinormalisasi,” katanya.

Namun, untuk bisa melanjutkan normalisasi tersebut, BBWSCC masih menunggu pembebasan lahan oleh Pemprov DKI.

Menunggu dibayar

Masih terkait upaya pencegahan banjir, pembangunan Waduk Brigif di Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, terlihat mangkrak hingga Selasa kemarin. Hanya terlihat empat ekskavator terapung yang dibiarkan di lokasi waduk yang sudah dikeruk di pinggir Jalan Aselih, Jagakarsa.

Menurut Dade (58), warga RT 016 RW 001, Kelurahan Cipedak, pengerjaan waduk itu terhenti sejak sekitar Juni lalu.

”Katanya berhenti karena nunggu pembebasan lahan. Padahal warga di sini sudah sepakat dengan pembebasan, tinggal nunggu pembayaran aja,” ujar Dade yang menjaga lapak penitipan sepeda motor di tepi waduk itu.

Dade mengatakan, info yang ia terima, pembayaran akan dilakukan Agustus lalu. ”Tetapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda pembayaran,” ujarnya.

Saat dihubungi, Kepala Bidang Pembebasan Lahan Dinas Tata Air DKI Jakarta Triyono membenarkan ada 1,8 hektar dari total 10,3 hektar lahan yang belum bebas untuk pembangunan Waduk Brigif ini.

Kini, Pemprov DKI Jakarta tengah menunggu penyelesaian peta bidang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebelum penaksiran dan pembayaran ke pemilik lahan.

”Warga sepakat soal nilainya. Kami sedang membuat surat pengantar ke Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta untuk penerbitan peta bidang lahan. Selanjutnya, lahan akan ditaksir dan dibayar karena anggarannya sudah ada. Mayoritas dari 10,3 hektar lahan yang dibutuhkan telah dibebaskan tahun-tahun sebelumnya,” kata Triyono.

Triyono menambahkan, pengerjaan fisik di lapangan dihentikan karena lahan belum semuanya bebas. Warga berharap pengerukan dilanjutkan setelah pembebasan lahan selesai. Namun, secara umum warga menyetujui rencana pembangunan waduk di aliran Kali Krukut tersebut.

Selain Waduk Brigif, Dinas Tata Air DKI Jakarta masih menyelesaikan pembebasan lahan untuk 11 waduk lain. Waduk itu, antara lain, adalah Waduk Rambutan dan Pondok Rangon di Jakarta Timur; Waduk Marunda dan Rawa Kendal di Jakarta Utara; serta Waduk Gunung Balong dan Lebak Bulus di Jakarta Selatan. (DEA/MKN/HLN/DHF)

Sumber: Kompas | 14 September 2016

Berikan komentar.