TRP
Reklamasi Teluk Jakarta Akan Dilanjutkan, tetapi Tunggu Kajian NCICD
14 September 2016 \\ \\ 165

Pemerintah Pusat Ubah Sikap

JAKARTA — Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman memutuskan akan melanjutkan reklamasi di Teluk Jakarta. Namun, beberapa pihak berpandangan, sikap ini menyalahi aturan karena melanjutkan reklamasi di tengah proses hukum yang berjalan.

”Kami sampai pada kesimpulan sementara tak ada alasan untuk tidak melanjutkan reklamasi Teluk Jakarta. Semua aspek didengarkan, dari lingkungan hidup, perhubungan, perikanan, hukum, PLN (pembangkit listrik), dan dari sisi Pemprov DKI. Ada tujuh elemen yang kami kaji. Besok atau Kamis sore, kami (akan) keluarkan surat terkait semua alasan dan elemen yang dikaji,” kata Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (13/9) malam.

Menurut Luhut, reklamasi Teluk Jakarta menjadi bagian tak terpisahkan dari konsep Pembangunan Kawasan Pesisir Terpadu Ibu Kota Nasional atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Dalam konferensi pers tersebut, Luhut didampingi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Direktur Jenderal Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) San Afri Awang, dan sejumlah perwakilan kementerian terkait. Mereka sebelumnya melakukan pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam sejak pukul 19.30.

Keputusan pemerintah ini berbeda dengan keputusan Menko Maritim sebelumnya, Rizal Ramli, yang memutuskan hanya tiga pulau yang boleh dilanjutkan, yakni Pulau C, D, dan N. Sementara Pulau G dan 13 pulau lain dinyatakan batal.

Pulau C dan D yang telah terbentuk dibangun PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan Agung Sedayu Group. Sementara Pulau N adalah perluasan Pelabuhan Tanjung Priok yang dibangun PT Pelindo II. Pulau G dibangun PT Muara Wisesa Samudra (MWS), anak perusahaan Agung Podomoro Land.

Langgar aturan

Tigor Hutapea, kuasa hukum Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ), menyampaikan, pemerintah melanggar aturan dengan keputusan melanjutkan reklamasi, apalagi saat ini masih berlangsung gugatan terhadap sejumlah pulau reklamasi.

”Pemerintah wajib mematuhi putusan PTUN seperti diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014. Kalau pemerintah bersikukuh melanjutkan, artinya mencederai keputusan hukum,” ucap Tigor.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Jakarta, Mei lalu, telah mengeluarkan putusan atas gugatan nelayan, warga, dan sejumlah lembaga terkait pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau G. Saat itu, PTUN mengabulkan semua gugatan nelayan dan tak memperbolehkan segala aktivitas di pulau itu. Proses banding saat ini masih berjalan di tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Selain Pulau G, KSTJ juga menggugat tiga pulau lainnya, yakni Pulau F, I, dan K.

Saat ditanya soal ini, Luhut mengatakan, gugatan hukum yang sedang berlangsung tak berpengaruh terhadap putusan yang diambil. Sebab, saat ini belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap terkait reklamasi.

Martin Hadiwinata dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyampaikan, dengan keputusan ini, pemerintah tidak hanya melanggar aturan administrasi, tetapi juga tidak mengikuti aturan yang berlaku. Hal itu terkait syarat wajib adanya peraturan zonasi pesisir sebelum reklamasi dilakukan.

Aksi penolakan reklamasi juga digelar di depan Kemenko Maritim, Selasa siang. Ratusan mahasiswa dari sejumlah universitas, dan puluhan warga Muara Angke, meneriakkan penolakan terhadap reklamasi.

Belum bisa dilanjutkan

Meski reklamasi diputuskan berlanjut, Direktur Jenderal Planologi KLHK San Afri Awang mengingatkan, semua hal terkait reklamasi Teluk Jakarta masih menunggu kajian NCICD. Keputusan itu baru akan dikeluarkan Oktober mendatang. ”Reklamasi belum bisa (dilakukan) kalau belum ada putusan NCICD. Kan sekarang ini baru menyatakan hasil rapat, nanti ada keputusannya,” ucap Awang.

Dihubungi terpisah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menegaskan, aktivitas pembangunan Pulau G di Teluk Jakarta masih dihentikan. Pengembang pulau itu, yakni PT MWS, diharuskan menjalankan sanksi administratif pemerintah berupa perbaikan dokumen lingkungan dan fisik reklamasi.

Dalam Surat Keputusan Menteri LHK Nomor 355 Tahun 2015 disebutkan, PT MWS melakukan sejumlah pelanggaran, antara lain tak menunjukkan perincian jumlah dan sumber material urukan dan tak berkoordinasi dengan PT PLN, Pertamina Hulu Energi, dan PT Nusantara Regas terkait aktivitas reklamasi.

Menurut Siti, poin penting di dalamnya adalah pembahasan teknis terkait alur pelayaran dan kabel ataupun pipa gas untuk PLTU/PLTGU Muara Karang.

Ingin sejalan

Direktur Utama PT Agung Podomoro Land (APL) Tbk Cosmas Batubara, seusai menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota Jakarta, Selasa siang, menegaskan, sebagai pihak swasta, mereka menghadap Gubernur untuk melaporkan perkembangan sejumlah proyek APL, termasuk Pulau G. ”Kami mendengar pemerintah akan melanjutkan (reklamasi). Kami masih ingin kejelasan, lanjut yang bagaimana?” ujarnya.

Pihaknya juga akan mengikuti arahan Gubernur DKI tentang kewajiban pengembang. Salah satunya adalah membangun lebih banyak rumah susun. ”Jadi, kami sejalan dengan Gubernur jika ada perbaikan lagi. Sebagai pengembang, kami bangun rumah. Kami juga setuju bangun rumah susun bagi masyarakat,” ujar Cosmas.

Adapun terkait reklamasi Pulau G yang sebelumnya dinyatakan masuk kategori pelanggaran berat, Cosmas menjelaskan, APL akan tunduk kepada apa yang diminta pemerintah. ”Mereka bilang kanal lebih lebar, ya, kami setuju. Pulau putar begini, setuju. Apa pun yang diputuskan pemerintah, setuju,” ujarnya. (JAL/HLN/MKN/ICH/NDY/HAR)

Sumber: Kompas | 14 September 2016

Berikan komentar.