TRP
Pabrik Tetap Diizinkan, Warga Kendeng Ajukan Kasasi
08 September 2016 \\ \\ 196

SEMARANG — Warga Kendeng, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang mengabulkan permohonan banding Bupati Pati Haryanto dan PT Sahabat Mulai Sakti terkait izin pabrik semen di Tambakromo dan Kayen, Pati, Senin (5/9). Majelis hakim PTTUN Surabaya dinilai lalai dan salah tafsir terkait kawasan karst dan keterlibatan masyarakat dalam izin lingkungan.

Penasihat hukum warga Kendeng, Zaenal Arifin, didampingi koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Gunretno, menyerahkan memori kasasi ke MA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Semarang.

Penyerahan memori kasasi ini diikuti lebih kurang 600 warga Kecamatan Tambakromo, Kayen, dan Sukolilo yang tergabung dalam JMPPK. Mereka melakukan aksi jalan kaki sepanjang 800 meter dari Bundaran Kali Banteng hingga Gedung PTUN Semarang. Warga tak hanya membawa spanduk dan pamflet berisi penolakan pabrik semen, tetapi juga membawa gunungan hasil bumi dan nasi tumpeng untuk selamatan di gedung PTUN Semarang. Mereka membagikan makanan itu kepada pengunjung.

Zaenal Arifin mengatakan, memori kasasi diajukan atas putusan banding di PTTUN Surabaya pada 1 September 2016 yang membatalkan putusan PTUN Semarang bernomor 015/G/2015/PTUN SMG tertanggal 17 November 2015. Putusan itu menyatakan mengabulkan permohonan banting Bupati Pati dan PT SMS serta menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya mengenai pembatalan izin pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng.

Menurut Zaenal Arifin, dalam putusannya di PTTUN Surabaya, majelis hakim lalai dalam mempertimbangkan obyek sengketa yang mendasari putusannya. Salah tafsir itu tampak dalam pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa obyek sengketa tidak tumpang tindih alias sama antara kawasan karst dan tata ruang wilayah.

"Padahal, pengaturan kawasan karst dengan pengaturan kawasan tata ruang wilayah itu dua hal yang berbeda," kata Zaenal.

Majelis hakim juga salah tafsir dengan menyatakan proses izin lingkungan keterlibatan masyarakat hanya prosedural. Padahal, keterlibatan masyarakat dalam izin lingkungan sangat mutlak.

Wakil panitera kasasi PTUN Semarang, Fitriah, mengatakan, pihaknya sudah menerima berkas memori kasasi yang diajukan warga JMPPK untuk dikirimkan ke Mahkamah Agung.

Dihubungi terpisah, Sahat Panggabean selaku Corporate Sosial Responsibility and Security Division Manager PT Indocement Tunggal Prakarsa selaku induk perusahaan PT SMS, mengatakan, pihaknya menghargai upaya hukum yang dilakukan oleh warga Kendeng. "Putusan di PTTUN juga perlu dihormati. Hanya saja mestinya tidak perlu berlanjut karena keputusan setingkat di pemda, kan, tidak perlu kasasi. Tetapi kami menghargai untuk mengikuti proses hukum itu sesuai ketentuan," ujarnya.

Dengan adanya putusan PTTUN Surabaya, pihaknya tetap meneruskan pendirian pabrik semen di Pati. Jika tidak ada perubahan, tahapan selanjutnya PT SMS akan mengajukan izin usaha penambangan (IUP) sebagai syarat memperoleh bahan baku pabrik semen.

PT SMS berencana membangun pabrik semen dengan nilai investasi sekitar Rp 10 triliun di Pati. Pabrik itu akan memproduksi 2,5 juta semen per tahun.

Kawasan lindung

Di Jawa Barat, ratusan seniman yang tergabung dalam Koalisi Melawan Tambang dan pemuda di Kabupaten Karawang meminta pemerintah menjadikan kawasan karst Pangkalan dan perbukitan Gunung Sanggabuana ditetapkan sebagai kawasan lindung geologi. Hal itu mereka usulkan karena kawasan sumber air bagi Karawang itu kini dieksploitasi oleh sejumlah perusahaan tambang dan masyarakat sekitar.

"Kedua wilayah di Karawang selatan tersebut merupakan bagian terpenting di Karawang karena Karst Pangkalan dan Sanggabuana merupakan daerah yang berfungsi sebagai daur hidrologi. Jika kawasan itu hancur, akan berdampak sangat besar terhadap kehidupan warga Karawang," ujar Daud Catur, Koordinator Seniman dan Pemuda di Karawang, Senin. Menurut dia, ancaman besar lainnya adalah rusaknya goa-goa alam dan hutan yang dapat mengganggu ekosistem setempat.

Peraturan Daerah Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2031 menyatakan, kawasan karst seluas 1012,9 hektar sebagai kawasan lindung geologi. Namun, Pasal 39 dan 40 menyatakan, kawasan itu berpotensi gamping dan diperuntukkan sebagai kawasan industri. (who/wen/dmu)

Sumber: Kompas | 6 September 2016

Berikan komentar.