TRP
Kerusakan Teluk Ambon Semakin Parah
09 September 2016 \\ \\ 281

AMBON — Kerusakan wilayah pesisir Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku, semakin parah. Reklamasi dan perusakan hutan mangrove terus terjadi, bahkan atas izin Pemerintah Kota Ambon. Peneliti menilai, telah terjadi kejahatan lingkungan sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan diminta menyelidikinya.

Pantauan Kompas pada Kamis (8/9), reklamasi dilakukan di sejumlah lokasi di kawasan Tantui, Kecamatan Sirimau. Panjang lahan reklamasi dari daratan asal lebih dari 50 meter. Di lokasi itu, sedimen pun meluas. Warna air laut kecoklatan. Di Kecamatan Baguala, pemerintah juga mengizinkan pembangunan fondasi untuk tempat usaha dan rumah makan di hutan mangrove.

Peneliti pada Pusat Penelitian Laut Dalam Ambon, Daniel Deonisius Pelasula, mengatakan, reklamasi itu mendorong laju sedimentasi, sedangkan perusakan mangrove memicu banjir rob. Dalam 20 tahun terakhir, sedimen yang semula 45 hektar kini melampaui 150 hektar. Luas hutan mangrove yang sebelumnya 49 hektar hingga kini juga tinggal 36 hektar.

"Ini bagian dari kejahatan lingkungan. Bencana lingkungan sudah di depan mata akibat kerusakan lingkungan yang dilakukan atas izin pemerintah. Banjir rob sudah sering terjadi di hampir semua pesisir yang permukaan tanahnya rendah, seperti di Pass (Kecamatan Baguala) dan Rumah Tiga (Kecamatan Teluk Ambon)," katanya.

Daniel mengatakan, keputusan yang merusak ekosistem pesisir itu harus segera dihentikan demi masa depan Kota Ambon. Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan diminta melakukan investigasi untuk menyelidiki pemberian izin itu.

Penjabat Wali Kota Ambon Frans Johanis Papilaya pada perayaan HUT Ke-441 Kota Ambon, Rabu, mengatakan, kerusakan lingkungan menjadi salah satu tantangan pembangunan ke depan. Izin pembangunan yang merusak kawasan pesisir itu dikeluarkan pada masa pemerintahan wali kota sebelumnya.

Abrasi

Di Aceh, abrasi pantai terus terjadi. Dampak abrasi paling parah terjadi di pantai Desa Kuala Ceurape, Bireuen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen mencatat, puluhan hektar tambak dan kebun warga hilang karena abrasi selama 10 tahun terakhir. Belasan meter jalan penghubung antardesa pun putus total. Selain itu, 76 jiwa atau 16 keluarga mengungsi karena rumah mereka kini hanya berjarak sekitar 10 meter dari laut.

Kepala BPBD Aceh Said Rosul ketika dihubungi dari Banda Aceh, Kamis, mengatakan, menurut data BPBD, abrasi telah menyebabkan kerugian materi sekitar Rp 1,7 triliun pada 2015. "Kerugian itu berasal dari perhitungan biaya kerusakan fasilitas umum, seperti kerusakan jalan dan jembatan. Jika ditambah biaya kerusakan aset masyarakat, nilai kerugiannya bisa dua kali lipat," ujarnya. (FRN/DRI)

Sumber: Kompas | 9 September 2016

Berikan komentar.