TRP
Ahok: Pengembang Tersandera DPRD DKI yang Tak Kunjung Sahkan Raperda
09 September 2016 \\ \\ 171

Jakarta - Dalam persidangan perkara suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut perusahaan pengembang reklamasi tersandera DPRD DKI. Pasalnya, gara-gara DPRD tak kunjung mensahkan Raperda, para pengembang jadi tak bisa mendirikan bangunan di pulau reklamasi.

"Pengembang tersandera. Sudah dapat reklamasi, tapi tidak ada UDGL (Panduang Rancang Kota/ Urban Design Guidelines) dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan)," kata Ahok di persidangan, Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2016).

Raperda yang dibahas dan akhirnya gagal disahkan itu adalah Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Raperda Zonasi memuat soal UDGL yang memungkinkan terbitnya IMB, dan Raperda Tata Ruang direncanakan Ahok mememuat peraturan kewajiban kontribusi tambahan sebesar 15 persen yang kontroversial itu.

Ahok menjelaskan, sebetulnya Raperda Zonasi sudah tinggal disahkan saja tanpa menyisakan perdebatan. Namun nyatanya, Raperda ini tak juga kunjung disahkan. Di sisi lain, ada pengembang reklamasi yang sudah membangun pulau, namun gara-gara Raperda itu belum sah maka pengembang tak bisa mendapatkan IMB untuk mendirikan bangunan di atas pulau. Artinya, pengembang menjadi tersandera dalam hal kelanjutan proyek reklamasi.

"Yang belum matang adalah Perda yang memuat kontribusi. Kalau yang memuat UDGL tadi sudah tinggal ketok palu saja. Tapi tidak kuorum, tiga kali DPRD tidak mau datang," kata Ahok.

Namun dalam kondisi demikian, ada pengembang yakni Agung Sedayu Group yang sudah membangun di atas Pulau C. Ahok menyatakan pihak Agung Sedayu bisa kena denda.

"Tapi dendanya kekecilan. Saya ingin keluarkan Pergub, kalau orang membangun rumah tanpa IMB, mereka membayar setengah dari nilai tanahnya. Baru mereka kapok. Sampai hari ini belum keluar Pergubnya," kata Ahok.

Ahok hadir dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk terdakwa Mohamad Sanusi yang dulu adalah anggota DPRD DKI. Sanusi yang mendengar penjelasan Ahok soal denda untuk pembangun pulau tanpa IMB kemudian mementahkan keterangan Ahok. Sanusi menjelaskan, pembangunan tanpa IMB berarti tindakan pidana yang tak seharusnya diganjar denda belaka.

"Saya peringatkan Pak Gubernur, tentang penataan ruang, pelanggaran peruntukan itu dipidana, tidak lagi didenda seperti yang gubernur sampaikan. Hal itu dikemukakan dalam Perda 1 Tahun 2012 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), pelanggaran peruntukan maka pidana, bukan lagi didenda seperti yang Pak Gubernur sampaikan," kata Sanusi.

Ahok dan Sanusi cukup sengit berdebat di persidangan. Sanusi melanjutkan, Raperda Zonasi juga tidak mengatur perihal UDGL dan penataan ruang seperti yang dijelaskan Ahok, melainkan hanya mengatur tentang pulau-pulau pesisir dan keberadaannya.

Pembangunan di Jakarta berpayung hukum Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang untuk Jakarta. (dnu/miq)

Sumber: detik.com | 5 September 2016

Berikan komentar.