TRP
Kota Cerdas - Komitmen Birokrasi Belum Satu Visi
05 September 2016 \\ \\ 213

BANDUNG — Unit-unit birokrasi yang belum satu visi mengimplementasikan program kota cerdas ikut menghambat Kota Bandung dalam membangun smart city yang ideal. Walaupun sudah memiliki 320 aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mengatasi beragam masalah perkotaan, penerapannya belum sesuai harapan.

"Saya kira bukan hanya di Kota Bandung, di kota lain di Indonesia persoalannya hampir sama," kata Sony Sulaksono Wibowo, pakar transportasi Institut Teknologi Bandung, pada Indonesia Smart City Forum (ISCF) 2016 di Bandung, Sabtu (3/9). Ketua Japan Smart City Alliance Masaki Umejima menambahkan, Indonesia perlu konsisten dalam menerapkan program itu sehingga masalah perkotaan terpecahkan lebih cepat.

ISCF 2016 yang berlangsung dua hari itu pada Sabtu sore ditutup Mendagri Tjahjo Kumolo. Forum itu menghasilkan empat Kesepakatan Bandung Menuju Indonesia Smart Nation. Kesepakatan itu, pertama, mencakup integrasi konsep dan platform smart city sebagai fondasi Indonesia Smart Nation. Kedua, kolaborasi antar-pemerintah daerah untuk bersinergi membangun smart city di wilayah masing-masing. Ketiga, fasilitasi peningkatan sinergi academic, business, government, community (ABGC) oleh pemerintah guna mewujudkan smart city. Keempat, berbagi aplikasi untuk mempercepat dan mengefisienkan pembangunan smart city melalui tempat penyimpanan nasional.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur berharap forum ini menjadi ajang pembelajaran tepat untuk meningkatkan sumber data aparatur negara. Ia mengatakan, sejauh ini baru 40 persen aparatur negara yang memiliki keahlian mumpuni.

Baik Sony maupun Masaki melihat penerapan konsep smart city di Indonesia masih terpecah-pecah. Di Jepang, Masaki mencontohkan, setiap kota wajib menyediakan parkir sepeda sebagai bagian dari kelengkapan angkutan cepat massal (MRT).

Saat jalur sepeda akan diterapkan di Kota Bandung, ujar Sony, terjadi tarik-menarik terkait instansi mana yang mengerjakannya. Dinas bina marga merasa berhak karena memiliki wilayah jalan. Dinas perhubungan pun merasa memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) menerapkan aturan di jalan.

Kalau program itu dilakukan salah satu instansi, muncul pula kekhawatiran pihak kejaksaan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menanyakan tupoksinya. Namun, tidak ada yang menjelaskan bahwa tiap dinas/instansi memiliki tupoksi untuk memperlancar dinas lain mengerjakan tupoksinya. "Akibatnya, proyek itu terbengkalai," ujar Sony yang sudah dua tahun membantu Pemkot Bandung menyelesaikan persoalan kota.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil berpendapat, ISCF digelar atas dasar prinsip kolaborasi. Semangatnya adalah memperbanyak kolaborasi, mengurangi kompetisi, karena semuanya dalam bingkai NKRI. (DMU)

Sumber: Kompas | 5 September 2016

Berikan komentar.